Berbagi Berita Merangkai Cerita

Dualisme SK Plt Ketua STAHN Gde Pudja Mataram Picu Kegaduhan Umat Hindu NTB

0 37

MATARAM, DS – Munculnya nama dua SK Pelaksana Tugas (Plt) sebagai Ketua Sekolah Tinggi Agama Hindu (STAHN) Gde Pudja Mataram yang diterbitkan oleh Menteri Agama Fahrulrazi menimbulkan kegaduhan di kalangan masyarakat Hindu di NTB.

Ketua Yayasan Dharma Laksana Mataram Ir. Made Slamet menyayangkan terbitnya dua SK Plt Ketua tersebut. Sebab, SK bernomor B.11/3/000681 yang terbit pada tanggal 15 Januari 2020 itu telah membuat kelompok-kelompok di sekolah tinggi kebanggaan umat Hindu di NTB tersebut. Akibatnya, aktifitas pendidikan kini berjalan tidak sehat.

“Adanya dua SK Plt Ketua itu membuat kebingungan dan kisruh di kampus itu. Ini yang kita sayangkan sebagai salah satu pengurus Yayasan Umat Hindu di Kota Mataram,” ujarnya menjawab wartawan, Kamis (30/1).

Made mengatakan, kisruh STAHN Gde Pudja Mataram berdampak pada terganggunya program kenaikan status PT  dari sekolah tinggi ke Institut Agama Hindu Negri (IHDN). Parahnya, Dirjen Bimas Hindu Kementerian Agama RI, terkesan membiarkan kondisi tersebut. Padahal, Dirjen Bimas Hindu merupakan Mantan Ketua STAHN Gde Pudja Mataram.

“Wajarlah banyak tokoh umat Hindu dan kalangan tokoh umat Hindu menduga jika Dirjen Bimas Hindu ikut bermain dan turut campur tangan terkait munculnya kisruh dualisme Plt Ketua STAHN Mataram. Apalagi, salah satu yang di SK-kan menjadi Plt adalah seterunya saat menjadi Ketua STAHN untuk kali kedua,” jelas Made.

Anggota DPRD NTB itu menuturkan telah berkoordinasi dengan pengurus PHDI NTB dan Prajaniti Hindu Indonesia NTB terkait kisruh dualisme kepengurusan Plt Ketua STAHN Gde Pudja Mataram itu. Umumnya, kata Made, para pengurus panutan umat Hindu itu mengecam tindakan Dirjen Bimas Hindu yang terkesan membawa dendam kekalahannya saat pemilihan Ketua pada penerbitan SK Plt kali ini. Padahal, Mantan Ketua STAHN Gde Pudja Mataram itu, harusnya mengawal kenaikan status menjadi IHDN dan bukan malah membuat kisruh di internalnya.

“Kami akan melaporkan persoalan ini ke Komisi VIII DPR RI agar bisa dilaporkan ke Pak Mentri Agama. Kami menduga Pak Menteri Agama malah tidak tahu informasi terkait asal muasal persoalan kisruh di STAHN Gde Pudja Mataram secara utuh. Makanya, kami selaku pengurus umah Hindu akan melaporkan hal ini,” tegasnya.

Terkait kenaikan status STAHN Gde Pudja Mataram menjadi IHDN, menurut Made, dipastikan masyarakat dan umat Hindu di NTB telah bersepakat untuk bersatu mendukung kenaikan statusnya. Apalagi, dengan kondisi STAHN kali ini, sudah ada banyak jurusan umum diluar jurusan agama yang banyak diminati oleh masyarakat diluar agama Hindu. Yakni, jurusan ekonomi dan ilmu hukum.

“Makanya, kita mengecam ada oknum di pusat yang menghambat kenaikan status STAHN itu. Padahal, kami di daerah berharapkenaikan status itu,” tandas Made Slamet. Sementara itu, hingga berita ini dibuat Dirjen Bimas Hindu Kementarian Agama RI Prof Widnya belum bisa dikonfirmasi. RUL.

Leave A Reply