Senin , 16 Desember 2019
Home / Ekonomi / DPRD Sebut Realisasi APBD NTB 2018 Buruk
Johan Rosihan ST saat membacakan laporan komisi III DPRD NTB pada sidang paripurna DPRD NTB

DPRD Sebut Realisasi APBD NTB 2018 Buruk

MATARAM, DS – Efektivitas realisasi anggaran pendapatan dan belanja pemerintah daerah provinsi NTB pada tahun anggaran 2018 dinilai rendah. Rasio realisasi anggaran pada sebagian besar pos-pos pendapatan dan belanja daerah terpantau kurang dari 100 persen.

Juru bicara Komisi III DPRD NTB Bidang Keuangan dan Perbankan, Johan Rosihan, menyatakan, merujuk rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2018 maka pos-pos pendapatan rasio realisasinya rendah yakni, kurang dari 80 persen. Diantaranya, retribusi daerah sebesar 35,76 persen, dana bagi hasil pajak mencapai 77,76 persen, dan lain-lain pendapatan sah berupa pendapatan hibah mencapai hanya sebesar 4,83 persen.

“Sementara, pos-pos belanja dengan rasio realisasi rendah. Diantaranya, belanja bantuan sosial mencapai 75,38 persen, belanja aset tetap lainnya sebesar 61,47 persen, dan belanja tak terduga mencapai 53,17 persen,” ujar Johan saat menyampaikan laporan komisinya dalam sidang paripurna DPRD NTB, Selasa (9/7).

Menurut Ketua Fraksi PKS itu, sejauh ini dari data yang dikompilasi pihaknya menunjukkan pertumbuhan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2018 masuk katagori negatif bila dibandingkan dengan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah pada tahun 2017 lalu.

Indikatornya terlihat dari menurunnya sejumlah pos-pos pendapatan daerah. Diantaranya, retribusi daerah mencapai sebesar 7,86 persen dengan realisasi hanya 35 persen. Selanjutnya, pos-pos belanja daerah yang mengalami penurunan adalah pada sisi belanja bantuan sosial sebesar 12,03 persen.

Selain itu, belanja tanah dengan angka 100 persen, belanja pelatan dan mesin sebesar 6,22 persen, belanja gedung dan banguan mencapai 32,09 persen, belanja jalan, irigasi dan jaringan sebesar 28,24 persen.

“Serta penurunan belanja juga terjadi pada item belanja aset tetap lainnya mencapai 12,26 persen,” ucap Johan.
Efisiensi realisasi anggaran daerah rendah ditunjukkan dari rasio belanja daerah terhadap pendapatan daerah tahun anggaran 2018 yang hanya sebesar 94,49 persen. Itu artinya, jika dikalkulasi maka raihannya lebih besar dari 80 persen. “Fakta ini menunjukkan, jika capaian rasio belanjanya adalah lebih buruk, dibandingkan dengan kinerja realisasi anggaran pada tahun anggaran 2017 lalu yang mencapai angka 92,35 persen,” tegas Johan.

Kendati dapat menerima peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2018 untuk dibahas pada tahap berikutnya. Namun pihaknya mengingatkan Gubernur Zulkieflimansyah perlu melakukan terobosan penggunaan anggaran melalui implementasi pembangunan yang baik, terukur, terarah, merata, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selain itu, Johan meminta gubernur bersungguh-sungguh untuk mencari penyebab sekaligus melakukan upaya kreatif dan inovatif dalam meningkatkan realisasi terendah terjadi pada komponen retribusi pendapatan yang menurun sangat tajam mencapai kisaran 35,76 persen tersebut.

Tak hanya itu, Komisi III DPRD NTB mendesak gubernur harus segera melakukan re-negosiasi kontrak atas perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga terhadap aset-aset yang kurang memberi kontribusi kepada daerah. Diantaranya, aset di tiga Gili di KLU, Lapangan Golf Golong, Wisma Giri Putri dan aset aset lainnya.

“Sekali lagi, kami menemukan, jika kontribusi yang dihasilkan oleh aset aset tersebut sangat tidak wajar dilihat dari segala aspek terutama dari aspek ekonomi. Sehingga, re-negoisasi kontrak harus dilakukan secepatnya. Ini penting agar pendapatan yang terukur, rasional, dan memiliki kepastian hukum, serta dapat dipetakan pada sumber-sumber pemasukan potensial bagi pendapatan kas daerah agar bisa dilakukan kedepannya,” tandas Johan Rosihan. RUL.

Tentang Duta Selaparang Redaksi DS

Baca Juga

NTB Punya Pabrik Minyak Kayu Putih Terbesar di Dunia

Bima,DS- Kini warga masyarakat NTB patut berbangga. Sebab, pabrik minyak kayu putih terbesar di dunia …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: