Berbagi Berita Merangkai Cerita

Fraksi PKS Sebut RUU Cipta Kerja Ugal-Ugalan

23
SJP

MATARAM, DS – Pembahasan RUU Cipta Kerja (Omnibus Law) pada 3 Agustus
tak ubahnya seperti angkutan kota (angkot) yang ugal-ugalan. Kendati seluruh anggota DPR RI tengah melakukan reses ke daerah pemilihannya (dapilnya) masing-masing, tetap saja agenda pembahasan RUU Cipta Kerja dilakukan. Padahal, jika merujuk, baik dari sisi waktu maupun dari sisi muatan, maka RUU dipaksakan.

Anggota Komisi V DPR RI dari PKS, Suryadi Jaya Purnama (SJP) mencontohkan, pada substansi RUU Cipta Kerja terlihat adanya penghapusan secara diam-diam otonomi daerah dari UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Padahal, otonomi daerah, merupakan salah satu hasil perjuangan reformasi yang dulu harus dibayar dengan darah para pahlawan reformasi.

“Salah satu bentuk otonomi daerah ini diejawantahkan dalam bentuk kewenangan penataan wilayah oleh Pemda melalui penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Sayangnya, dalam revisi UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung yang dimasukkan melalui RUU Cipta Kerja, kewenangan ini akan dihapuskan,” ujar SJP dalam siaran tertulisnya pada wartawan, Minggu (2/8).

Menurut Anggota DPR dapil Pulau Lombok itu, upaya penghapusan definisi Pemerintah Daerah dari ketentuan umum UU Nomor 28 tahun 2002 adalah pelanggaran.

Sebab, kalaupun masih ada peran Pemda terkait penerbitan IMB yang akan diganti menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), maka peran tersebut tidak lebih seperti tukang stempel Pemerintah Pusat saja. Hal itu, lantaran sebagian besar prosesnya sudah diambil alih oleh Pemerintah Pusat.

“Selama ini, penerbitan IMB terbagi menjadi dua kategori, yaitu kategori pertama adalah bangunan gedung untuk kepentingan umum atau yang diperkirakan berdampak penting terhadap lingkungan. Dan yang kedua adalah bangunan gedung yang diperkirakan tidak berdampak penting bagi lingkungan,” jelas SJP.
 
Ia menjelaskan, bagi bangunan gedung untuk kepentingan umum atau yang diperkirakan berdampak penting bagi lingkungan, maka rencana teknis bangunan gedung harus melalui pemeriksaan/konsultasi tim ahli bangunan gedung yang dibentuk secara ad hoc oleh Pemda setempat.

Sedangkan, kata SJP, bangunan gedung yang tidak berdampak penting, rencana teknisnya langsung diperiksa oleh petugas Pemda setempat tanpa harus melalui pemeriksaan/konsultasi tim ahli bangunan gedung.

“Seluruh proses ini dilaksanakan setelah pemohon menyerahkan seluruh persyaratan administrasi dan teknis melalui Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG),” ungkapnya.

SJP menuturkan, dalam skema yang diajukan oleh Pemerintah melalui RUU Cipta Kerja, proses pemeriksaan/konsultasi ini diubah, rencana teknis dikonsultasikan sebelum masuk dalam SIMBG.

Dimana, lanjut dia, bagi rencana teknis yang telah mendapat pernyataan memenuhi standard teknis dari Pemerintah Pusat, baru masuk ke SIMBG untuk mendapatkan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

“Detail penjelasan terkait proses ini tidak dijelaskan dalam Naskah Akademik, namun justru dijelaskan melalui presentasi yang dibagikan oleh Pemerintah kepada DPR RI,” tegasnya.

Oleh karenanya,  melalui penjelasan ini seolah-olah Pemerintah Daerah masih memiliki kewenangan atas penerbitan IMB (yang nanti akan diubah menjadi PBG), namun jika ditelaah lebih dalam maka jika RUU Cipta Kerja ini disetujui maka Pemda tidak ubahnya bagai tukang stempel saja yang tidak memiliki peran apa-apa, karena proses konsultasi tidak lagi melalui tim ahli bangunan gedung yang dibentuk oleh Pemda dan pernyataan memenuhi standar teknisnya sendiri diberikan oleh Pemerintah Pusat.

“Oleh sebab itu, FPKS menolak penghapusan peran Pemda dalam proses penerbitan IMB (yang nanti akan diubah menjadi PBG),” ucap SJP.

Ia mengakui, dalam daftar isian masalah (DIM) yang diserahkan oleh FPKS ke Baleg DPR, pihaknya menolak penghapusan definisi Pemerintah Daerah dari ketentuan umum, dan mempertahankan kewenangan Pemda dalam penerbitan IMB. 

“Tetapi, FPKS mengajukan beberapa usulan perbaikan sistem terkait keterbukaan status proses dan status antrian dalam proses penerbitan IMB,” tandas SJP. RUL.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.