Senin , 18 November 2019
Home / Ekonomi / APBD NTB 2020 “Kacau”, Made Sebut TAPD Pemprov Tak Becus Bekerja
Ir. Made Slamet MM

APBD NTB 2020 “Kacau”, Made Sebut TAPD Pemprov Tak Becus Bekerja

MATARAM, DS – Carutnya marutnya pembahasan APBD NTB 2020 hingga saat ini, dipicu ketidak becusan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov dalam merumuskan tahapan yang tertuang dalam pedoman penyusunan pelaksanaan APBD sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 33 Tahun 2019.

Sekretaris Fraksi PDIP DPRD NTB, Made Slamet, mengaku, keengganan pihaknya ikut membahas RAPBD NTB tahun 2020 dipicu adanya ketidaksinkronan antara data-data yang tertuang di dalam KUA PPAS dengan data-data yang ada, baik itu di dalam dokumen nota keuangan maupun data yang disampaikan di dalam pidato gubernur.

Selain itu, pembahasan RAPBD 2020 ditengarai tidak mempedomani dokumen RPJMD yang sudah ditetapkan, sebab dalam dokumen RPJMD ada target dan pagu indikatif yang harusnya menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD 2020.

Hal ini bisa dilihat dari banyaknya perbedaan angka di RAPBD 2020 dengan di KUA-PPAS. “Contohnya Belanja Langsung di PPAS Rp2,212 triliun lebih sementara di Nota Keuangan dan RAPBD Rp2,243 triliun lebih. Kemudian Belanja Tidak Langsung di KUA-PPAS itu Rp3,474 triliun lebih, tapi berubah menjadi Rp3,443 triliun lebih. Belum data lainnya yang tidak sinkron,” ujar Made Slamet menjawab wartawan, Kamis (22/8).

Menurut Made, fakta adanya perubahan jadwal Banmus DPRD setempat yang terus diubah-ubah setiap harinya adalah upaya untuk memaksa percepatan pembahasan RAPBD tanpa melalui mekanisme yang telah digariskan oleh aturan.
“Sudah begitu kondisi TAPD yang lemah dari sisi pemahaman regulasi juga diperparah dengan kondisi di DPRD NTB melalui pimpinan DPRD NT yang terkesan ikut larut pada maunya eksekutif. Ini yang kami sebut kongkalikong itu,” tegasnya.

Terkait singkatnya alokasi waktu pembahasan bagi fraksi-fraksi DPRD NTB untuk memberikan saran, pendapat dan pandangannya terhadap penyampaian Nota Pengantar Keuangan dan Rancangan Perda APBD Tahun Anggaran (TA) 2020 juga menjadi pemicu pihaknya tetap konsisten tidak akan ikut serta dalam setiap pembahasan APBD kali ini, kendati kini telah ada kabar jika waktu akan diperpanjang dengan meniadakan agenda lainnya berupa kegiatan kunker ke luar daerah.

“Sudah tahu buku RAPBD ini kan tebal, belum dibacanya, dipahami dan dibahasnya itu kan butuh waktu yang tidak sedikit. Begitu kita kritik, jadwal dirubah. Inikan kelihatan memang sudah ada dugaan indikasi permainan anggaran pada pembahasan APBD 2020 ini,” tandas Made Slamet.

Ia menyatakan, kendati dengan telah diubahnya jadwal minimal empat hari sekalipun serta ada beberapa anggota fraksi yang ikut serta dalam pembahasan APBD 2020, Made mengungkapkan akan konsisten tidak akan bertanggung jawab terkait pelaksanaan APBD 2020 tersebut.

“Saya tetap simpulkan jika TAPD Pemprov tidak becus, begitupun pimpinan DPRD nya dalam mengawal pembahasan APBD NTB tahun 2020 kali ini,” pungkas Made Slamet. RUL.

Tentang Duta Selaparang Redaksi DS

Baca Juga

Capaian 6,26 Persen Ekonomi NTB Lampaui Pertumbuhan Ekonomi Nasional

MATARAM, DS – Pertumbuhan ekonomi NTB pada triwulan III-2019 mengalami trend positif. Tak tanggung, kisaran …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: