Menu

Mode Gelap

Hukum · 29 Jul 2019 13:21 WITA ·

DPRD Sebut Proyek Perumahan Sembung Palace Langgar RT/RW Lobar


					Indra Jaya Usman Perbesar

Indra Jaya Usman

MATARAM, DS – Pembangunan proyek perumahan bersubsidi Sembung Palace oleh PT. Maulana Raya Lombok di desa Sembung, kecamatan Narmada, Lombok Barat, dipastikan melanggar aturan tata ruang dan wilayah (RT/RW) Lombok Barat.

Anggota Komisi II DPRD Lobar, Indra Jaya Usman, mengatakan, kendati Pemkab setempat belum menetapkan aturan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (PLP2B) di Lobar, khusus kecamatan Narmada telah ada aturan RT/RW yang melarang untuk dilakukan pengembangan perumahan untuk kepentingan bisnis properti skala masif.

“Karena desa Sembung itu masuk kecamatan Narmada maka ada aturan RT/RW Lobar yang melarang ada pembangunan perumahan di sana,” ujar Usman menjawab wartawan menyikapi polemik pembangunan perumahan di Sembung, Minggu (28/7).

Menurut Ketua Demokrat Lobar itu, dari sejumlah pembahasan internal pihaknya dengan OPD di Pemkab Lobar, pengembang PT. Maulana Raya Lombok tidak pernah mengantongi izin prinsip terkait pembangunan di areal persawahan yang masuk zonasi sawah abadi di Lobar tersebut.

Usman mengatakan, jika merujuk UU PLP2, perusahaan properti apabila hendak melakukan kegiatan alih fungsi lahan maka ada kewajiban dan ketentuannya. Yakni, mereka harus menyiapkan lahan pengganti dua kali lipat dari areal persawahan yang mereka pergunakan untuk kegiatan bisnisnya.

Ia menduga ngototnya PT. Maulana Raya Lombok melakukan kegiatan pembukaan areal perumahan di Sembung diduga karena mengantongi surat dari Dinas Pertanian setempat. Padahal, kata Usman, jika merujuk mekanisme maka yang berhak menerbitkan izin secara prinsip adalah Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) serta Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Lobar.

“Sekali lagi, tugas Dinas Pertanian itu memberi rekomendasi kajian kepada BKPRD tentang lahan bersama dengan Dinas PU serta Perkim untuk mengkaji tentang jaringan irigasi teknis,” tegas Usman.

Oleh karena itu, ia heran jika rekomendasi yang bersifat internal sebagai bahan pertimbangan BKPRD Lobar dalam mengambil keputusan bisa dijadikan rujukan untuk perusahaan pengembang perumahan dapat memulai kegiatan proyeknya.

Ia meminta Pemkab Lobar melalui Bupati setempat agar tegas dan menegur adanya satu OPD yang bukan kewenangannya menerbitkan regulasi perizinan perumahan yang bukan tupoksinya. Sebab, aturan PLP2B di Lobar hingga kini belum ada. “Marilah kita pahami regulasi dengan utuh. Di Lobar itu Perda PLP2B belum ada, bahkan rencana dasar tata ruang (RDTR) masih pakai yang lama. Kok sudah ada regulasi satu OPD memperbolehkan orang membangun di tanah persawahan warga,” tandas Indra Jaya Usman. RUL.

Facebook Comments Box
Artikel ini telah dibaca 7 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

Seorang Pria Menjadi Korban Teror Panah di Kota Mataram

22 Mei 2022 - 17:45 WITA

Gubernur Ajak Bupati Bima Bantu Mahasiswa yang Diamankan Polda NTB

20 Mei 2022 - 07:35 WITA

Perdagangan Orang Harus Dicegah Seluruh Pihak

18 Mei 2022 - 06:02 WITA

Program NTB Zero Unprosedural Mulai Terwujud, Kadis Nakertrans NTB Atensi Kiprah Kades dan Kadus

17 Mei 2022 - 17:13 WITA

Tuding Abdul Aziz Sebar Hoaks Soal Lahan 60 Hektare, Kuasa Hukum Ali BD Ajukan Rekonpensi di PN Sumbawa

12 Mei 2022 - 16:22 WITA

Korem 162/WB Gelar Penyuluhan Hukum

26 April 2022 - 15:11 WITA

Trending di Hukum