Berbagi Berita Merangkai Cerita

Gedor Kantor DPRD NTB, Puluhan Massa GMP-NKRI Desak Ketua BK Diproses Hukum

719

MATARAM, DS – Puluhan massa aksi yang tergabung dalam gerakan masyarakat peduli NKRI (GMP-NKRI) menggedor Kantor DPRD NTB, Senin (10/8). Mereka menuntut agar salah satu anggota DPRD setempat, H. Najamudin Mustafa diproses secara hukum terkait pernyataanya yang terkesan meronrong wibawa pemerintah dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Koordinator Umum (Kordum) GMP-NKRI, Zainul Muttaqin mengaku, pernyataan politisi PAN yang diunggah pada media sosial facebook, youtube dan whattsapp grup pada sekitar lima bulan lalu terlihat mengandung ujaran kebencian bernada hoaks menyangkut kebijakan penutupan masjid namun pusat perbelanjaan dibiarkan terbuka di awal-awal pandemi Covid-19.

Padahal, masyarakat saat itu sangat patuh pada imbauan pemerintah. “Pernyataan Pak Najamudin tidak mencerminkan beliau sebagai wakil rakyat yang harusnya memberi kenyamanan pada masyarakat dan bukan malah membuat kisruh masyarakat,” tegas Zainul dalam orasinya.

Menurut dia, lembaga DPRD dalam hal ini Ketua DPRD NTB harus melakukan pemanggilan pada anggota DPRD tersebut. Sebab, kebijakan Presiden Jokowi yang diturunkan pada pemerintah daerah guna menutup sementara masjid di NTB, termasuk di Kabupaten Lombok Timur sudah sangat tepat guna mencegah penyebaran virus mematikan asal Wuhan negara Tiongkok tersebut.

“Kalaupun pak Najamudin nyinyir soal di Mataram masih dibuka mall, maka jangan salahkan pak Presiden Jokowi. Itu jelas kembali pada pimpinan daerah masing-masing. Ingat di Lotim sangat tertib dan kami mengikuti arahan pemerintah pusat dan pemda Lotim untuk berdiam diri di rumah kok,” kata Zainul.

Dikonfirmasi terpisah, Anggota DPRD NTB H. Najamudin Mustafa, justru mengaku bingung terkait tuntutan para pengunjuk rasa tersebut. Sebab, hinggi kini, Presiden Jokowi yang dikritiknya terkait kebijakan penanganan Covid-19 malah tidak bereaksi apapun.

“Aneh ya, pak Presiden yang saya kritik malah santai. Kok ini orang-orang dari Desa Rumbuk dan Kabar tiba-tiba datang meminta saya ditangkap. Emang salah saya apa sama mereka, bersinggungan dan merugikan desa serta menghujat mereka saja saya enggak pernah lakukan selama ini,” tegas Najamudin.

Ketua BK DPRD NTB menduga, jika kedatangan para pengunjuk rasa itu sengaja digerakkan oleh oknum tertentu yang kebetulan saat Pileg lalu suaranya berada nomor dua dibawahnya.

Selain itu, oknum caleg tersebut berasal dari wilayah desa Rumbuk. “Yang demo ini saya tanda adalah keluarga caleg yang bersangkutan. Dimana, di dua desa itu ada politisi kawakan, yakni Pak Nanang Samodra (Anggota DPR RI/Demokrat), H. Rachmat Hidayat (Anggota DPR RI/PDIP) dan Bupati Lotim HM Sukiman Azmy,” kata Najamudin.

“Dan ingat kawan-kawan media, caleg dibawah saya itu adalah juga keluarga politisi kawakan dan bupati Lotim yang seteru saya saat Pilkada lalu,” sambung dia.

Najamudin menambahkan, tidak akan takut terkait pernyataan yang sempat beredar luas itu. Pasalnya, ia memiliki bukti otentik manakala pernyataanya juga dipelintir oleh oknum pemilik akun di media sosial tersebut.

Terpisah, Ketua DPRD NTB Hj. Baiq Isvie Rupaedah mengaku, tidak bisa berbuat banyak manakala puluhan pengunjuk rasa itu meminta koleganya untuk diproses secara hukum apalagi melakukan proses pergantian antar waktu (PAW).

“Salah pak H. Najam dimana. Dia enggak melanggar etik kok. Kalau mau tangkap itu ranahnya polisi dan kalau PAW itu adalah ranah parpolnya,” tandas Isvie. RUL.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.