Rabu , 21 Agustus 2019
Home / Ekonomi / Penerimanaan PT AP dan AP Belum Masuk, Sebanyak 2.349 Paket Proyek Senilai Rp 155 M Belum Terbayar
Johan Rosihan

Penerimanaan PT AP dan AP Belum Masuk, Sebanyak 2.349 Paket Proyek Senilai Rp 155 M Belum Terbayar

MATARAM, DS – Badan anggaran (Banggar) DPRD NTB menilai kekurangan anggaran mencapai Rp 250 miliar dalam APBD NTB tahun anggaran 2019 dipicu sejumlah penerimaan daerah yang sudah dalokasikan tidak mencapai target. Akibatnya, beban belanja yang sudah disepakati tidak berhasilkan diwujudkan. Sebanyak 2.349 paket proyek senilai Rp 155 miliar belum terbayar, bahkan untuk gaji ke-13 anggora DPRD.

Ketua Fraksi PKS DPRD NTB Johan Rosihan memaparkan ada dua penerimaan daerah masing-masing dari PT Angkasa Pura I Bandara Internasional Lombok (BIL) sebagai retribusi jasa apron sebesar Rp 40 miliar nihil pemasukan ke kas daerah. Selain itu, penerimaan dari PT Daerah Maju Bersaing (DMB) mencapai Rp 38,8 miliar juga belum masuk.

“Jadi, posisi keuangan NTB tidak defisit hanya saja asumsi penerimaan daerah yang sudah menjadi kesepakatan banggar dan TAPD Pemprov pada pembahasan APBD- Perubahan sebelumnya yang tidak mencapai target penerimaanya,” ujar Johan menjawab wartawan, Minggu (14/7).

Anggota Banggar DPRD NTB itu menyatakan, asumsi pendapatan melalui dana transfer dari pemerintah pusat senilai Rp 106 miliar yang sudah disepakati pada APBD Perubahan tahun 2018 lalu juga telah dipotong oleh Menteri Keuangan pada posisi minggu kedua Desember. Padahal, saat itu keuangan Pemprov NTB pada posisi pembayaran semua kegiatan yang sudah dilaksanakan.

Akibatnya, kata Johan, agar semua kegiatan yang sudah terlanjur di kerjakan tersebut tidak mengalami persoalan maka pada Desember pihak BPKAD NTB melakukan pembayaran melalui sumber-sumber pendanaan dari sisa DAK, BOS, DBH Reboisasi, dana Ermarked lainnya, serta dana hak kabupaten/kota.

“Jadi, kami minta pada APBD Perubahan 2019, semua dana-dana yang dipakai untuk membayar beban keuangan itu harus diganti uang,” kata Johan.

Ia mengatakan, lantaran pendapatan tidak memungkinkan maka langkah yang lebih mendekati kebenaran adalah melakukan rasionalisasi belanja dan mendorong pendapatan. Agar tidak terulang kembali posisi keuangan yang harus menambal biaya-biaya itu, Pemprov NTB harus melakukan pemetaan sumber-sumber pendapatan dengan belanja.

“Itu artinya setiap belanja di label dengan sumber pendanaannya. Yang utama, pembayarannya juga berdasarkan sumber pendapatan yang masuk,” ucap Johan.

Menurut dia, TAPD Pemprov bersama Banggar DPRD harus bertemu guna menyepakati spekulasi yang menyebutkan jika anggaran NTB tengah defisit. Padahal, hal itu hanya spekulasi yang seharusnya bisa dijelaskan dengan detail pada publik.

“Kami juga mengimbau pak Gubernur harus fokus melakukan pembicaraan dengan managemen PT AP terkait kejelasan dana kontribusi yang belum dibayarkan hingga kini. Termasuk, dengan PT DMB juga perlu ada pertemuan bersama, sehingga komunikasi dua arah antara Pemprov dengan kedua sumber penerimaan daerah itu bisa berjalan dengan baik ditengah kondisi keuangan NTB saat ini,” jelas Johan.

Belum Terbayar
Ia menjelaskan, akibat kondisi keuangan NTB saat ini, sebanyak 2.349 paket proyek senilai Rp 155 miliar belum terbayarkan. Tak hanya itu, gaji ke-13 seluruh anggota DPRD NTB juga belum dibayarkan oleh pihak Pemprov NTB.

“Kespahaman antara TAPD dan Banggar itu penting agar segala tunggakan akibat tidak tercapainya penerimaan daerah itu bisa ada solusi untuk menyelesaikannya. Karena, sangat mungkin di OPD lainnya juga ada tunggakan kewajiban yang belum juga dibayarkan,” tandas Johan Rosihan. RUL.

Tentang Duta Selaparang Redaksi DS

Baca Juga

Aliansi Masyarakat Sipil Sebut Penanganan Rehab dan Rekon RTG Berjalan Lambat

MATARAM, DS – Proses rehabilitasi dan rekonstruksi berupa pembangunan rumah tahan gempa (RTG) bagi warga …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: