Fokus Tertibkan Tambang, Pemda Target 50 Miliar 2024

Galian C

SELONG,DS- Maraknya persoalan tambang galian C menjadi atensi Pemkab Lombok Timur di tahun 2024, terutama berkaitan dengan dampak pencemaran lingkungan akibat aktivitas tambang. Tidak hanya berupaya menyelesaikan masalah dampak kerusakan, di tahun ini Pemkab setempat berupaya meningkatkan targat pendapatan asli daerah (PAD) dari usaha tambang yang ditarget dengan angka Rp 50 miliar.

Untuk itu, Pemkab Lotim akan fokus melakukan penertiban. Penertiban yang dimaksud yaitu melakukan penindakan tegas terhadap tambang galian C yang bermasalah tanpa melihat legalitas dari tambang itu .Entab itu yang telah mengantongi izin, dan yang paling utama adalah penindakan terhadap tambang yang menjalankan usaha secara ilegal alias tidak mengantongi izin.

“Apapun jenis usaha tambang itu harus mematuhi SOP yang berlaku. Aktivitas tambang itu jangan sampai merugikan masyarakat banyak. Karenanya tambang bermasalah ini akan menjadi perhatian dan fokus kita di Tahun 2024 ini, ” kata Pj Sekda Lotim, H. Hasni.

Dalam upaya menertibkan tambang ini, terang dia, hal utama yang ditekankan adalah tambang tersebut harus menjalankan SOP dan ketentuan – ketentuan yang telah ditetapkan. Ketika hal itu telah dipatuhi maka dampak negatif dari aktivitas tambang ini diyakininya akan bisa diminimalisir.

“Tidak hanya masalah dampak yang ditimbulkan namun sejauh ini kita juga melihat bahwa tambang ini belum memberikan sumbangsih PAD ke daerah. Buktinya di Tahun 2023, realisasi PAD dari tambang hanya sekitar Rp 16 miliar dari target sekitar Rp 70 miliar,” imbuhnya.

Karenanya di tahun 2024 Pemkab Lotim akan secara maksimal menggali berbagai potensi PAD dari tambang ini.

“Penertiban dan peningkatan PAD dari tambang juga menjadi salah satu penekanan pak Pj bupati. Apalagi masalah tambang ini selalu ada konplin dari masyarakat terutama berkaitan dengan limbah yang dibuang ke aliran sungai yang dipakai oleh masyarakat untuk mengairi lahan pertaniannya, ” ujar Hasni.

Dalam upaya menyelsaikan masalah tambang ini tidak tentunya dibutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Terlebih lagi penerbitan izin usaha tambang juga menjadikan kewenangan pemerov NTB ” Kita harus bisa mencari solusi untuk menyelesaikan masalah tambang, ” tandasnya.li

Facebook Comments Box

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.