Jumat , 15 November 2019
Home / Ekonomi / Lukai Rasa Keadilan, Petisi Tolak Kunker DPRD NTB ke Luar Negeri Tembus 25 Ribu
Suasana hearing perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil NTB dengan Asisten I Setda NTB

Lukai Rasa Keadilan, Petisi Tolak Kunker DPRD NTB ke Luar Negeri Tembus 25 Ribu

MATARAM, DS – Koalisi Masyarakat Sipil NTB menilai petisi menolak kunjungan kerja (Kunker) anggota DPRD NTB ke Eropa di Change.org yang diinisiasi Hasan Givari, pemuda asal KLU, telah ditandatangani sebanyak 25 ribu orang. Seluruhnya dengan tegas menolak agenda jalan-jalan anggota DPRD itu dimasa jabatan mereka.

Koordinator Koalisi Masyarakat Sipil NTB, Haris, menilai kepergian sebagian anggota DPRD ke luar negeri layak disebut sebagai pemborosan. Sebab, tindakan tersebut jelas merugikan masyarakat NTB. “Bagi kami, perjalanan ke luar negeri masuk katagori melukai rasa keadilan masyarakat yang pada saat bersamaan sedang berusaha bangkit pascabencana gempa bumi setahun lalu itu,” ujar Haris saat melakukan audiensi dengan jajaran pemprov NTB yang diwakili Asisten I Setda NTB, Baiq Eva Nurcahyaningsih, di Kantor Gubernur NTB, Senin (12/8).

Sejumlah lembaga independen yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil NTB yang menolak kepergian anggota DPRD NTB ke luar negeri diantaranya, Solidaritas Masyarakat untuk Transparansi (Somasi NTB), Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra-NTB), Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum FH Unram, Forum Komunikasi Mahasiswa Lombok Utara, Aliansi Masyarakat Peduli Lombok, Lombok Utara Corruption Watch dan Ikatan Mahasiswa Belo Mataram.

Perwakilan lembaga independen itu mengkhawatirkan keberangkatan para anggota DPRD NTB ke luar negeri akan berdampak pada buruknya kualitas pembahasan APBD 2020 yang rencananya dibahas pada tanggal 26 Agustus ini.

“Karena terbatasnya waktu maka pembahasan APBD bersama eksekutif akan tidak sesuai dengan fungsi dan pokok sehingga APBD yang disahkan akan kacau,” tegas Haris.

Sementara itu, Peneliti SOMASI NTB, Johan Rahmatullah, meyakini petisi ini akan terus mendapat dukungan yang lebih luas. Tentu dengan petisi ini, sudah menegaskan bahwa masyarakat merasakan ketidakadilan atas tindakan 50 anggota DPRD yang melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa tujuan dan alasan mendasar ini.

Apalagi, kata dia, penjelasan Sekretaris DPRD NTB, Mahdi, dan beberapa anggota DPRD NTB melalui beberapa media dinilai saling bertolak belakang mengenai tujuan keberangkatan mereka. Hal ini semakin mempertegas agenda tersebut sebenarnya tidak berdasar dan tidak memiliki manfaat untuk masyarakat NTB.

“Apa yang mereka lakukan ini tidak ada manfaatnya sama sekali untuk masyarakat NTB,” tegas Johan.

Padahal, kata dia, disaat bersamaan ratusan ribu masyarakat yang terkena dampak gempa dari Lombok dan Sumbawa yang sudah genap setahun masih belum mendapatkan kepastian terkait Jaminan Hidup (Jadup) yang dijanjikan Pemerintah Pusat. Ditambah lagi kondisi ekonomi daerah yang akibat gempa ini, diprediksi akan membuat angka kemiskinan siginifikan bertambah.

Oleh karena itu, lanjut Johan, pihaknya akan terus melakukan penggalangan dukungan serta melakukan upaya-upaya untuk menyelamatkan anggaran miliaran rupiah tersebut. Salah satunya melakukan gugatan melalui jalur hukum

“Melalui ibu Asisten kami minta agar pak Gubernur bertindak untuk menyelamatkan uang rakyat senilai Rp 3,5 miliar yang dihambur-hamburkan untuk kepergian para anggota DPRD NTB itu,” tandasnya.

Dalam kesempatan itu, Koalisi Masyarakat Sipil NTB mendesak para anggota DPRD yang belum berangkat untuk segera membatalkan keberangkatannya ke Australia, Belanda, Belgia dan Paris pada 13-19 Agustus nanti.

Selain itu, para anggota DPRD yang akan kembali ke NTB pada 10 Agustus yang usai melakukan perjalanan ke Turki, Swiss, dan Italia agar bisa menyampaikan hasil kunjungannya secara terbuka melalui media massa.

“Langkah ini penting sebagai bentuk akuntabilitas publik atas penggunaan anggaran rakyat yang digunakan. Sementara disisi Pak Gubernur janganlah diam atas kepergian ke luar negeri, minimal bagi anggota DPRD NTB yang akan berangkat agar bisa dibatalkan keberangkatnnya. Sebab, persetujuan atas perjalanan dinas anggota DPRD juga ada ruang pak Gubernur melakukannya,” jelas Koordinator Aliansi Masyarakat Peduli Lombok, Adam, kemarin. RUL.

Tentang Duta Selaparang Redaksi DS

Baca Juga

Capaian 6,26 Persen Ekonomi NTB Lampaui Pertumbuhan Ekonomi Nasional

MATARAM, DS – Pertumbuhan ekonomi NTB pada triwulan III-2019 mengalami trend positif. Tak tanggung, kisaran …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: