Kamis , 2 April 2020
Home / Ekonomi / Miris, Guru Honor Dibayar Rp 150 Ribu, Dewan Desak Gubernur NTB Bersikap
H Bukhori Muslim

Miris, Guru Honor Dibayar Rp 150 Ribu, Dewan Desak Gubernur NTB Bersikap

MATARAM, DS – Nasib guru honorer di sejumlah wilayah di NTB kembali menjadi sorotan. DPRD NTB melalui Fraksi Nasdem mendesak agar pemerintah daerah memperhatikan nasib guru honorer.

Pemerintah didesak meningkatkan pendapatan guru honor, atau mengalihkan status mereka menjadi guru kontrak agar pendapatannya meningkat.

Anggota Komisi V DPRD NTB bidang Pendidikan, Kesehatan dan Tenaga Kerja, H Bukhori Muslim, mengatakan, kesejahteraan guru honorer hingga kini masih belum sesuai harapan.
Dewan masih menemukan guru-guru honorer yang mendapat upah sebesar Rp 150 ribu per bulan. Parahnya, mereka menerima gaji tersebut selama tiga bulan sekali. Hal itu jelas membuat miris karena tak akan mampu memenuhi kebutuhan bulanan sang guru.

Dewan pun mendorong agar guru-guru honorer itu bisa ditingkatkan statusnya sebagai guru kontrak. Setidaknya dengan menjadi guru kontrak, mereka bisa mendapatkan upah Rp 1,5 juta per bulan.

Pihaknya, pun tak mempermasalahkan bila pemerintah mengangkat pegawai kontrak dengan catatan mereka ditempatkan sebagai tenaga pendidik atau tenaga kesehatan.

“Sampai saat ini APBD belum mampu menjawab bagaimana kita bisa lebih mengangkat pendapatan guru honor. Ini hendaknya menjadi pekerjaan rumah kita bersama,” ujar Bukhori menjawab wartawan, Jumat (21/2).

Menurut dia, pihaknya hingga kini belum mendengar seperti apa upaya-upaya Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM yang sudah dilakukan untuk perbaikan nasib guru honor tersebut. Bahkan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) selaku OPD terkait dirasa belum mampu mendesain pendidikan yang terpola dengan baik.

Oleh karena itu, menurut Bukhori, untuk mengatasi persoalan tersebut, seyogyanya Gubernur NTB harus dapat menempatkan pejabat yang memahami dunia pendidikan sebagai motor penggerak pendidikan di NTB.

“Tempatkan orang yang mumpuni di bidang pendidikan. Itu yang perlu dilakukan, sehinga desain pendidikan NTB terlihat jelas arahnya,” tegasnya.

Terkait jabatan Kadis Dikbud NTB yang masih dipimpin oleh seorang pelaksana tugas (Plt) kepala dinas. Bukhori meminta agar secepatnya jabatan tersebut diisi dengan kepala dinas defenitif.

“Karena kalau Plt itu kan dalam mengambil kebijakan ada batasannya. Kalau kepala dinasnya sudah definitif, maka banyak kebijakan yang bisa dilakukan,” tandas Bukhori Muslim. RUL.

Tentang Duta Selaparang Redaksi DS

Baca Juga

Masih Aman, Stok Bahan Pangan di NTB

Mataram,DS- Stok pangan atau bahan pokok di Provinsi NTB dalam kondisi aman. Hal ini terlihat …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: