Berbagi Berita Merangkai Cerita

Draf jadi 1.187 Halaman, PKS : Setneg Lakukan Perubahan Substantif di UU Cipta Kerja

17

MATARAM, DS – Pengesahan Undang-undang Cipta Kerja terus menuai banyak kontrovers. Selain akibat adanya beberapa substansi yang menjadi perhatian publik, juga  proses yang dilakukan tidak sesuai kaidah pembentukan undang-undang.Terlebih hasil finalnya terus berubah yang terlihat dari terbitnya beberapa versi UU Cipta Kerja yang halamannya berbeda-beda.

Terakhir, telah terbit UU Cipta Kerja dengan 1.187 halaman. Padahal sebelumnya dikatakan bahwa UU Cipta Kerja yang final adalah yang memiliki sekitar 812 halaman.

“Perubahan ini menimbulkan banyak kecurigaan bahwa terdapat substansi yang berubah, oleh sebab itu FPKS melakukan investigasi terhadap setiap versi yang telah terbit,” ujar Anggota Fraksi PKS DPR RI, Suryadi Jaya Purnama (SJP) dalam siaran tertulisnya, Jumat (23/8).

Menurut Anggota Komisi V DPR RI asal Lotim itu, terlihat diantara perubahan yang terjadi pada versi 1187 halaman ini, ternyata ditemukan perubahan yang cukup substansial. Diantaranya, diubahnya Pasal 50 UU Cipta Kerja angka 7 dimana pada Pasal 42 ayat 3 UU Nomor1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman terdapat kalimat yang diubah yaitu “….keterbangunan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf d diatur dalam Peraturan Pemerintah” menjadi  “….keterbangunan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf e diatur dalam Peraturan Pemerintah”.

“Perubahan ini terlihat sepele tetapi sangat mengubah substansi. Ini, karena pada awalnya yang akan diatur lebih lanjut dalam PP adalah implementasi dari ketersediaan prasarana, sarana dan utilitas umum,” kata SJP.

Suryadi menuturkan, sesuai dengan penjelasan Pasal 50 UU Cipta Kerja angka 7, pasal 42 ayat 2 huruf e disebutkan, bahwa ketersediaan prasarana, sarana dan utilitas umum termasuk dalam komponen keterbangunan perumahan. Artinya kalimat awal “….keterbangunan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf d…” adalah kalimat yang sah dan sesuai dengan penjelasan tersebut.

Tetapi, kata dia, dengan diubahnya kalimat tersebut menjadi “….keterbangunan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf e diatur dalam Peraturan Pemerintah”, maka sekarang yang akan diatur dalam PP adalah implementasi dari angka 20 persen dalam prosentase keterbangunan perumahan.

“Jadi, sesuai dengan penjelasan Pasal 50 UU Cipta Kerja angka 7, pasal 42 ayat 2 huruf e, maka yang masuk ke dalam pengaturan dalam PP tidak hanya ketersediaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan, namun juga jumlah terbangunnya rumah dari total unit yang tersedia,” jelas Suryadi.

Ia mengungkapkan, jika dibandingkan UU Eksisting, pengubahan pasal ini memperlihatkan bahwa angka keterbangunan perumahan sebesar 20 persen menjadi perhatian. Sebab, secara khusus akan diatur lebih lanjut dalam PP.

Apalagi, lanjut SJP, pada awal draft RUU Cipta Kerja, justri prosentase keterbangunan ini sempat akan dihilangkan namun telah diperjuangkan oleh FPKS untuk dipertahankan sebagai bagian perlindungan terhadap konsumen.

Selain itu, jelas dia, pada UU Eksisting prosentase keterbangunan ini juga tidak diatur lebih lanjut dalam PP karena sudah memiliki penjelasan yang cukup.

“Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perubahan berbagai versi UU Cipta Kerja ternyata tidak hanya mengubah format saja tetapi juga terdapat pengubahan substansi UU Cipta Kerja itu sendiri,” tandas Suryadi Jaya Purnama. RUL.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.