Berbagi Berita Merangkai Cerita

DPRD NTB Minta Gubernur Zulkieflimansyah Jangan ‘Bermain’ Politik

0 15

MATARAM, DS– Aparat TNI dan Kepolisian diharapkan menjadi garda terdepan dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa di NTB. Pasalnya, kegiatan pembangunan rumah warga terdampak gempa yang dilakukan oleh Pemprov NTB, masih jauh dari harapan.

Padahal, target rehabilitasi dan rekonstruksi rumah pascagempa  yang ditetapkan pemerintah pusat melalui Wakil Presiden Jusuf Kalla harus tuntas pada Maret ini. Sementara di lapangan, pembangunan hunian tetap (Huntap) baru mencapai sekitar 120 huntap.

“Itu artinya, Pemprov NTB melalui Gubernur Zulkieflimansyah beserta jajarannya, tidak serius menyelesaikan instruksi dari Pemerintah Pusat itu,” ujar Anggota Fraksi PPP DPRD NTB TGH. Hazmi Hamzar menjawab wartawan di ruang kerjanya, Senin (14/1).

Ia menyatakan, dengan total kerusakan rumah berat terdata mencapai 75 ribu unit rumah, seharusnya dengan dana Rp 3,5 trilyun yang sudah ditransfer oleh Pemerintah Pusat ke rekening kelompok masyarakat (Pokmas), kelambatan pengerjaan realisasi fisiknya tidak terjadi.

“Kalau begini progresnya di lapangan, yang kasihan itu adalah Presiden Joko Widodo yang prinsipnya sudah serius dan fokus menangani kebencanaan di NTB. Tolonglah, kita minta Pak Gubernur agar jangan bermain pada aspek politik, endak baik jika sikap itu yang dilakukan, karena yang kasihan adalah masyarakat yang masih tidur di tenda hingga saat ini,” tegas Hazmi.

Menurut dia, masyarakat yang terdampak gempa di Wilayah KLU, Lombok Barat, dan Lombok Timur sangat berharap agar aturan main yang telah dibuat sangat sederhana oleh Presiden Jokowi  tidak dimainkan lagi dengan aturan lainnya.

Sebab, segala aturan yang digariskan, salah satunya pembentukan Pokmas, telah masyarakat lakukan.

“Jika kita peduli, maka tugas kita selaku pemerintah daerah adalah mendampingi mereka dan selanjutnya mengarahkan masyarakat terkait konsep rumah yang pas dan tahan gempa. Biarkanlah mereka bergotong royong dengan arahan dari aparat TNI dan Kepolisian,” jelas Hazmi.

Melihat kondisi pelambatan progres huntap ini pihaknya mendukung langkah aparat kepolisian yang telah melakukan penelisikan terhadap berbagai pihak terkait untuk dimintai keterangannya terkait kemanfataan dana bantuan untuk rehap rumah tersebut.

Apalagi, kata Hazmi, masyarakat siap bergotong royong asal mereka tidak dipersulit harus pakai panel model rumah yang tidak mereka mengerti selama ini.

“Dibawah itu, masyarakat sudah menaruh kecurigaan pada Pemda NTB yang diduga adalah pihak yang menghambat pencairan dana yang sudah ditransfer oleh Pemerintah Pusat itu. Ini kan bahaya, jadi wajarlah kami mendukung upaya aparat penegak hukum untuk menilisik dugaan adanya permainan pada dana bantuan rumah terdampak gempa bagi warga NTB itu,” tandas Hazmi Hamzar.

Sebelumnya, Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) NTB, IGB Sugihartha, menyatakan, saat ini progres rumah yang sedang dalam pembangunan sudah mencapai sekitar 4.000 ribu unit rumah. Diharapkan, pada Maret  pengerjaan sebanyak 4 ribu unit rumah itu bisa terselesaikan.

“Memang yang terbangun belum banyak, tapi memang sedang berprogres. Tentunya upaya-upaya terus kita tingkatkan percepatan untuk penyelesaiannya,” kata Sugiharta. RUL.

Leave A Reply