Jumat , 22 November 2019
Home / Ekonomi / 1400 Warga Malaka Terima Kunci, Wagub Apresiasi Progres Pembangunan RTG Lombok Utara
Bupati KLU menyalami warga Malaka serangkaian penyerahan kunci RTG

1400 Warga Malaka Terima Kunci, Wagub Apresiasi Progres Pembangunan RTG Lombok Utara

KLU, DS-Sebanyak 1400 Rumah Tahan Gempa (RTG) warga masyarakat Desa Malaka, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara (KLU), menerima kunci rumah yang sudah terbangun. Penyerahan kunci dilaksanakan secara simbolis oleh Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Siti Rohmi Djalillah disaksikan langsung oleh Bupati Lombok Utara, Dr. H. Najmul Akhyar, Rabu (16/10).

Selain Wagub dan Bupati, hadir juga dalam penyerahan kunci rumah RTG pihak Kepolisian, TNI, fasilitator serta perwakilan dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

“Jadi memang ini penyerahan kunci untuk 1400 unit RTG di Desa Malaka. Sekaligus membuktikan keseriusan percepatan penanganan rehab rekon rumah warga,” ujar Wagub Rohmi.

Menurutnya, ini adalah wujud puji syukur karena proses rehab rekonnya yang sudah mulai bagus progresnya. Dan memang kalau melihat progres di Lombok Utara sendiri sangat bagus, karena selalu meningkat dan makin baik. Hambatan-hambatan kian berkurang dan masyarakat sudah makin paham. Bahwa kesuksesan itu ada di masyarakat.

Dikatakannya, penyerahan kunci kepada 1400 rumah warga adalah inisiatif dari fasilitator dan aplikator. Mereka ingin membuktikan proses percepatan rehab rekon yang awalnya menemui kendala-kendala sudah semakin membaik.

Demikian juga, kata Wagub, fasilitator semakin hari semakin bagus, sehingga dalam dua bulan ini prosesnya lebih cepat lagi cepat selesai. Sedangkan untuk yang di validasi juga sudah diserahkan dan tinggal minta pertangungjawabannya saja.

“Hendaknya pertanggungjawaban nanti fasilitator dan masyarakat harus mengumpulkan bukti-bukti untuk membuat laporan sebagai bukti mempertanggungjawabkan uang yang sudah diberikan untuk kemudian dilakukan pencairan dananya,” jelasnya.

Lebih lanjut, Wagub menyampaikan masih ada sekitar 35 ribu KK dengan angka 907 miliar yang belum dicairkan dananya. “Daerah yang belum semuanya cair itu Lombok Utara, Lombok Timur dan beberap daerah lain. Sedangkan Lombok Tengah dan Lombok Barat hampir semuanya sudah dicairkan,”jelasnya.

Wagub mengatakan, semua pihak perlu saling memahami satu dan lain. Sehingga saat ini semuanya dituntut menyelesaikan pertangungjawaban terhadap rumah yang sudah dibangun untuk mempermudah langkah berikutnya.

Sementara itu, Kepala perwakilan BPKP Provinsi NTB, Agus Puruhitaarga Purnomo Widodo, menjelaskan dalam persoalan administrasi dibutuhkan koordinasi dengan semua pihak agar uang negara itu bisa dimanfaatkan dan akhirnya dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.

“Dalam proses pembangunan ini, kita BPKP juga mengalami seperti yang dialami masyarakat. Seperti sekarang ini kita ikut stress juga dalam mengawal persoalan administrasi ini karena terlibat langsung, walupun tidak terlihat secara langsung oleh masyarakat,” paparnya.

Meskipun demikian, lanjutnya, sudah menjadi tugas dan tanggungjawan BPKP dalam mem-backup sejak mulai dari Pemerintah Pusat sampai ke daerah agar dana yang diberikan negara digunakan dengan baik.

Sementara itu, Bupati Lombok Utara Dr. H. Najmul Akhyar, mengucapkan terima kasih kapada semua pihak sehingga progres percepatan pembangunan RTG semakin membaik.

Menurutnya, persoalan administrasi sering kali menjadi dinamika dalam persoalan RTG.

“Hendaknya apa yang dipesankam serta arahan BPKP menjadi perhatian kita semua. Karena bagaimanapun asas kehati-hatian ini sangatlah penting. Walaupun sebenarnya penggunaan uang ini tidak disalahgunakan tetapi ketika persoalan adminstrasinya lemah tentu ini menjadi perhatian kita, apalagi dalam konteks pemeriksaan,”jelas Najmul panjang lebar.

Ia mengatakan Lombok Utara sudah 5 kali berturut turut mendapatkan predikat WTP dan juga mendapatkan Anugerah Reksa dari kementerian Keuangan sebagai kabupaten dengan pengelolaan keuangan terbaik. Kemudian Ombudsman memberikan penghargaan sebagai kabupaten pengelolaan keuangan di zona hijau. Artinya, persoalan administrasi sudah menjdi bagian penting serta selalu mengedepankan prinsip kehati-hatian.

“Semua itu bukan menjadi sekedar penghargaan saja, tetapi bagi kita pemerintah juga masyarakat bagaimana menjaga performa keuangan ini supaya tetap sesuai dengan yang di amanat kan UU,” tandasnya.man

Tentang Duta Selaparang Redaksi DS

Baca Juga

NTB CARE terima 53 Pengaduan, PLN Janji Pemadaman Listrik Bergilir di Lombok Segera Berakhir

MATARAM,DS-Pemerintah Provinsi NTB melalui Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik),  merespon cepat pengaduan pemadaman listrik …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: