Selasa , 18 Juni 2019
Home / Ekonomi / Terkait Rp 12,52 Trilyun Aset Pemprov NTB, Gubernur : Hampir Semua Daerah Masalahnya Sama
Gubernur NTB Zulkieflimansyah

Terkait Rp 12,52 Trilyun Aset Pemprov NTB, Gubernur : Hampir Semua Daerah Masalahnya Sama

MATARAM, DS – Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan NTB, tetap memberikan penilaian jika penatausahaan aset milik Pemprov NTB menjadi persoalan yang belum bisa dituntaskan. Tak tanggung-tanggung total aset senilai Rp 12,52 trilyun sesuai hasil Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2018, pengelolannya belum dilaksanakan secara memadai.

Gubernur NTB, Zulkieflimansyah, membenarkan jika tata kelola aset Pemprov NTB masih disorot dan terus menjadi catatan BPK RI. Menurut Zul, persoalan aset itu berlangsung lama dan tidak saja berada di lingkup Pemprov NTB namun di sejumlah pemda lainnya di NTB diantaranya, Pemkab Dompu, Sumbawa, Kota Bima, dan KSB.

“Hampir semua daerah di NTB juga masalahnya sama, yakni, pengelolaan aset yang perlu ada perbaikan,” ujar Gubernur menjawab wartawan usai menghadiri sidang paripurna DPRD NTB, Kamis (23/5).

Zul menyatakan, loncatan opini keuangan NTB dari awalnya disclaimer dan kini menjadi Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk kedelapan kalinya merupakan lompatan sejarah yang layak diatensi. Sebab, NTB adalah salah satu daerah di Indonesia yang sangat cepat loncatan perbaikan laporan keuangannya.

Kata dia, sejak awal ketika dirinya menjadi pimpinan Komisi IX DPR RI telah meminta BPK RI agar tidak bersikap mencari kesalahan pemerintah daerah tanpa ada pembekalan dan bantuan terkait bagaimana mengelola keuangan yang lebih baik. Apalagi, lanjut Zul, aset itu tidak segampang yang dibayangkan. Sementara, pelaksanaan training di daerah juga membutuhkan biaya yang sangat mahal.

“Saya sempat minta Departemen Keuangan agar melakukan training di NTB, tapi katanya karena biayanya mahal maka program itu berhenti. Akibatnya, perhitungan nilai aset itu kita harus apraisal ke Jakarta,” ucapnya.

“Alhamdulillah, memang masalah aset terus jadi catatan dari BPK. Tapi, NTB ada upaya perbaikan luar biasa untuk memperbaiki asetnya. Memang itu, belum sempurna tapi, upaya perbaikan itu yang perlu juga diatensi lah,” sambung Gubernur.

Zul mengakui program penatausahaan aset itu memang sangat rumit. Pasalnya, setiap aset yang pindah juga perlu dicatat dan dilakukan perhitungan. Padahal, hal tersebut masuk barang mudah rusak semisal meja dan kursi.

Oleh karena itu, pihaknya berupaya akan melakukan komunikasi dengan pemerintah melalui Departemen Keuangan agar bisa melaksanakan training pengelolaan aset bisa dilakukan di NTB. Harapannya, proses apraisal kedepan tidak jauh-jauh harus ke Jakarta seperti saat ini.

Selain itu, pada sewa menyewa aset Pemprov NTB juga harus transparan berapa biaya sewa yang masuk ke APBD. Diantaranya, tanah Pemprov di Gili Trawangan dan Padang Golf di Golong Narmada serta sejumlah aset lainnya yang tersebar di wilayah NTB.

“Insyaallah, karena kita punya program bersahabat dengan investasi maka semua perjanjian sewa menyewa dengan pihak ketiga akan coba kita buka ke publik dengan transparan. Namun kita tetap menhormati kontrak yang sudah lama dilakukan. Kalaupun sewanya kecil bisa jadi, karena dulu tidak ada bergaining, dan dulu aset yang kita punya enggak ada yang mau. Kalaupun sekarang nilai sewannya tidak cocok ya, kita perlu maklum soal sejarah perjanjiannya,” tandas Zulkieflimansyah.

Sementara itu, Inspektur pada Inspektorat NTB, Ibnu Salim, yang diminta Gubernur memberi penjelasan pada wartawan, mengaku telah mengusulkan penghapusan pada sejumlah temuan lama yang terus muncul untuk bisa dihapusakan dari neraca aset Pemprov NTB.

Sayangnya, usulan pemutihan aset tersebut belum direspon oleh BPK RI. Padahal, surat pengajuan sudah dilayangkan oleh Inspektorat sesuai kewenangannya dalam aturan.

“Sebenarnya, banyak temuan termasuk aset itu sudah ada dokumen untuk melepas aset yang sudah dipindah tangankan itu. Apalagi statusnya sudah masuk level 4, sehingga bisa diputihkan dan dikeluarkan. Tapi, surat kita belum dijawab, semoga dengan hubungan baik pak Gubernur dengan BPK bisa mempercepat proses kelanjutan usulan penghapusan aset yang sudah berpindah tangan dan banyak yang rusak itu,” pungkas Ibnu Salim. RUL.

Tentang Duta Selaparang Redaksi DS

Baca Juga

Langkah Awal Menuju NTB Ramah Investasi

MATARAM,DS-Bergairahnya investasi disertai keberhasilan meningkatkan produk-produk ekspor yang bernilai ekonomi kompetitif, merupakan faktor yang mempengaruhi …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: