Berbagi Berita Merangkai Cerita

Efek Pandemi Covid 19, Pemprov Siap Refocusing Anggaran OPD

36

FOTO. HL. Gita Ariadi (foto. RUL/DS).

MATARAM, DS – Postur APBD NTB tahun 2021 ini, dipastikan terus tertekan. Pendapatan daerah yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) berkurang sebesar Rp 48,8 miliar dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berkurang sebesar Rp 24,2 miliar.

Masalahnya semakin berat karena selain ada pengurangan oleh Pemerintah Pusat, semua pemdq di Indonesia juga diwajibkan mengalokasikan anggaran minimal 8 persen dari DAU untuk penanganan Covid-19.

Sekda NTB, HL Gita Ariadi, mengatakan, lantaran adanya tekanan pada APBD setempat, pihaknya terpaksa menerbitkan surat edaran (SE) Nomor 900/489/BPKAD/2021 tertanggal 20 April tentang penghentian sementara seluruh kegiatan yang pendanaannya bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Non Earmark.

“Surat ini kita tujukan kepada seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) untuk menghentikan sementara pelaksanaan beberapa kegiatan,” kata Gita pada wartawan, Senin (3/5).

Menurut Sekda, alasan utama penghentian kegiatan karena akan dilakukan refocusing anggaran.TAPD akan melakukan rasionalisasi dan refocusing belanja seluruh perangkat daerah di lingkup Pemprov NTB.

“Maka, pada seluruh OPD untuk tidak melaksanakan kegiatan yang bersumber dari DAU dan PAD Non Earmark,” ujar Gita

Sekda mengungkapkan, penghentian seluruh kegiatan tersebut sampai proses rasionalisasi dan refocusing selesai dilaksanakan oleh TAPD.

Sedangkan, untuk kegiatan-kegiatan yang pendanaannya bersumber dari selain DAU dan PAD Non Earmark, tetap dapat dilaksanakan dengan memperhatikan Surat Penyediaan Dana (SPD).

“Intinya, semua OPD Pemprov harus mulai berhemat, karena semua pos PAD kita berkurang signifikan akibat pandemi Covid-19 ini,” tandas Gita Ariadi.

Terpisah, Sekretaris Komisi I DPRD NTB H. Abdul Rais, mengaku, kecewa terhadap kinerja TAPD Pemprov yang tidak mampu mengeksekusi dana transfer dari Pusat selama ini. Padahal, kebutuhan dana untuk pembiayaan daerah dalam kondisi Covid-19 ini sangat dibutuhkan.

“Aneh, dikasih uang enggak mau dieksekusi. Bagaimana ekonomi daerah mau jalan, jika lagi-lagi kebijakan recofusing anggaran terus dilakukan hingga kini,” tegas Rais. RUL

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.