Berbagi Berita Merangkai Cerita

Ekonomi Merosot Akibat Covid 19, Banggar DPRD NTB Minta Pemprov Cermat

97

FOTO. Nauvar Furqony Farinduan. (FOTO. RUL)

MATARAM, DS – Musibah pandemi Covid-19 membuat perekonomian merosot hingga kalangan warga dengan ekonomi kecil lebih susah.

Mecermati kondisi tersebut, Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD NTB, Nauvar Furqony Farinduan meminta gugus tugas penanganan Covid-19 Pemprov setempat, cermat dalam melakukan penganggaran dan pengadaan barang.

“Kami minta dalam penganggaran harus betul-betul cermat, anggarkan sepantasnya tapi untuk program yang betul-betul bermanfaat untuk rakyat dalam masa sulit ini. Tolong jangan buat program yang jauh hubungannya dengan penanganan Covid-19,” tegas Farin saat menyampaikan laporan Banggar atas hasil pembahasannya terhadap raperda tentang laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 dalam sidang paripurna DPRD NTB, Jumat Petang (25/6).

Politisi Gerindra itu mengaku, perlu mengingatkan jajaran Pemprov khususnya, Dinas Kesehatan NTB yang tergabung dalam Satgas Penanganan Covid-19,
agar lebih cermat dalam penggunaan anggaran Covid-19, sehingga menjadi efektif dan efisien dalam menyelesaikan masalah kesehatan.

Apalagi, lanjut Farin, kesehatan merupakan salah satu komponen penting dalam penentuan angka IPM NTB.

“Ingat, tahun 2020 lalu, untuk mengantisipasi pengaruh Covid-19 terhadap perekonomian, sosial, dan budaya serta kesehatan, telah dianggarkan dana sebesar Rp 926 miliar lebih yang bersumber dari recofusing anggaran. Disitu, sekitar Rp 700 miliar bersumber dari APBD NTB dan sisanya bersumber dari APBN. Maka, anggaran itu agar tidak lagi ada persoalan kedepannya,” jelasnya.

Ia mendaku, dari evaluasi Banggar terkait peruntukan dana tersebut yang merujuk SK Mendagri dan Menteri Keuangan Nomor: 119/2813/SJ dan Nomor 117/KMK.07/202 yang meliputi untuk penanganan kesehatan, penyediaan jaring pengaman sosial (JPS) dan penanganan dampak ekonomi, justru hanya sekitar Rp 311 miliar dalam pelaksanaaanya menggunakan Perkada I, II, III dan IV.

“Dari dana yang ada, kami menemukan angka selisih Rp 400 miliar yang digunakan malah diluar peruntukaannya dengan memakai dasar peraturan kepala daerah (Perkada). Sehingga, kami menilai ada yang kurang bijak dan bertentangan dengan aturan yang berlaku,” ungkap Farin.

Ia berharap praktik penganggaran diluar Perkada yang telah terjadi pada tahun anggaran 2020 untuk penanganan Covid-19, agar tidak terulang lagi. RUL.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.