Berbagi Berita Merangkai Cerita

DPRD NTB Setujui APBD Perubahan 2021 menjadi Perda

77

FOTO. Wakil Gubernur NTB Sitti Rohmi Djalilah (kanan) saat bersama Ketua Komisi III DPRD NTB Sitti Rohmi Djalilah di sela-sela sidang paripurna DPRD NTB. (FOTO. RUL/DS).

MATARAM, DS – DPRD NTB akhirnya menyetujui nota keuangan dan Ranperda tentang Perubahan APBD NTB tahun 2021 menjadi peraturan daerah (Perda) dalam rapat paripurna DPRD setempat, Selasa malam (14/9).

”Semoga ini menjadi landasan awal yang kuat untuk pembangunan di NTB,” ujar Juru bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD NTB Sambirang Ahmadi.

Dalam laporan Banggar yang dibacakan Sambirang, pendapatan di APBD Perubahan mengalami kenaikan menjadi Rp 5,73 triliun. Ada kenaikan Rp 226 miliar atau 4,86 persen dari pendapatan di APBD murni yang sebesar Rp 5,47 triliun.

Untuk belanja, ditargetkan sebesar Rp 6,38 triliun, meningkat Rp 851,38 miliar atau 15,40 persen dari belanja di APBD murni yang sebesar Rp 5,52 triliun. Kondisi ini menyebabkan terjadinya defisit sebesar Rp 640,35 miliar.

Kemudian, pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan sebesar Rp 643,35 miliar. Meningkat Rp 580,35 miliar atau 892,85 persen dibandingkan dengan penerimaan pembiayaan di APBD murni sebesar Rp 65 miliar.

”Untuk pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp 5 miliar. Turun 50 persen dari APBD murni,” kata Sambirang.

Mengenai rincian kegiatan perubahan APBD 2021 antara lain, urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Nilainya ditetapkan sebesar Rp 4,2 triliun. Dialokasikan untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rp 2 triliun; Dinas Kesehatan Rp 240 miliar; RSUP NTB 685 miliar; hingga Dinas Sosial 69,72 miliar.

Urusan pemerintahan wajib, yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebesar Rp 228,9 miliar. Antara lain untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rp 6,9 miliar; Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Rp 20,89 miliar; Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Rp 66,73 miliar; hingga Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Rp 14,75 miliar.

Kemudian, urusan pemerintahan sebesar Rp 429,45 miliar diberikan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan 42,5 miliar; Dinas Pariwisata Rp Rp 19,8 miliar; Dinas Pertanian dan Perkebunan Rp 191,3 miliar; Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Rp 72,38 miliar; serta Dinas Perindustrian Rp 28,36 miliar.

Sambirang mengungkapkan, unsur pendukung urusan pemerintah diberikan Rp 350,76 miliar. Dialokasikan kepada Sekretariat Daerah Rp 238,63 miliar dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Rp 112,13 miliar.

Unsur penunjang urusan pemerintahan diberikan Rp 1,05 triliun. Untuk Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Rp 39 miliar; Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Rp 866 miliar; Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Rp 101,64 miliar; Badan Kepegawaian Daerah Rp 18 miliar; hingga Badan Penghubung Daerah Rp 9,37 miliar.

Setelah itu, pengawasan urusan pemerintah Rp 18,97 miliar untuk Inspektorat NTB. ”Terakhir unsur pemerintahan umum Rp 16,16 miliar untuk Bakesbangpoldagri,” ucap Sambirang.

Banggar DPRD NTB juga menyampaikan sejumlah catatan untuk eksekutif. Kata Sambirang, belanja daerah diharapkan bisa memberi stimulan untuk perkembangan ekonomi. Harus ada multiplier efek bagi peningkatan kesejahteraan rakyat.

”Belanja juga harus memperhatikan efektivitas anggaran,” tegas Politisi PKS itu.

Selain itu, Banggar mencatat struktur APBD perubahan belum memberi penekanan pada sektor pilihan. Dilihat pada belanja urusan pilihan sebesar Rp 429 miliar atau hanya 6,73 persen dari total anggaran 9 belanja daerah.

Sebagian besar atau 44,55 persen anggaran urusan pilihan dialokasikan untuk Dinas Pertanian dan Perkebunan. Untuk Dinas Pariwisata, Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, serta Dinas Kelautan dan Perikanan hanya mendapat alokasi kurang dari 10 persen.

”Persoalan putus kontrak dengan GTI juga masuk catatan Banggar. Kita harapkan ini bisa menjadi perhatian Gubernur dan Wakil Gubernur,” tandas Sambirang.

Terpisah, Wakil Gubernur NTB Hj Sitti Rohmi Djalilah mengatakan, disetujuinya nota keuangan dan raperda perubahan APBD menunjukkan semangat dan keinginan agar pembangunan NTB bergerak maju.

”Legislatif dan eksekutif memiliki tujuan dan semangat yang sama,” tandas Rohmi pada wartawan, Rabu (16/9). RUL.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.