Minggu , 23 Februari 2020
Home / Ekonomi / Banyak BUMD NTB Bebani Pemprov
Anggota DPRD NTB Fraksi PDIP H. Ruslan Turmudzi bersama para pembicara lainnya dari Unram saat memaparkan performa BUMD milik pemprov NTB yang banyak menjadi beban daerah selama ini

Banyak BUMD NTB Bebani Pemprov

MATARAM, DS – Lombok Global Institut (LOGIS) menggelar diskusi publik dengan tema ‘BUMD Sakit, Apa Obatnya?’ di Café Palma Kota Mataram, Kamis (13/2) petang. Hadir sebagai pembicara dalam diskusi publik itu antara lain Anggota DPRD NTB dari PDI Perjuangan, H Ruslan Turmuzi, Dosen Fakultas Hukum Unram, Dr Lalu Wira, Dosen Fakultas Ekonomi Unram, Dr Firmansyah dan Ketua Komisi Informasi (KI) NTB Hendriadi.

Anggota DPRD NTB dari PDI Perjuangan, H Ruslan Turmuzi mengatakan harapan pemerintah Provinsi NTB dalam membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) itu untuk memberikan kontribusi lebih Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkatkan.

Namun, Ruslan menilai, keberadaan BUMD yang ada di Provinsi NTB tidak ada satupun yang memberi keuntungan, justru menambah beban daerah. “BUMD harus dikelola secara professional dan penempatan personel SDM nya tidak boleh diintervensi oleh kekuasaan. Artinya ada mekanisme fit and proper test yang mestinya harus dilaksanakan secara baik dan professional ketika menempatkan jajaran Komisaris dan Direksi BUMD,” ujar Ruslan Turmuzi dalam paparannya.

Dosen Fakultas Hukum Unram, Dr Lalu Wira, mengatakan, untuk dapat berperan optimal BUMD harus diberikan otonomi yang seluas-luasnya dan lepas dari berbagai intervensi kekuasaan. “Meski tidak bisa dipungkiri berbagai kepentingan ada di BUMD. Oleh karena itu harus diberikan otonomi dan dikurangi intervensi politiknya. Tanpa itu, maka sulit kita harapkan BUMD itu bisa berperan maksimal,” ucap Lalu Wira.

Senada, Dosen Fakultas Ekonomi Unram, Dr Firmansyah menyampaikan, kunci menyehatkan BUMD itu adalah dengan melakukan restrukturisasi secara manajemen dan aktivitas. “Restrukturisasi secara manajemen itu dengan mengedepankan aspek profesionalisme mulai dari Komisaris hingga pada level terbawah harus diterapkan standar bisnis yang kuat,” ujarnya.

“Sementara restrukturisasi aktivitas adalah bagaimana BUMD itu intens membangun kemitraan bisnis yang ruangnya saat sekarang sudah sangat cukup luas,” sambung Firman.

Terpisah, Ketua Komisi Informasi (KI) Provinsi NTB Hendriadi mengatakan, dalam membangun kepercayaan publik management BUMD harus transparan membuka informasi ditengah masyarakat. “BUMD jangan takut dengan transparasi. Kalau tidak membuka diri, minimal laporan rugi labanya, investor atau perusahaan mana yang mau masuk? Masyarakat juga tidak akan peduli sebab tidak tahu tentang BUMD itu,” jelas Hendriadi.

Direktur LOGIS M. Fihiruddin, mengatakan BUMD kedepan harus benar menjadi perusahaan daerah yang bonafite dan dan mampu bersaing dengan perusahaan perusahan swasta hebat yang ada saat ini. “Sudah saatnya perusada ini go publik. Sehingga, punya asas manfaat yang jelas buat daerah,” kata dia. RUL.

Tentang Duta Selaparang Redaksi DS

Baca Juga

PTSL 2020, Lombok Timur Dapat Jatah 54.850 Sertifikat

SELONG,DS- Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lombok Timur kembali meluncurkan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: