Berbagi Berita Merangkai Cerita

Dukung Penanganan Covid-19, DPRD NTB Bentuk Satgas Gugus Tugas Dewan

0 18

MATARAM, DS – Lima komisi DPRD NTB telah menyerahkan laporan telaahan dan pengkajian mereka terkait LKPJ Gubernur NTB tahun 2019. Umumnya, lima komisi DPRD setempat menerima LKPJ Gubernur Zulkieflimansyah dengan sejumlah catatan.

“Prinsipnya, LKPJ Gubernur tahun 2019 kita terima, tapi dengan koreksi untuk dilakukan perbaikan kinerja kedepannya,” ujar Ketua DPRD NTB Hj. Baiq Isvie Rupaedah MH menjawab wartawan usai sidang paripurna DPRD NTB, Selasa (14/4).

Dalam rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD NTB Mori Hanafi M.Comm itu, umumnya semua komisi di DPRD NTB menyerahkan laporan mereka pada pimpinan DPRD melalui juru bicaranya masing-masing.

Hal itu dilakukan guna mengikuti protap Covid-19 yang telah diasistensi jajaran Polda NTB terkait aturan tidak bolehnya waktu lama berkerumunan di dalam satu ruangan ber-AC. Yakni, maksimal hanya satu jam sebagai batas toleransinya.

Selain itu, pihak DPRD NTB juga kembali menerapkan physical distancing atau menjaga jarak fisik pada rapat paripurna kendati sembilan pimpinan fraksi hadir. Namun tetap tidak semua diperkenankan masuk ke ruangan.

Tak hanya itu, para anggota DPRD pun tetap dilakukan pemeriksaan suhu tubu menggunakan alat thermo scan di depan pintu masuk ruang paripurna DPRD setempat di lantai III.

Isvie mengatakan, khusus penanganan Covid-19, pihaknya telah membuat Satuan Gugus Tugas DPRD NTB yang bertugas melakukan pengawasan dan pemberian bantuan bagi warga terdampak bencana Covid-19 di wilayah dapil para anggota DPRD setempat.

Menurut dia, lembaga DPRD menaruh perhatian terkait Pendemi Covid-19 ini. Apalagi, Gubernur NTB telah menaikkan status dari siaga menjadi tanggap darurat bencana non alam sebagai upaya mencegah penyebaran virus corona jenis baru atau COVID-19 di provinsi NTB saat ini.

“Untuk Ketua Dewan Pengawas adalah saya sendiri sebagai Ketua DPRD dengan empat wakil ketua DPRD serta seluruh anggota DPRD NTB sebagai Wakil Ketua Dewan Pengawasnya,” kata dia.

“Yang pasti kenaikan status ini kita dukung sebagai langkah tepat, namun kita meminta pengawasan terhadap akses pintu masuk NTB agar benar-benar diperhatikan dengan serius, sehingga kita tidak lagi kecolongan oleh masuknya warga yang enggan melakukan isolasi diri tidak terjadi lagi kedepannya,” sambung Isvie menjelaskan.

Belajar ke Pemprov Bali

Ia menuturkan, pola penanganan Covid-19 yang dilakukan Pemprov Bali dengan membagi tugas antara Pemprov dan Pemda kabupaten/kota layak ditiru oleh Pemprov NTB. Menurut Isvie, pembagian peran yakni, provinsi menangani mereka yang masuk pasien positif Covid-19 dan Pemda kabupaten/kota menangani mereka yang negatif sangat baik jika dijalankan di NTB.

“Masalah kita di NTB selama ini adalah tidak patuhnya mereka yang masuk katagori PDP dan ODP untuk melakukan karantina dan isolasi diri. Makanya, kita minta pemda kabupaten/kota harus tegas pada mereka yang membandel yakni melibatkan aparat terkait yakni kepolisian TNI untuk menegakkan siapa-siapa yang membandel itu,” tegasnya.

Terkait adanya penolakan masyarakat yang tidak mengizinkan sekolah di wilayah mereka dijadikan tempat isolasi diri bagi warga NTB yang datang dari luar daerah dan luar negeri, menurut Isvie, hal tersebut tidak boleh terjadi. “Ingat isolasi di gedung sekolah itu bersifat sementara dan untuk kepentingan orang banyak. Makanya, kita minta aparat keamanan bertindak tegas ketimbang ada korban lebih banyak lagi kedepannya,” tandas Sekretaris DPD I Partai Golkar NTB itu.

Komitmen DPRD

Isvie menambahkan, pihaknya berkomitmen mendukung program pemprov terkait penambahan anggaran untuk menanggulangi pencegahan Covid-19 di NTB. Apalagi, telah ada SKB tiga menteri yang mewajibkan penyisiran anggaran yang tidak perlu guna dilakukan rasionalisasi secepatnya.

“Kita siap mendukung tambahan anggaran tapi syaratnya TAPD Pemprov harus juga mengajukan item anggaran penyisirannya, sehingga jelas mana item yang akan kita sepakati untuk dilakukan rasionalisasi bersama DPRD,” pungkasnya.

Pada rapat paripurna itu juga diserahkan paket bingkisan sembako pada ASN, Cleaning service lingkup Sekretariat DPRD juga Iswara dan Forum Wartawan DPRD NTB yang diserahkan langsung oleh Pimpinan DPRD setempat secara bergantian pada perwakilan masing-masing unsur tersebut. RUL.

Leave A Reply