Senin , 19 Agustus 2019
Home / Ekonomi / Pemdes Jangan Ragu Anggarkan Adminduk di APBDes
Advokasi APBDes untuk Pemenuhan Identitas Hukum Masyarakat Desa di Lotim

Pemdes Jangan Ragu Anggarkan Adminduk di APBDes

SELONG,DS-Dokumen administrasi kependudukan (adminduk) merupakan identitas hukum yang sangat urgen dalam upaya mengentaskan kemiskinan. Lewat dokumen itu pemerintah bisa merancang berbagai program untuk menyejahterakan masyarakat. Karenanya, Pemdes jangan ragu mengangarkan adminduk pada APBDes.

Hal itu mengemuka pada Advokasi APBDes untuk Pemenuhan Identitas Hukum Masyarakat Desa di Lotim, Selasa (14/5). Acara yang berlangsung di Desa Sukadana, Kecamatan Terara, itu menghadirkan narasumber dari pihak Dukcapil, Bappeda, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD), dan Kemenag Lotim.

“Adminduk membantu perencanaan supaya jelas untuk memastikan diagnosa agar kemiskinan bisa tuntas,” kata Kepala Dinas Dukcapil Lotim, Satriadi. Berbagai program nantinya bisa diakses lewat kelengkapan adminduk. “Akan ada pusat data dimana segala program bermuara di sana,” lanjutnya.

Satriadi mengakui sementara ini masih dijumpai tumpang tindih data. Sebutlah masih ada nama orang mati dapat bantuan. Ada satu orang dengan nama berbeda dalam sejumlah dokumen dan berbagai persoalan lain. Karena kompleksnya permasalahan, agar data kependudukan benar-benar valid, tidak cukup ditangani hanya oleh aparat Dukcapil mengingat setiap hari ada yang lahir dan kawin. “Sehingga yang wajib bantu adalah Kades. Dengan cara ini dapat data valid dan Bappeda bisa merencanakan pembangunan,” urainya.

Menurutnya, tanpa partisipasi pemerintahan desa, data yang diperoleh tidak akan valid. “Jika data tidak valid hasilnya juga tidak tepat. Karena itu perlu gotong royong dalam adminduk sehingga dapat data up to date dan valid,” ujar Satriadi seraya menambahkan serial data ini punya arti dalam perencanaan kedepan. Keterlibatan desa penting membantu negara hadir ditengah masyarakat serta memberi perlindungan dan kesejahteraan masyarakat.

Kabid Sosbud Bappeda Lotim, Hafid, mengemukakan terjadinya masalah administrasi kependudukan membuat banyak perencanaan tidak bisa berjalan sesuai harapan. Pasalnya, program menjadi tidak tepat sasaran. Itulah sebabnya diperlukan keterlibatan semua pihak mengatasi masalah tersebut.

Menurut Kabid PLKD (Pembina Lembaga Kemasyarakatan dan Desa) Dinas PMD Lotim, Marepudin, aparat desa tidak perlu ragu lagi menganggarkan adminduk dalam APBDes. Bahkan jika ada yang tidak menganggarkan adminduk, kata dia sebagaimana informasi yang diterima, APBDes-nya akan dikembalikan.

Ia mengemukakan pemerintahan desa perlu meningakatkan kapasitasnya karena desa harus bersinergi membangun kebersamaan tujuan. Prioritas penggunaan dana desa itupun mesti dilakukan bersama-sama dengan BPD mengingat BPD juga bertugas membahas dan menyepakati rancangan perencanaan Kades, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta mengawasi kinerja Kades.

Marepudin mengakui banyak BPD berseberangan dengan Kades. Kadang, kata dia, ada masalah sedikit “berkelahi” dengan Kades. “Kendala yang dihadapi kadang Kades tak ingin dicampuri. Disisi lain BPD kurang memahami fungsinya,” ujarnya. ian

Tentang Duta Selaparang Redaksi DS

Baca Juga

Balai Kriya Dekranasda Diresmikan Hj.Mufidah Kalla

MATARAM,DS-Hj. Mufidah Jusuf Kalla selaku Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional (DEKRANAS), menyambut baik dan memberikan …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: