Kamis , 21 November 2019
Home / Ekonomi / Fokus Provinsi Urus TPA, PDIP : Tak Wajar, Anggaran NTB Zero Waste Naik Dua Kali Lipat
H. Ruslan Turmudzi

Fokus Provinsi Urus TPA, PDIP : Tak Wajar, Anggaran NTB Zero Waste Naik Dua Kali Lipat

MATARAM, DS – Kenaikan anggaran program unggulan Pemprov, yakni NTB Zero Waste menjadi dua kali lipat pada RAPBD 2020 mendatang menuai reaksi kalangan DPRD NTB. Salah satunya, Fraksi PDIP DPRD NTB.

Pasalnya, Pemprov yang telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 31,40 miliar untuk program zero waste atau bebas sampah ditahun depan, dirasa tidak jelas konsep dan arah dari pengembangan program tersebut. “Kenaikan anggaran zero waste dua kali lipat itu masuk kategori tidak wajar,” tegas Ketua Fraksi PDIP H. Ruslan Turmudzi menjawab wartawan, Sabtu (24/8).

Ia menilai dasar dari alasan kenaikan besaran dana program zero waste menyalahi aspek kewenangan. Menurut dia, fungsi Pemprov dalam tata kewenangan pemerintahan daerah hanya bersifat koordinatif. Mengingat, yang berada lokus daripada kegiatan tersebut adalah pemda kabupaten/kota.

“Ini yang kita bilang anggaran yang membingungkan. Provinsi NTB tidak punya wilayah, tapi terlihat dari sisi anggaran justru intervensi atas program pengelolaan sampah itu cukup besar angkanya,” ujar Ruslan.
Ia mengatakan dengan telah berpindah tangannya pengelolaan TPA Regional di Kebon Kongok di Lombok Barat menjadi milik pemprov NTB, seharusnya hal itu yang difokuskan oleh Pemprov untuk menata perbaikan managemen pembuangan sampahnya.

“Bukan kayak sekarang, sampah yang jadi urusan pemda kabupaten/kota terlihat diambil alih oleh provinsi. Ingat, fungsi provinsi itu sosialisasi. Kalaupun kita mau fokus pada program ini, maka buatkan dulu modul dan pilot projectnya. Sehingga, kesan buang-buang anggaran di program zero waste terlihat jelas,” tegas Ruslan.

Ia menyatakan, program NTB zero waste sejatinya malah tidak masuk dalam program perioritas yang tercantum dalam RPJMD Gubernur Zulkieflimansyah dan Wagub Sitti Rohmi Djalilah. Oleh karena itu, pihaknya mempertanyakan konsisten TAPD pemprov setempat memasukkan program tersebut dalam APBD NTB 2020 kali ini. Bahkan, dengan dana yang naik dua kali lipat tersebut.

“Kalau mau singkron dan konsisten itu, maka program kegiatan di RAPBD itu harus sesuai RPJMD. Tapi, ini banyak sekali anggaran yang tumpang tindih. Bagaimana kita bahas dengan detail, jika porsi anggaran sudah dikunci mati kayak gitu dengan angka yang sudah ditetapkan dengan jumlah porsi yang relatif cukup besar bagi program yang tidak masuk dalam RPJMD seperti zero waste itu,” tandas Ruslan Turmudzi.

Sementara itu, Wakil Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang juga Kepala Bappeda NTB, Wedha Magma Ardhi, mengatakan NTB Zero Waste merupakan program prioritas yang ada di RPJMD 2019-2023. “Pogram unggulan zero waste dialokasikan anggaran Rp 31,40 miliar,” ujarnya yang dikonfirmasi terpisah, kemarin.

Wedha menjelaskan secara garis besar alokasi anggaran zero waste sebesar Rp 31,40 miliar tersebut. Di mana, akan dipergunakan untuk kegiatan pengembangan kinerja pengelolaan persampahan, pengembangan permukiman.

Kemudian peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa, promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, peningkatan kerjasama pemerintahan. Serta peningkatan partisipasi masyarakat.

Tahun 2019, Pemprov NTB mengalokasikan anggaran sekitar Rp 15 miliar untuk program NTB Zero Waste. Anggaran sebesar itu dipergunakan untuk kegiatan kampanye, penguatan regulasi, Satgas Penanganan Sampah, bantuan ke bank sampah dan operasional Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional Kebon Kongok.

Sebelumnya, Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB, Syamsuddin, S. Hut, M. Si, mengatakan anggaran tersebut paling besar digunakan untuk operasional TPA Regional Kebon Kongok. Operasional di TPA Regional Kebon Kongok berjalan 24 jam.

Untuk menimbun dan meratakan sampah yang diangkut ke TPA Regional Kebon Kongok menggunakan escavator. Ia mengatakan apabila operasional di TPA Kebon Kongok terganggu, maka sampah akan menumpuk dan risikonya cukup besar.

Untuk mewujudkan NTB Zero Waste 2023, kata Syamsuddin, pihaknya menggandeng pihak ketiga sebagai mitra yakni Bank Sampah NTB Sejahtera. Sebagai bank sampah yang sudah mandiri, Bank Sampah NTB Sejahtera diminta memberikan pelatihan dan pendampingan kepada bank-bank sampah yang ada di NTB. RUL

Tentang Duta Selaparang Redaksi DS

Baca Juga

Hj. Niken Ajak Pelaku Usaha Perluas Pangsa Pasar

Lombok Barat, DS – Pada triwulan III tahun 2019, Provinsi NTB berhasil menempati urutan ke-4 …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: