Senin , 18 November 2019
Home / Ekonomi / Kepala BNPB Minta Penanganan Pascagempa Bumi NTB Harus Dibukukan
Kepala BNPB Letjen Doni Monardo (dua kiri) didampingi Wagub Sitti Rohmi Djalilah saat membuka Lokakarya Nasional Shelter dan Pemukiman di Mataram

Kepala BNPB Minta Penanganan Pascagempa Bumi NTB Harus Dibukukan

MATARAM, DS – Penanganan dampak gempa bumi di NTB dinilai mengalami progres yang cukup baik. Oleh karena itu, Provinsi NTB dinyatakan layak menjadi contoh dan tempat belajar bagi daerah-daerah lain di Indonesia ataupun mancanegara dalam penanganan bencana.

Kepala BNPB, Letjen Doni Monardo, saat membuka Lokakarya Nasional Shelter dan Pemukiman di Hotel Lombok Raya, mengapresiasi kerja keras jajaran Pemprov dan Pemda terdampak gempa di NTB menata ulang ratusan ribu bangunan rumah warga yang mengalami rusak, baik rusak berat, rusak sedang ataupun rusak ringan. Puluhan fasilitas umum, rumah ibadah dan perkantoran juga terkena dampak dari gempa bumi di wilayah Pulau Lombok dan Sumbawa setahun lalu itu.

“Kerja keras provinsi NTB harus kita apresiasi. NTB harus mau berbagi kepada daerah atau negara lain dalam hal mempercepat penanganan bencana gempa bumi ini. Harus ada buku juga yang dibuat terkait dengan strategi dan langkah NTB dalam menangani bencana supaya bisa dipelajari oleh daerah lain yang mengalami bencana yang sama,” ujar Doni dalam sambutannya, Selasa (20/8).

Menurut dia, dibalik cerita cepatnya penanganan gempa bumi di NTB, tentu ada banyak sekali pihak yang terlibat mulai dari pemerintah, TNI/Polri, LSM, dan tak terkecuali para relawan. “Relawan ini merupakan manusia super karena kesiapannya berkorban untuk membantu orang lain,” kata Doni.

Ia menyatakan, Presiden Joko Widodo melalui Kementerian Keuangan RI telah mengucurkan lebih dari Rp 5 triliun untuk membantu percepatan proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa Lombok dan Sumbawa.

“Melalui lokakarya ini, kami berharap akan dapat melahirkan rumusan-rumusan yang baik untuk menjadi pedoman dalam penanganan kebencanaan di Indonesia,” ungkap Doni.

Selain itu, Menteri Sosial RI yang diwakili oleh Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos RI, Dr. Harry Hikmat, menyampaikan, bahwa dalam penanganan bencana itu penting untuk melibatkan masyarakat. Sebab, keterlibatan masyarakat dalam menangani bencana dirasa efektif sekali.

“Sehingga, partisipasi masyarakat dan pengetahuan serta kepekaan masyarakat dalam menghadapi bencana yang sewaktu-waktu dapat terjadi akan bisa meningkat,” kata Harry.
Sementara itu, Wakil Gubernur NTB, Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, dalam sambutannya menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu NTB sehingga penanganan pasca gempa bumi Lombok Sumbawa dapat berjalan lancar.

“Kami sampaikan ucapan terimakasih atas segala dukungan dan bantuan dari semua pihak termasuk juga relawan yang telah membantu mempercepat proses rehab rekon di NTB,” kata Wagub.

Rohmi menjelaskan, hingga kini data jumlah rumah tahan gempa yang telah terbangun sebanyak 65.922 unit, sedangkan yang dalam progress sebanyak 104.869 unit. “Dengan pendampingan dari 3.496 fasilitator, progress rehab-rekon pasca gempa bumi Lombok Sumbawa terus mengalami kemajuan,” ucapnya.

Wagub mengklaim jika pembentukan Pokmas dalam pembangunan rumah warga terdampak gempa bumi ini sejauh ini cukup baik dalam mempercepat proses rehab rekon. Apalagi, dibentuknya Pokmas sebelum mulai pengerjaan pembangunan rumah bagi warga terdampak gempa cukup efektif dalam mempercepat proses rehab rekon.

“Tapi, dalam penanganan kebencanaan yang lain, skema Pokmas ini bisa jadi kurang efektif sehingga perlu skema lain seperti kontraktual yang langsung berhubungan antara pemerintah dengan pihak ketiga,” ujar Rohmi.

Ia menyatakan, hingga 19 Agustus 2019, Pokmas yang sudah terbentuk sebanyak 5.198 untuk Pokmas kategori Rusak Berat, 1.256 untuk Pokmas kategori Rusak Sedang, dan 3.009 Pokmas untuk kategori Rusak Ringan.

Lokakarya Nasional Shelter dan Permukiman digelar oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia bekerjasama dengan International Federation Red Cross (IFRC) mengangkat tema “Mendukung Masyarakat Bertransisi Secara Aman, Nyaman, Bermartabat, dan Berpusat Pada Masyarakat”.

Sejumlah lembaga peserta lokakarya di antaranya Kementerian PUPR, Afghan Red Crecsent Society, American Red Cross, Badan Amil Zakat Nasional Tanggap Bencana, International Organitation for Migration (IOM), Mercy Corps Indonesia, UNDP, UNFPA, UNICEF dan sejumlah lembaga atau instansi pemerintahan dan LSM baik dalam dan luar negeri. RUL.

Tentang Duta Selaparang Redaksi DS

Baca Juga

Capaian 6,26 Persen Ekonomi NTB Lampaui Pertumbuhan Ekonomi Nasional

MATARAM, DS – Pertumbuhan ekonomi NTB pada triwulan III-2019 mengalami trend positif. Tak tanggung, kisaran …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: