Berbagi Berita Merangkai Cerita

FPKS Desak Besaran Tapera Ditinjau Ulang

13

MATARAM, DS – Ditengah wabah Covid-19 tahun ini, Bank Dunia memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini sebesar 0%. Perkiraan ini didasarkan atas dampak penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang telah berlangsung selama dua bulan.

Anggota Fraksi PKS DPR RI, Suryadi Jaya Purnama mengatakan, beberapa komponen pembentuk pertumbuhan ekonomi seperti konsumsi rumah tangga yang merupakan komponen terbesar pertumbuhan ekonomi misalnya, diperkirakan melambat seiring adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Hanya saja, ditengah keprihatinan ini lagi-lagi Pemerintah memberikan kejutan dengan diterbitkannya PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat.

“Kejutannya adalah terkait besaran simpanan peserta yang ditetapkan sebesar 3% dari gaji atau penghasilan pekerja, dimana 0,5% ditanggung oleh pemberi kerja dan 2,5% ditanggung oleh pekerja itu sendiri,” ujar Suryadi dalam siaran tertulisnya, Rabu (3/6).

Ia mengaku, UU Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA) yang menjadi dasar terbitnya PP Nomor 25 Tahun 2020 ini, pada awalnya dilahirkan untuk membantu pekerja/buruh dalam memenuhi kebutuhan papannya.

Oleh sebab itu, PKS mendukung lahirnya UU Nomor 4 Tahun 2016 tentang TAPERA ini.

“Namun PKS juga berhasil mendorong dihapusnya ketentuan besaran simpanan peserta sebesar 3% dari RUU TAPERA pada saat pembahasannya,” kata SJP.

Ia menuturkan, besaran simpanan peserta ini kemudian diatur dalam Peraturan Pemerintah. Hal ini dilakukan agar Pemerintah dapat menyesuaikan aturan yang akan diterapkan dengan situasi dan kondisi di lapangan.

“Dengan kondisi perekonomian yang seperti sekarang ini, dimana konsumsi rumah tangga juga mengalami penurunan yang sangat signifikan, maka seharusnya Pemerintah berhati-hati pada saat menetapkan PP Nomor 25 Tahun 2020,” tegasnya.

Meskipun saat ini, kata SJP, penerapannya baru berlaku untuk ASN, namun untuk membantu menggenjot pertumbuhan ekonomi maka seharusnya peningkatan daya beli rumah tangga menjadi prioritas utama dibandingkan kebutuhan akan perumahan.

“Oleh sebab itu PKS mendesak Pemerintah untuk meninjau ulang besaran simpanan peserta yang telah ditetapkan dalam PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat,” ucapnya.

PKS, lanjut SJP, juga mengimbau Pemerintah agar tidak memanfaatkan kesempatan ini dengan mengambil uang rakyat melalui iuran-iuran yang belum dirasa perlu.

Apalagi. Menurut dia, belum lama ini
Pemerintah juga telah menaikkan iuran BPJS.

“Di saat terjadinya wabah seperti ini, seharusnya Pemerintah memiliki sensitifitas yang tinggi akan kebutuhan yang lebih prioritas bagi rakyatnya,” tandas Suryadi. RUL.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.