BSK Samawa

FKKD Lombok Timur Geruduk Kantor Bawaslu

Aksi solidaritas di depan Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Pengadilan Negeri Selong

SELONG,DS – Forum Komunikasi Kepada Desa (FKKD) Lombok Timur menggelar aksi solidaritas di depan Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Pengadilan Negeri Selong, Selasa (29/01/2023).

Aksi ini buntut kasus dugaan tindak pidana pemilu Kades Kembang Kuning Kecamatan Sikur yang diduga terlibat kampanye salah satu caleg beberapa waktu lalu. Kasus itu disidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Selong.

“Bawaslu tebang pilih dalam penindakan ini. Padahal yang terlibat kampanye ini tidak hanya Kades saja. Tapi masih banyak di luar sana yang terlibat seperti camat tapi tidak ditindak tegas,” terang Kordum aksi, Khairul Ihsan.

Kades Masbagik Utara Baru itu menuding Bawasalu hanya fokus mengincar kades dan dijadikan sebagai tersangka Tindak Pidana Pemilu.

Karena itu, dia meminta agar Bawaslu juga memperoses semua aparatur baik desa maupun camat yang ditemukan terlibat berkampanye oleh Panwascam. Jangan hanya memproses kades. Jika hal ini terus terjadi, maka tidak menutup kemungkinan akan ada aksi-aksi lain yang akan dilakukan oleh para kades di Lotim sebagai aksi solidaritas terhadap kades yang dipidanakan saat ini.

“Kalau memang Bawaslu terus begini mengeluarkan taring maka tidak menutup kemungkinan akan ada aksi-aksi lain yang akan kami lakukan. Awal proses hukum ini berjalan karena Bawaslu,” ungkapnya.

Terpisah, Koordiv Pencegahan Bawaslu Lotim, Kasmayadi, menyampaikan proses hukum salah satu Kades yang diduga terlibat dalam kampanye salah satu caleg terus berlanjut. Bahkan sudah masuk hari ketiga menjalani sidang tipilu di PN Selong.

“Terkait kasus kades ini sudah masuk di pengadilan. Hari ini merupakan hari ketiga jadwal sidangnya,” katanya seraya menambahkan yang bersangkutan diduga ikut aktif berkampanye saat salah satu Caleg melakukan kampanye. Dia mengakui sebelumnya Bawaslu sudah memberikan teguran baik secara langsung maupun dalam bentuk surat, tetapi yang bersangkutan tidak mengindahkannya.

Kasmayadi menegaskan dalam memberikan sanksi Bawaslu disebut tidak semena-mena menindak aparatur desa, camat dan ASN yang terlibat berkampanye. Namun ada prosedur dan harus dikuatkan dengan bukti-bukti yang betul-betul kuat.

“Ada upaya pencegahan dulu yang kami lakukan sebelumnya . Tidak serat merta kami langsung memproses yang bersangkutan. Harus ada bukti yang kuat dulu,”ucapnya.li

Facebook Comments Box

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.