Berbagi Berita Merangkai Cerita

DPRD NTB Rekomendasi JPS Gemilang Diganti Uang Tunai

0 54

MATARAM, DS- Carut marut program Jaringan Pengaman Sosial (JPS) Gemilang yang diluncurkan Pemprov NTB senilai Rp 160 miliar untuk bantuan sembako bagi keluarga sangat miskin, miskin dan rentan miskin yang terdampak pendemi Covid-19, terus menuai polemik di tengah masyarakat.

Pasalnya, selain pendataan para penerima yang diduga carut marut. Hal lainnya, terkait tumpang tindihnya program itu dengan program serupa yang juga diluncurkan pemerintah pusat pada masa pandemi Covid-19 saat ini. Yakni, program keluarga harapan (PKH) dan bantuan pangan non tunai (BPNT)

Ketua Komisi V DPRD NTB, TGH Mahally Fikri, mengatakan, kekisruhan yang kini terjadi di tengah-tengah masyarakat terkait program JPS Gemilang sangat wajar. Menurut dia, validasi data terkait para penerimanya memang bermasalah. Hal ini tidak lepas dari koordinasi dan kesiapan SDM dari Dinas Sosial Provinsi NTB selaku OPD yang ditunjuk menangani pendataan para penerimanya memang dirasa belum siap

“Kami sudah pantau juga mendengar ada data yang belum divalidasi tiba-tiba sudah diberikan ke pemda kabupaten/kota juga pemerintah desa. Ini kan kacau, masak data mentah diberikan. Dan anehnya, data-data penerima itu setelah dicek dilapangan terjadi banyak double antara penerima PKH, BNPT juga BLT dari pemerintah desa,” ujar Mahally dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan NTB, Rabu (22/4).

Ia mengatakan banyaknya persoalan yang kini terjadi itu tidak lain karena lemahnya koordinasi antara Pemprov dan Pemda kabupaten/kota. Apalagi, pengadaan JPS dalam bentuk paket sembako senilai Rp 250 ribu, justru menimbulkan kegaduhan.

Program JPS Gemilang sendiri berupa paket sembako yang teridiri dari beras 10 kg, minyak goreng 1 L, telur 20 butir, dan paket suplemen yang berupa masker dan lainnya. “Maka, baiknya sesuai kesepakatan internal komisi V kita rekomendasikan program JPS dalam bentuk paket sembako ditinjau ulang dan dipertimbangkan,” tegas Mahally seraya menambahkan bantuan itu diganti program bantuan langsung tunai (BLT) yakni, masyarakat dapat uang tunai tapi diratakan Rp 200 ribu karena sembako banyak melahirkan masalah.

Program JPS Gemilang sendiri menyasar sebanyak 105 ribu kepala keluarga (KK). Sementara, jumlah kepala keluarga yang miskin hingga rentan miskin di NTB berjumlah sebanyak 863.000 KK. Meski demikian, ada sekitar 500 ribu kepala keluarga di NTB telah dicover oleh Pemerintah Pusat melalui bantuan PKH dan bantuan tunai non pangan.Oleh karena itu, sisa sebanyak 300 ribu KK yang belum terkover oleh Pemprov NTB dan Pemerintah Pusat bisa dicover oleh pemda kabupaten/kota dan pemerintah desa.

“Kita minta koordinasi provinsi dan pemda kabupaten/kota di tingkatkan. Termasuk, validasi data segera cepat diperbaiki dengan penuh tanggung jawab. Pokokya, jangan ada data salah lagi. Apalagi, menumpukkan maslah data JPS Gemilang ini dibebankan ke desa tanpa ada pendampingan dari provinsi,” jelas Mahally.

Terkait untuk penanganan Covid-19. Ia menuturkan, agar Pemprov segera menyiakan rumah transit bagi tenaga medis minimal di empat RS rujukan yang sudah ditetapkan untuk merawat pasien positif dan PDP Covid-19 di NTB.

“Rumah transit harus segera mungkin dijadikan skala perioritas. Begitupun, intensif tenaga medis dari APBD NTB juga harus dipersiapkan. Ingat, tugas mereka vital dalam menjaga satu nyawa warga NTB dalam wabah pandemi Covid-19. Kamu siap memberikan persetujuan anggarannya asal pengajuan anggarannya cepat dilakukan,” tandasnya.

“Bila perlu dalam sosialisasi Covid-19, mahasiswa dan tokoh agama panutan umat islam dan umat lainnya juga diajak bersama-sama oleh pemda NTB. Sehingga sasarannya tepat. Yakni, mengajak masyarakat untuk bisa hidup berdisiplin. Yakni, menjaga jarak, mengenakan masker, mencuci tangan dan banyak melakukan kegiatan dirumah agar wabah pandemi Covid-19 cepat berakhir,” pungkas Mahally Fikri. RUL

Leave A Reply