Jumat , 15 November 2019
Home / Ekonomi / Bantah Disebut Pungli, APKLI : Pungutan ke PKL di Mataram Sesuai AD/ART Organisasi
M. Sahidin

Bantah Disebut Pungli, APKLI : Pungutan ke PKL di Mataram Sesuai AD/ART Organisasi

MATARAM, DS – Ketua Asosiasi Pedagang Kaki Lima (APKLI) Kota Mataram, M.Sahidin, mengaku santai saja terkait tudingan jika pungutan yang dilakukan pihaknya pada para PKL di wilayah setempat tidak pernah masuk dalam APBD Mataram.

Menurut dia, pungutan yang dilakukan dengan jumlah bervariasi pada para PKL antara Rp 5-10 ribu selama ini, merupakan iuran wajib bagi para anggota APKLI. “Jadi, tolong bedakan pungutan untuk iuran anggota dan retribusi itu,” ujar Sahidin menjawab wartawan, Kamis (18/7).

Ia mengatakan, pungutan pada sebanyak 2.000 orang PKL yang berada di wilayah Kota Mataram selama ini, merujuk pada peraturan organisasi, yakni anggaran dasar (AD) dan anggaran rumah tangga (ART). Oleh karena itu, jika dikaitkan dengan pungutan itu harus masuk sebagai komponen retribusi pada pemkot Mataram, tentu tidak nyambung.

“Ingat retribusi itu adalah kewenangan pemerintah. Sementara, pungutan APKLI pada PKL itu adalah iuran untuk para anggotanya yang termaktub pada ketentuan AD/ART,” kata Sahidin.

Menurut dia, jika DPRD Kota Mataram melalui fraksi PDIP setempat mempersoalkan adanya pungutan pada para anggota APKLI tersebut, maka seyogyanya perlu mereka mengetahui ketentuan pada AD/ART organisasi yang mengikat seluruh anggota (PKL).

“Kalau mau pungutan APKLI itu masuk jadi retribusi daerah, maka ajak bicaralah APKLI itu secara organisasi. Sehingga, jelas dan tahu dengan detail maksud dari pungutan organisasi yang kita lakukan selama ini,” tandas Sahidin.

Terkait permintaan Fraksi dan DPC PDIP Mataram yang menghendaki agar aparat penegak hukum responsif terkait persoalan pungli PKL oleh oknum APKLI tersebut. Sebab, kejahatan yang benar-benar terlihat di depan mata itu harus dilakukan upaya komprehensif. Sahidin, justru menanggapi ancaman itu dengan santai.

“Silahkan jika itu mau dilakukan oleh PDIP. Kami santai saja melihatnya, karena yang kita lakukan ada prosedur dan ketentuan organisasinya kok berupa iuran anggota APKLI,” ungkapnya.

Sebelumnya, Ketua DPC PDIP Mataram Ir. Made Slamet mengecam praktik pungutan yang selama ini dilakukan oleh APKLI setempat terhadap para PKL yang sama sekali tidak pernah masuk dalam APBD Mataram.

Padahal, pungutan terhadap sebanyak 2.000 orang PKL itu dilakukan tiap harinya dengan jumlah bervariasi antara Rp 5-10 ribu oleh APKLI setempat. “Terus dikemanakan uang pungutan itu oleh APKLI. Kami telah berkonsultasi dengan Anggota Banggar DPRD Mataram dari PDIP ternyata memang tidak pernah ada pungutan APKLI ke PKL disetor ke kas daerah,” ujar Made menjawab wartawan didampingi dua orang anggota DPRD Mataram dari PDIP.

Menurut Made, langkah aparat pemkot Mataram untuk melakukan penertiban untuk mencegah pungli dari petugas APKLI di Taman Malomba yang menyebabkan adanya insiden pada Selasa (16/7) petang dirasa sudah tepat.

Ia menyatakan, sikap Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Mataram, H. Kemal Islam yang menantang petugas APKLI melakukan pungli bersama Kasat Pol PP setempat, dirasa tepat. “Kami dukung sikap tegas aparat pemkot untuk berani menindak pungli yang memungut tanpa ada dasar hukum itu,” kata dia.

Oleh karena itu, Made meminta aparat penegak hukum agar responsif terkait persoalan pungli PKL oleh oknum APKLI tersebut. Sebab, kejahatan yang benar-benar terlihat di depan mata itu harus dilakukan upaya komprehensif. Mengingat, kata dia, ada upaya pihak APKLI membenturkan aparat pemkot dengan PKL selama ini.

“Kasihan pedagang yang digusur akibat ulah oknum APKLI itu. Ini negara hukum segala tindakan apapun ada aturannya. Termasuk, dikemanakan uang pembayaran PKL oleh APKLI itu harus dilacak lah. Disini, kami minta aparat Kepolisian bertindak, karena dasar pungutan ke PKL itu tidak ada aturannya alias ilegal,” tandas Made Slamet.

Sementara itu, jumlah PKL mencapai 2.000 orang dari catatan APKLI. Tapi belakangan muncul isu menarik. Beberapa pedagang protes. Mereka mempertanyakan tentang setoran pada organisasi yang menaunginya.

“Bayar Rp 10 ribu per minggu,” tutur seorang pedagang buah yang kerap mangkal di samping kantor Camat Ampenan.
Pengakuan lain masuk yakni dari PKL yang enggan disebut namanya menuturkan adanya pungutan bervariasi. Dari Rp 5 ribu per lapak atau Rp 10 ribu per orangnya.RUL.

Tentang Duta Selaparang Redaksi DS

Baca Juga

Capaian 6,26 Persen Ekonomi NTB Lampaui Pertumbuhan Ekonomi Nasional

MATARAM, DS – Pertumbuhan ekonomi NTB pada triwulan III-2019 mengalami trend positif. Tak tanggung, kisaran …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: