Berbagi Berita Merangkai Cerita

Ganggu Kerukunan Hidup Beragama, LP Tak Boleh Lagi Tinggal di KLU

32

Foto : M.Sa’i

Tanjung, DS-Video LP yang diunggah di youtube dan mengganggu kerukunan hidup umat beragama, menimbulkan reaksi keras masyarakat KLU. Tokoh agama tertentu tersebut akhirnya dikeluarkan dari Kabupaten Lombok Utara berdasarkan musyawarah pada Sabtu (22/5/2021).

Musyawarah yang berlangsung di Polres KLU selain mengundang LP, juga dihadiri Forum Kerukunan Umat Beragama KLU, Polres KLU, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Kejari Mataram, Kodim, Polres, Pemda), MUI, ormas keagamaan seperti NU, Muhammadiyah, NW, NWDI, MBI, PHDI, Forum Pemuda Lintas Agama, Kades, Kadus, dan Forum Majelis Krama Desa (MKD) KLU.

Video youtube LP tidak hanya meresahkan umat muslim, melainkan juga umat beragama lain. Reaksi masyarakat yang cukup keras dikhawatirkan berdampak luas sehingga dengan cepat pihak berkompeten melakukan musyawarah.

Dalam kesempatan itu LP sendiri  memohon maaf kepada masyarakat KLU dan bersedia keluar dari KLU mengingat kesalahan yang dilakukan memicu gejolak dan sangat menganggu ketertiban masyarakat.

Peran MKD

Keputusan mengeluarkan LP dari KLU tidak lepas dari peran MKD. Ketua Forum MKD KLU, M.Sa’i, ketika memberikan keterangan di Mataram, Senin (24/5), menuturkan masyarakat semula meminta agar penyelesaian kasus LP ditempuh lewat jalur hukum. Namun, dalam pandangan MKD, hukum positif memakan waktu lama dan bisa menimbulkan gejolak di masyarakat.

“MKD berpandangan LP diberi sanksi sosial.. Hukum adat juga harus dihormati,” katanya seraya menambahkan bahwa LP sudah melakukan pelanggaran keempat kalinya sejak tahun 2018. “Jangan sampai kita disibukkan oleh satu orang sehingga perlu sanksi sosial dikeluarkan dari KLU,” tambahnya.

Tidak diperbolehkannya LP bermukim di KLU akan dirangkaikan dengan pencabutan domisili yang bersangkutan  dengan secepatnya memfasilitasi kepindahannya. Karena, masyarakat daerah tempatnya tinggal di Desa Bentek, merasa dicederai. Bagi MKD, LP melanggar adat noracara, yakni melanggar Kamtibmas.

Menurut M.Sa’i, penyelesaian kasus LP  tidak lepas dari pemahaman terkait Restorative Justice (RJ) yakni pendekatan musyawarah hasil beberapa kali mengikuti pertemuan bersama Lembaga Perlindungan Anak (LPA) NTB. Selain itu, MKD juga memiliki pendekatan serupa di desa jika menerima pengaduan kasus-kasus di masyarakat. ian

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.