Rabu , 21 Agustus 2019
Home / Ekonomi / Perumahan Ancaman Serius Pertanian, Kadis Pertanian NTB Minta Pengembang Patuhi UU PLP2B
Salah seorang petani Desa Sembung memperlihatkan kerusakan air irigasi persawahan di wilayah mereka akibat proyek pembangunan Sembung Palace

Perumahan Ancaman Serius Pertanian, Kadis Pertanian NTB Minta Pengembang Patuhi UU PLP2B

MATARAM, DS – Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan NTB, Husnul Fauzi, meminta Pemda kabupaten/kota di NTB agar lebih selektif menerbitkan izin pembangunan diatas areal yang masuk lokasi persawahan yang masuk kategori sawah abadi atau berkelanjutan di wilayahnya masing-masing. Salah satunya, di Desa Sembung, Kecamatan Narmada, Lombok Barat.

Husnul mengatakan, dalam UU tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (PLP2B) telah diatur secara komprehensif terkait perencanaan alih fungsi dan selanjutnya ada kewajiban lahan pengganti seluas dua kali lipat dari lahan yang telah dialihfungsikan tersebut.

“Langkah ini dimaksudkan agar keseimbangan alam dan ketahanan pangan dapat terjaga. Mengingat, alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan perumahan dan perkantoran menjadi ancaman serius akhir-akhir ini di semua wilayah di Indonesia, termasuk di NTB,” ujarnya menjawab wartawan, Kamis (25/7).

Menurut Husnul, pemberian izin peralihan fungsi lahan pertanian produktif telah menjadi kewenangan pemda kabupaten/kota. Oleh karena itu, ia menyarankan agar pemda kabupaten/kota mulai serius menyiapkan perangkat penyidik pegawai negeri sipil atau PPNS.

“Jika ada PPNS itu, biasanya pengawasan terhadap RT/RW masing-masing kabupaten/kota khususnya alih fungsi lahan pertanian akan bisa berjalan efektif seperti yang sudah kita terapkan di Pemprov NTB,” kata Husnul.

Terkait apakah kawasan persawahan desa Sembung masuk areal persawahan produktif di NTB, dijelaskan Husnul, kawasan itu umumnya merupakan lokasi persawahan produktif di NTB. Selama ini, produksi pertanian di wilayah setempat mampu memberikan kontribusi pada produksi beras di NTB.

“Tapi, apakah substansi perlindungan lahan di sana (desa Sembung) sudah masuk dan ditetapkan dalam kawasan tata ruang Kabupaten Lombok Barat yakni kawasan hijau, tentu Pemkab Lombok Barat perlu melakukan klarifikasi. Ini penting agar lahan-lahan produktif itu tidak gampang dialih fungsikan kedepannya,” tandas Husnul Fauzi.

Sementara itu, Muhammad, salah seorang buruh tani asal Desa Sembung, Kecamatan Narmada, Lombok Barat itu merasakan betapa sawah kini semakin berkurang. Saat ditemui sedang panen padi di lokasi setempat, pria yang hanya diupah Rp 35 ribu per hari itu mengakui banyak sawah yang dulu pernah dilihatnya kini sudah mulai hilang.

Tidak heran, kakek itu rela pergi ke tempat jauh untuk merampek (panen padi) bersama para buruh tani lain. Karena mereka hanya mengandalkan lahan pertanian untuk makan sehari-hari. Bila ada permintaan pemilik sawah, ia diajak buruh lainnya untuk ikut merampek, termasuk ke Kota Mataram.

“Kalau di Sembung, gara-gara ada pembangunan proyek perumahan bersubsidi Sembung Palace, saluran irigasi ke sawah yang dulunya lancar sekarang terganggu. Dampaknya, produksi pertanian mulai berkurang. Sehingga, rezeki saya sebagai buruh otomatis berkurang,” ungkap Muhammad menjawab wartawan, terpisah kemarin.

Ia berharap, kalaupun ada proyek pembangunan perumahan di wilayah desa Sembung, maka sebaiknya perlu diatur terkait saluran irigasi yang sudah ada agar tidak dirusak alias diratakan. “Sekarang bisa dilihat, air irigasi pascatanah diratakan, melubernya kemana-mana. Sehingga, sawah petani banyak yang fuso dan dipanen lebih dini,” kata Muhammad.

Dari pantauan wartawan pada Kamis (25/7), memang terlihat belum ada pembangunan unit rumah, namun lahan yang sudah diratakan tersebut jelas terpasang baliho bertulis perumahan bersubsidi Sembung Palace.

Pada baliho tersebut menawarkan pemesanan unit rumah bersubsidi pada masyarakat, dengan pengembang PT. Maulana Raya Lombok. Terpantau, alat berat yang digunakan masih berada di lokasi. Namun proyek pembangunan perumahan bersubsidi tersebut belum dilakukan lantaran terkendala izin.

Sementara, lokasi rencana pembangunan perumahan tersebut diketahui,merupakan lokasi persawahan yang masuk kategori sawah abadi atau berkelanjutan. Artinya, tidak diperkenankan adanya pembangunan permanen di lokasi tersebut, semisal perumahan.

Dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi NTB, ada klausul yang mengatur tentang syarat pembangunan perumahan, di mana pembangunan dilarang di lokasi sawah abadi.

Selain Perda, aturan hukum lebih tinggi di atasnya juga melarang pembangunan perumahan di lokasi lahan produktif. Aturan-aturan tersebut di antaranya, Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 50 tahun 2001 tentang Pedoman Pemberdayaan P3A (Perkumpulan Petani Pemakai Air), Undang-undang nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

Kemudian, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi, dan Peraturan Menteri (Permen) Pekerjaan Umum Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pedoman Pemberdayaan P3A. RUL.

Tentang Duta Selaparang Redaksi DS

Baca Juga

Aliansi Masyarakat Sipil Sebut Penanganan Rehab dan Rekon RTG Berjalan Lambat

MATARAM, DS – Proses rehabilitasi dan rekonstruksi berupa pembangunan rumah tahan gempa (RTG) bagi warga …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: