Berbagi Berita Merangkai Cerita

Fraksi PPP NTB Siap Pasang Badan Bela Kepentingan Warga Trawangan

141

FOTO. Wakil Ketua DPRD NTB, Drs. H. Muzihir saat berdiskusi dengan Nurdin Ranggabaranj.rul

MATARAM, DS – Opsi memutus kontrak PT Gili Trawangan Indah (GTI) di atas areal seluas 65 hektare (ha) yang merupakan aset pemprov di Gili Trawangan, KLU, merupakan pilihan yang rasional.

Pilihan untuk membela kepentingan rakyat dibandingkan investor yang telah menelantarkan aset daerah sejak berpuluh-puluh tahun lamanya adalah bentuk kehadiran negara membela rakyatnya.

Ketua DPW PPP NTB, H. Muzihir, memastikan siap pasang badan membela kepentingan rakyat di Gili Trawangan.

Untuk itu, dirinya telah menginstruksikan jajaran fraksi PPP DPRD NTB untuk tetap mempertahankan opsi pemutusan kontrak dalam setiap rapat pembahasan bersama jajaran Pemprov setempat.

“Prinsipnya, Fraksi PPP akan tetap menempatkan rakyat, harus dibela dan dilindungi kepentingannya. Jadi, rakyat tidak boleh tertindas namun harus pada posisi dilindungi dan diuntungkan dalam kasus GTI ini,” ujar Muzihir melalui Penasehat Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan, Nurdin Ranggabarani dalam siaran tertulisnya, Jumat Malam (9/7).

Menurut Nurdin, dalam setiap rapat partai dan fraksi, Ketua DPW PPP NTB menegaskan, tekadnya untuk menolak addendum.

Hal itu dipicu, sudah banyak alasan hukum yang mendukung dan membenarkan dilakukannya pemutusan kontrak terhadap PT. GTI.

Di antaranya, PT GTI telah melakukan tindakan wanprestasi terhadap butir-butir kesepakatan yg tertuang dalam kontrak. Selanjutnya, investor itu, telah menelantarkan tanah tersebut tanpa melakukan aktifitas dan kegiatan pembangunan dan pemanfaatan apapun.

Bahkan, ketiadaan aktifitas dan kegiatan produktif di atas lahan selama ini, telah menimbulkan adanya dugaan potensi kerugian negara sesuai taksiran KPK senilai Rp. 1,6 triliun.

“Ini belum termasuk, kerugian akibat tidak adanya multi player efek dari kevakuman selama puluhan tahun. Mengingat, lahan yang “tersandera” oleh PT. GTI berdampak Pemprov NTB kehilangan kesempatan untuk melakukan kebijakan alternatif yang lebih produktif dan lebih menguntungkan bagi daerah dan rakyat Gili Trawangan,” jelas Muzihir.

Fraksi PPP, sebut Nurdin. Diharapkan segara mencari investor baru yang kredibel dan bonafit untuk menghidupkan aset tersebut melalui mekanisme beauty contest. Yakni, terbuka dan transparan.

Selain itu, lanjut dia, pemenuhan hak-hak rakyat atas penguasaan yang telah berlangsung lebih dari 20 tahun, seyogyanya setelah dilakukan verifikasi agar dpt diberikan alas hak.

Hal ini sesuai yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. “Jadi, pemutusan kontrak GTI itu menjadi semangat agar rakyat di Gili Trawangan bisa berbahagia di tanah kelahiran mereka. Inilah semangat fraksi PPP untuk memperjuangkan dan mengawal proses agar pemutusan kontrak ini bisa dilakukan,” tandas Muzihir. RUL.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.