Berbagi Berita Merangkai Cerita

Forum Masyarakat KLU Deklarasi Cegah Perkawinan Anak

13

KLU, DS-Forum Masyarakat KLU mengumandangkan deklarasi pencegahan perkawinan anak tahun 2020 pada sebuah momen konsultasi publik  Draf Perda Pencegahan Perkawinan Anak di DPRD setempat, Senin (24/8). Pembacaan deklarasi dilakukan Sekretaris Forum, Bagiarti,SH.

Deklarasi serupa juga akan dikumandangkan Selasa yang ditandatangani unsur-unsur masyarakat seperti tokoh  lintas agama, tokoh adat, pemerintahan desa, tokoh perempuan, kader desa, konselor, Forum Anak KLU, dan PGRI. Ketua DPRD KLU Nasrudin dan Ketua Bapemperda DPRD KLU Raden Nyekradi sendiri merupakan ketua dan wakil ketua forum.

Deklarasi tersebut dalam rangka memperkuat implementasi Undang-undang No.35 tahun 2014 atas perubahan Undang-undang No.35 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta mengawal pelaksanaan strategi nasional pencegahan perkawinan anak (PPA) tahun 2020-2024.

“Kami atas nama masyarakat KLU sepakat dan memiliki pemahaman yang sama bahwa praktik perkawinan anak merupakan salah satu bentuk tindak kekerasan terhadap anak dan merupakan praktik yang melanggar hak-hak dasar anak,” kata Bagiarti.

Sebelumnya, DPRD KLU melakukan konsultasi publik draf  Raperda Pencegahan Perkawinan Anak di KLU bersama sejumlah unsur kades, tokoh perempuan, tokoh adat,tokoh agama termasuk wakll rakyat. Dalam kesempatan itu, Ketua Bapem Perda DPRD KLU, Raden Nyekradi turut mengkritisi draf Raperda yang sudah masuk dalam pembahasan DPRD.

Menurut Nyekradi, ada 4 Raperda yang dibahas  DPRD KLU tahun ini. Raperda Pencegahan Perkawinan Anak di KLU akan disahkan 2021 setelah dibedah secara sosiologis, yuridis dan filosofis. Pembahasan akan meminta pertimbangan berbagai komponen masyarakat seperti akademisi sebelum Perda disahkan tahun 2021 mendatang.

Ia mengatakan Perda ini penekanannya akan lebih banyak pada upaya pencegahan perkawinan anak. “Aturan apa yang bisa fokus mendukung. apakah kesejahteraan sosial, kesehatan,”katanya. Karena itu, walau memiliki sedikit ruang lingkup tapi lebih mengena.

Beberapa pasal dikritisi Nyekradi agar lebih disempurnakan seperti Pasal 1 ketentuan umum tentang pencegahan perkawinan anak karena berkenaan dengan point 19 tentang pencegahan perkawinan anak. Pun terkait lembaga adat, sanksi adat serta lembaga pendidikan.

Pada pasal 3 terkait tujuan pencegahan perkawinan anak. Kata dia, ada beberapa hal yang harus jelas berkenaan dengan aturan dan lembaga yang mengawal proses ini. “Apa yang harus dimuat dalam peraturan desa terkait pencegahan perkawinan anak,”ujarnya.

Dalam pandangan Rasidep, tokoh adat KLU, Perda Pencegahan Anak harus segera ditetapkan sebagai landasan kebijakan untuk mengantisipasi praktik perkawinan anak. Pentingnya hal itu dilakukan mengingat pembangunan SDM sejak dalam kandungan sudah mulai dilaksanakan.

“Ketika kita bertemu dengan saudara kita kalimat pembuka tidak ada dipertanyakan berapa punya sapi dan kebun tapi berapa anak,” cetus Rasidep. Karena itu, adanya Perda tersebut anak akan lebih terlindungi oleh payung hukum.

“Berbagai landasan Perda seperti adat, agama dan yuridis sudah menjadi bagian pembahasan. Anggota MKD sudah sering bertemu membahas draf raperda ini. Perjalanan kita ini panjang sehingga berharap pihak DPRD menyikapi aspirasi dan dorongan masyarakat agar program ini bisa berjalan,” katanya.

Menurut Zainul Muttaqin, dengan kasus pernikahan  dini yang melibatkan anak diusia sekolah. lembaga  pendidikan lebih besar perannya dibandingkan orangtua. Sementara itu pada Pasal 11 sebagian besar peran lembaga pendidikan seperti pendidikan karakter dan kesehatan reproduksi dibebankan kepada orangtua. ian

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.