Rabu , 13 November 2019
Home / Ekonomi / Lesa Demarkasi NTB Sebut Plesiran DPRD ke LN Memalukan, Sekwan Jawab Sudah Sesuai Prosedur
Hasan Masat

Lesa Demarkasi NTB Sebut Plesiran DPRD ke LN Memalukan, Sekwan Jawab Sudah Sesuai Prosedur

MATARAM, DS – Kunjungan kerja (Kunker) puluhan anggota DPRD NTB ke luar negeri terus menuai kritik dari masyarakat. Sebab, kunker ke luar negeri yang dilakukan di sisa masa jabatan yang akan berakhir 30 Agustus ini, terkesan memalukan. Apalagi, ditengah kondisi NTB yang kini mengalami defisit anggaran mencapai sekitar Rp 258 miliar.

Direktur Lembaga Studi Advokasi Demokrasi Rakyat dan Hak Asasi (Lesa Demarkasi NTB), Hasan Masat, menyayangkan sikap sebagaian anggota DPRD yang melakukan plesiran ditengah keprihatinan kondisi masyarakat di NTB. Diantaranya, kondisi kebencanaan pascagempa bumi yang belum selesai.

“Kini, ada lagi ancaman kekekeringan yang akan berdampak kekurangan air bersih dan air minum. Selain itu, ada defisit air pertanian dengan ancaman gagal panen dan gagal tanam. Sehingga, sangat memalukan jika wakil rakyat tetap ngotot untuk melakukan kunker ke luar negeri itu,” ujar Hasan menjawab wartawan, Minggu (4/8).

Ia mengatakan kunker ini melahirkan kesan sebagai ajang pelesiran dengan memanfaatkan sisa jabatannya yang terhitung satu bulan lagi. Oleh karena itu, Hasan meminta, sebaiknya DPRD NTB agar mulai mengurungkan niatnya menari nari diatas penderitaan rakyat NTB. Apalagi, alokasi anggaran yang dipergunakan dianggap cukup besar, serta tidak jelas out put untuk masyarakat dan pemerintahan NTB.

“Kami menduga, langkah DPRD semata mata untuk mengimbangi kebijakan gubernur yang kini terus mengirim mahasiswa ke luar negeri. Sebaiknya ditunda saja jangan sampai ada kesan mengimbangi karena itu menunjukkan kebodohan kolektif dan tidak tahu malu,” kata Hasan.

*Sesuai Prosedur
Terpisah, DPRD NTB melalui Sekretaris Dewan (Sekwan), H. Mahdi Muhammad memberikan penjelasan terhadap kegiatan kunjungan kerja (kunker) puluhan anggota dewan ke luar negeri yang menjadi sorotan masyarakat. Menurutnya kunker tersebut telah memenuhi prosedural sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

“Perjalanan kunker anggota ini secara administrasi itu sah dan legal. Karena proses perizinan mulai dari rekomendasi Gubernur, sudah disetujui, kemudian dilanjutkan permohonan izin kemendagri juga sudah ke luar. Selanjutnya izin kementerian luar negeri untuk mendapatkan exit permit juga sudah ke luar. Jadi tidak ada masalah, sudah clear semua,” ujar Mahdi yang dikonfirmasi wartawan, Minggu (4/8).

Kunker keluar negeri para wakil rakyat di akhir masa jabatan yang tinggal satu bulan lagi akan diikuti oleh 50 orang anggota dari total 64 anggota. Sebagian anggota yang tidak ikut tersebut sedang berhalangan lantaran karena sedang melaksanakan ibadah haji dan juga ada yang tidak bisa meninggalkan tempat karena sedang ada urusan keluarga.

Untuk pembiayaan kunker wakil rakyat tersebut, semula telah dialokasikan Rp5 milyar. Namun karena telah dirasionalisasi kembali, anggaran perjalanan kunker tersebut berkurang menjadi Rp4 miliar.

“Tapi setelah itu total anggaran yang akan dipakai sebesar Rp3,5 milyar, karena ada anggota yang tidak jadi berangkat itu, kan 10 orang anggota sedang naik haji, dan sisanya ada urusan partai,” kata Mahdi.

Lebih lanjut disampaikan Mahdi, bahwa pada dasarnya kegiatan kunjungan ke luar negeri tersebut telah lama diprogramkan. Rencananya, akan dilakukan pada awal tahun 2019 lalu. Namun karena semua anggota tengah disibukkan oleh aktivitas menghadapi Pemilu 2019, sehingga membuat agenda kunker tersebut tertunda.

“Nah karena dilakukan bertepatan dengan akhir masa jabatan. Sehingga terkesan memanfaatkan sisa jabatan untuk jalan-jalan,” ucapnya.

Adapun negara tujuan kunker tersebut tersebar ke tujuh negara yakni Perancis, Belanda, Italia, Belgia, Swiss, Turki dan Australia. Perjalanan kunker tersebut akan berlangsung selama tujuh hari, yang akan dimulai pada Sabtu (3/8)tiga Agustus Perjalanan akan terbagi ke dalam dua rombongan pemberangkatan.

Ketika ditanya terkait output yang diharapkan akan diperoleh dalam kunker wakil rakyat ke negara-negara tersebut. Mahdi menjelaskan bahwa outputnya untuk kepentingan daerah dan masyarakat NTB. “Tujuan ke Turki pertama untuk memperdalam kerja sama di bidang pendidikan. Kedua kita ingin belajar bagaimana Turki kembangkan pariwisata yang bernuansa Islami. Dari sisi perdagangan juga bisa dijalin kerjasama. Kalau ke negara-negara Eropa itu, kita ingin mempertahankan pasar wisata kita, karena selama ini Jerman, Italia dan Belanda menjadi tiga negara yang memiliki kunjungan ke NTB paling tinggi,” jelas Mahdi.

“Begitu juga di Australia, kita akan tindak lanjuti kerjasama yang sudah dilakukan oleh Gubernur di bidang pertanian, peternakan dan perkebunan dan pendidikan. Bagaimana Australia itu mengembangkan sapi. Mungkin teknologinya bisa diterapkan di NTB,” tambahnya.

Terkait urgensinya bagi para anggota dewan yang tidak terpilih lagi sebagai anggota tersebut untuk mengikuti kunker keluar negeri itu. Mengingat mereka akan mengakhiri jabatannya pada tanggal 30 Agustus mendatang. Lebih-lebih jumlah anggota dewan yang tidak terpilih lebih dari setengahnya.

“Kunjungan ini tetap ada manfaatnya, baik bagi anggota yang terpilih lagi maupun yang tidak terplih. Ini kan kunker lintas komisi, bagi anggota yang terpilih lagi bisa mengembangkan kerjasama apa yang bisa ditingkatkan. Bagi yang tidak terpilih, mereka bisa memberikan pengalamannya kepada masyarakat saat mereka kembali ke tengah-tengah masyarakat,” tandas Mahdi. RUL.

Tentang Duta Selaparang Redaksi DS

Baca Juga

Capaian 6,26 Persen Ekonomi NTB Lampaui Pertumbuhan Ekonomi Nasional

MATARAM, DS – Pertumbuhan ekonomi NTB pada triwulan III-2019 mengalami trend positif. Tak tanggung, kisaran …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: