Rabu , 21 Agustus 2019
Home / Ekonomi / Aliansi Masyarakat Sipil Sebut Penanganan Rehab dan Rekon RTG Berjalan Lambat
Direktur Eksekutif Walhi NTB, Murdani

Aliansi Masyarakat Sipil Sebut Penanganan Rehab dan Rekon RTG Berjalan Lambat

MATARAM, DS – Proses rehabilitasi dan rekonstruksi berupa pembangunan rumah tahan gempa (RTG) bagi warga terdampak gempa di NTB dinilai berjalan lambat. Padahal, gempa beruntun yang menerjang wilayah Pulau Lombok dan Sumbawa itu telah genap berumur setahun.

Aliansi Masyarakat Sipil untuk Pemulihan Bencana Gempa Bumi NTB yang terdiri dari berbagai elemen diantaranya Walhi NTB, Gravitasi, Education Consultant Counseling Career (EC3), Masyarakat Adat Sasak (MAS) dan yayasan SHEEP Indonesia (YSI) menilai hingga saat ini proses rehabilitasi dan rekonstruksi hunian berjalan sangat lambat.

“Di KLU sebagai wilayah terparah terdampak gempa bumi, justru terpantau capaian pembangunan rumah tahan gempa diperkirakan baru mencapai angka 20 persen,” ujar Direktur Eksekutif Walhi NTB, Murdani, saat diskusi refleksi satu tahun bencana gempabumi NTB di salah satu kafe di Mataram, Kamis (15/8).

Menurut dia, masalah-masalah yang muncul di lapangan yakni data yang tidak akurat, keberadaan fasilitator dan aplikator, serta pokmas yang bermasalah.Selain itu, standar bahan bangunan yang tidak mengakomodasi
sumberdaya lokal juga masih menjadi persoalan. “Oleh karena itu, kami mengusulkan agar segera dilakukan review yang cepat dan menyeluruh terhadap masalah-masalah yang terjadi dilapangan,” kata Murdani.

Ia menyarankan fasilitator, aplikator dan Pokmas yang nakal harus segera ditindak tegas. Tak hanya itu, bahan bangunan dan desain hunian harus diusahakan mengakomodir sumberdaya lokal. Oleh karena itu, Aliansi Masyarakat Sipil untuk Pemulihan Bencana Gempabumi NTB mengusulkan, agar pemerintah menyediakan
pusat informasi dan pengaduan yang bisa diakses oleh semua pihak.

“Termasuk, organisasi masyarakat sipil dan para penyintas. Pusat informasi yang baik dan akurat akan membantu pemerintah, penyintas dan para pihak bisa menjalankan tugas pokok dan fungsi masing-masing secara presisi,” jelas Murdani.

Dalam kesempatan itu, program rehabilitasi dan reknostruksi psikosocial juga perlu lebih diintensifkan. Hal itu menurut dia, dirasa penting, lantaran pemulihan psikologis bagi para penyintas akan berkontribusi besar terhadap keberhasilan rehabilitasi dan rekonstruksi fisik-infrastruktur.

Sehingga, kata Murdani, peta jalan (road map) pemulihan psikososial harus di desain dengan baik. “Pemerintah dan para pihak perlu memetakan perubahan psikososial masyarakat akibat bencana gempabumi sehingga bisa melakukan pemulihan secara tepat,” ucapnya.

Murdani menambahkan, pada proses rehabilitasi dan rekonstruksi yang kini masih berjalan harus pula mempertimbangkan aspek social budaya masyarakat sehingga mendukung percepatan pemulihan.RUL.

Tentang Duta Selaparang Redaksi DS

Baca Juga

Gubernur: Investor Besar Harus Merubah Filosofi Mengelola Tambang

MATARAM,DS-Potensi tambang yang cukup besar di NTB memiliki peran besar dalam kontribusinya bagi kemajuan ekonomi. …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: