MATARAM, DS – Sistem transportasi menjadi satu bagian integral dalam penataan kota, terutama di kota satelit yang menjadi ibukota sebuah wilayah termasuk di Kota Mataram yang menjadi ibukota Provinsi NTB.
Bakal Calon Walikota Mataram, H Rohman Farly, mengatakan, kebijakan dan program pemangku kebijakan terkait tata kota perlu mengakomodir isu manajemen sistem transportasi. Sebab transportasi akan menjadi salah satu masalah pelik mengingat kemacetan lalu lintas hanya satu dari sekian banyak masalah yang akan muncul nantinya.
“Suka atau tidak suka, sistem transportasi ini menjadi bagian vital dalam penataan Kota, bukan saja di Mataram tapi juga semua kota besar di Indonesia bahkan di luar negeri,” ujarnya menjawab wartawan, Minggu (8/9).
Berdasarkan data pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor di NTB, tingkat kemacetan lalu lintas di Kota Mataram diprediksi akan semakin tinggi tiga sampai lima tahun kedepan.
Dalam catatan Direktorat Lalulintas Polda NTB setidaknya setiap bulan rata-rata 1.800 unit sepeda motor baru dan 200 unit mobil, masuk dan beroperasi di NTB, sebagian besar di Kota Mataram.
“Jika sistem manajemen transportasi tidak dibenahi, Mataram akan menjadi Kota Menengah yang indah namun terganggu kemacetannya,” ungkap Rohman.
Sekda Lotim itu mengatakan kondisi jalanan macet saat ini sudah menjadi pemandangan lumrah yang setiap saat bisa dilihat di sejumlah ruas jalan di Kota Mataram. Terutama di saat jam masuk/pulang sekolah, dan menjelang pulang perkantoran. “Jadi, perlu ada pembenahan sistem. Pengaturan traffic lalu lintas dan memaksimalkan pelayanan transportasi publik saya pikir bisa menjadi solusi,” kata Rohman.
Ia menyatakan, sistem transportasi harus disusun dengan cermat melibatkan seluruh stakeholders terkait, seperti Dinas Perhubungan, Kepolisian dalam hal ini Satuan Lalulintas, bahkan Dinas Pendidikan untuk mengubah mindset dan perilaku sejak dini.
Menurut Rohman, sama seperti program pembangunan lainnya, dalam hal penataan sistem transportasi juga sangat diperlukan perubahan perilaku masyarakat yang akhirnya memunculkan partisipasi aktif mereka.
“Merungah persepsi dan kesadaran masyarakat juga penting. Karena jalan raya ini kan yang menggunakan masyarakat, para pengendara. Budaya tertib lalulintas, kemudian bagaimana parkir yang baik, ini hal sepele saja, tapi tidak akan tercapai jika tanpa kesadaran,” jelasnya.
Rohman mencontohkan, Kota Manado, ibukota Sulawesi Utara. Di Kota Bubur itu masyarakat sudah sangat terbiasa menggunakan transportasi publik, mikrolet atau yang di Mataram lebih dikenal dengan sebutan Bemo.
Hal ini turut membantu mengurangi jumlah kendaraan pribadi yang beraktivitas, dan juga mengurangi risiko kemacetan. Mataram bisa mulai membenahi sarana transportasi publik.
Bemo, yang selama ini terkesan semakin terabaikan, kumuh, dan hanya menjadi sarana transportasi kelas dua perlu diberdayakan. “Harus dicari sebabnya kenapa masyarakat kita enggan naik bemo di Mataram. Kemudian dicari solusi, saya pikir semua bisa dilakukan meski bertahap,” ucapnya.
Mengatasi masalah transportasi di Kota Mataram, tak cukup hanya dengan upaya pelebaran jalan atau membuat jalan baru. Sebab, seluas apapun jalan dan seberapa banyak pun jalan baru dibuat, pasti tak bisa menyelesaikan masalah selama sistem dan perilaku masyarakat tidak diubah.
“Untuk pelebaran jalan pun butuh sangat banyak biaya pembebasan lahan. Ini sangat sulit. Sehingga akan lebih baik merumuskan kembali sistem transportasinya dan juga mengubah mindset masyarakat kita,” tandasnya. RUL.
