Diduga, Banyak Kegiatan di Balai Jalan dan Irigasi PU NTB Fiktif, Komisi IV Gagas Pembentukan Pansus

0
Nurdin Ranggabarani SH MH

MATARAM, DS – Komisi IV DPRD NTB bidang fisik dan pembangunan menilai pembentukan dua panitia khusus (Pansus) kinerja balai pemeliharaan jalan provinsi wilayah Pulau Lombok dan Sumbawa serta Pansus pemeliharaan sumber daya air (SDA) wilayah Pulau Sumbawa dan Lombok cukup mendesak.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD NTB Nurdin Ranggabarani MH mengatakan dari hasil inpeksi mendadak (Sidak) yang dilakukan pihaknya ditemukan fakta jika program rutin berupa pengerjaan rubasan (pembersihan) jalan yang dilakukan balai pemeliharaan jalan provinsi wilayah Pulau Lombok dan Sumbawa tidak berjalan dengan baik.

Pasalnya, unit pelaksana teknis (UPT) milik dinas PU NTB tersebut tidak ditopang adanya anggaran yang memadai. Parahnya, jalan inspeksi irigasi per balai yang dianggarkan Rp 500 juta, justru selama 4 tahun tidak terpakai. “Sehingga, dari pengamatan kami ada dana sekitar Rp 2 miliar yang mengendap tidak terpakai. Tapi pengerjaanya tidak ada,” ujar Nurdin menjawab wartawan, Sabtu (27/7).

Menurut politisi PPP itu, jika merujuk Pergub Nomor 29 tahun 2018 tentang tupoksi, seharusnya dukungan penganggaran dan SDM serta peralatan diberikan secara optimal pada dua UPT yang telah didirikan tersebut.

“Ini aneh, UPT sudah dibentuk tapi anggarannya minim. Kalaupun ada program kegiatan di balai-balai itu, tapi barangnya tidak ada alias fiktif,” kata Nurdin.

Ia menyatakan pembentukan pansus yang diusulkan pihaknya pada sidang paripurna DPRD setempat beberapa waktu lalu menjadi penting. Sebab, dari sejumlah data yang diperoleh komisi terkait, malah laporan kegiatan yang dilakukan dua balai tersebut selalu sama tiap tahunnya.

“Kalkulasi kami, ada potensi kerugian daerah selama 10 tahun dari dua balai yang ada itu mencapai minimal Rp 4 miliar. Jadi, opsi pansus itu penting, sehingga kita akan tahu keberlanjutan balai-balai yang dibentuk itu apakah akan diteruskan atau dibubarkan nantinya,” ucap Nurdin.

Terkait akan habisnya masa periode DPRD NTB saat ini. Menurut Nurdin, hal tersebut tidak menjadi persoalan. Mengingat, kinerja pansus yang terbentuk akan bisa dilanjutkan oleh DPRD yang baru. Apalagi, masih banyak anggota Komisi IV yang terpilih pada periode lima tahun kedepannya.

“Kami bertekad di akhir masa jabatan ini akan fokus menunjukkan akuntabilitas kinerja Komisi IV DPRD NTB. Termasuk, rencana kini yang akan membukukan sejumlah kegiatan yang telah kita lakukan dalam bentuk buku pintar dalam waktu dekat ini,” tandas Nurdin Ranggabarani. RUL.

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan