Sabtu , 24 Agustus 2019
Home / Ekonomi / Dana Kas NTB Tersedia Rp 253 Miliar Lebih Pansus Jalan Minta Zul Lakukan Rasionalisasi Anggaran ke Angka Tepat
Rapat pansus raperda jalan tahun jamak DPRD NTB bersama pihak eksekutif yang dipimpin langsung Ketua DPRD NTB

Dana Kas NTB Tersedia Rp 253 Miliar Lebih Pansus Jalan Minta Zul Lakukan Rasionalisasi Anggaran ke Angka Tepat

MATARAM, DS – Keinginan Gubernur Zulkieflimansyah untuk memantapkan kondisi jalan yang belum mantap sepanjang 242,71 km, serta perbaikan 138 unit jembatan dengan total panjang 4.371 meter yang masih berada dalam kondisi kritis dan belum terbangun di wilayah NTB, khususnya di Pulau Sumbawa, bakal terganjal.

Pasalanya, kemampuan pembiayaan belanja modal provinsi NTB pada tahun anggaran 2019 hanya mampu pada angka Rp 253,4 miliar dari total APBD NTB mencapai Rp 5,2 triliun pada tahun in. Padahal, dalam ranperda percepatan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan provinsi dengan pola pembiayaan tahun jamak 2020-2022 yang diajukan pemprov anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp 1 triliun.

` Wakil Ketua Pansus Ranperda Percepatan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Jalan Provinsi dengan Pola Pembiayaan Tahun Jamak 2020-2022, Nurdin Ranggabarani MH, mengaku setelah menggelar rapat marathon dengan pihak terkait. Diantaranya, Asisten II Setda NTB, Kepala Bappeda NTB, Kepala Dinas PUPR NTB, Plt. Kepala BPKAD NTB, Kabid Anggaran, Kabid Bina Marga, dan Kepala Biro Hukum Setda NTB, maka anggaran pembiayaan yang dimiliki pemprov pada belanja modal di tahun ini hanya tersedia pada kisaran Rp 253,4 miliar.

Kebutuhan anggaran sesuai rencana Gubernur Zulkieflimanyah dalam pidato pengantar ranperda tersebut adalah sebesar Rp 1 triliun. “Jadi, memang ada ketimpangan anggaran sesuai kebutuhan yang diajukan oleh Gubernur. Karena kemampuan fiskal daerah justru sangat minim dan sulit memenuhi rencana besar dari pak Gubernur tersebut,” ujar Nurdin menjawab wartawan, Senin (10/6).

Menurut dia, saat ini tingkat kemantapan jalan provinsi NTB pada akhir tahun 2018 sebesar 83,65 persen. Sementara, rencana Gubernur akan meningkatkan kemantapan jalan provinsi khususnya di Pulau Sumbawa dapat menembus angka 90,65 persen pada akhir tahun 2023 mendatang.

Pihaknya memahami tentang kebutuhan pengawalan peningkatan kemantapan jalan di NTB menjadi 90,65 persen di akhir tahun 2023 termasuk kondisi kemampuan fiskal provinsi NTB saat ini. Oleh karena itu pansus pun meminta agar Pemprov NTB harus dapat menyeimbangkan kebutuhan keuangan dan kemampun fiskal daerah.

“Jadi, opsi anggaran Rp 1 triliuan untuk tiga tahun anggaran untuk pembiayan infrastruktur jalan itu sebaiknya dirasionalisasi pada angka moderat. Hal ini penting agar dapat menjamin serta tidak terganggunya program-program lainnya yang sudah dianggarkan oleh sebanyak 41 OPD pemprov NTB lainnya,” tegas Nurdin.

Terpisah, Ketua Fraksi PDIP DPRD NTB, H Ruslan Turmuzi, menilai proyek percepatan jalan tersebut tidak masuk dalam perda RPJMD NTB. Dalam dokumen RPJMD tidak dicantumkan masalah kemantapan jalan. Berbeda dengan tahun sebelumnya, pola tahun jamak disetujui karena sudah masuk dalam RPJMD. ”Artinya kita akan mengarah kepada pelanggran perda RPJMD,” katanya.

Dia menilai Perda tersebut tidak layak dilanjutkan untuk dibahas. Meski dianggap penting, namun tidak sesuai RPJMD. “Yang pasti, kami konsisten untuk tetap menolak perda ini karena memang sangat aneh, jalan-jalan itu saja yang akan diperbaiki, padahal jalan-jalan di wilayah Pulau Sumbawa itu sudah masuk pada program perda tahun jamak sebelumnya. Serta, parahnya banyak jalan-jalan yang masuk program itu tidak memiliki dampak ekonomi alias banyak jalan-jalan yang masuk ke areal kawasan hutan,” tandas Ruslan.

Sebelumnya, Gubernur Zulkieflimansyah mengatakan tingkat kemantapan jalan provinsi NTB pada akhir 2018 sebesar 83,65 persen. Zul menyatakan masih terdapat 242,71 km jalan yang berada dalam kondisi tidak mantap, 138 unit jembatan dengan total panjang 4.371 meter masih berada dalam kondisi kritis dan belum terbangun.

Selain itu, permasalahan pengelolaan infrastruktur jalan provinsi di NTB ialah masih tingginya laju penurunan kondisi jalan. Laju penurunan kpndiai jalan mencapai 5 persen sampai 6 persen per tahun.

“Hal ini berarti setiap tahun 62 km sampai 75 km jalan yang berada dalam kondisi mantap akan mengalami penurunan kondisi menjadi jalan rusak,” ujar Zul menjawab wartawan, beberapa hari lalu.

Zul menyampaikan, Pemprov NTB berencana melanjutkan program percepatan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan provinsi dengan pola pembiayaan tahun jamak. Zul menjelaksan program percepatan tahap berikutnya akan menitikberatkan pada terwujudnya konektivitas antarwilayah, khususnya di Pulau Sumbawa dan Pulau Lombok.

“Sistim konektivitas ini diharapkan akan mendukung seluruh kegiatan ekonomi utama yaitu pariwisata, pertanian, dan perikanan serta kegiatan lainnya yang memiliki nilai investasi tinggi,” kata Zul. RUL.

Tentang Duta Selaparang Redaksi DS

Baca Juga

Wagub NTB Serahkan Bantuan untuk Korban Rumah Terbakar di Woja

DOMPU,DS-Dalam rangkaian kunjungan kerja di Kabupaten Dompu, Wakil Gubernur NTB Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: