Berbagi Berita Merangkai Cerita

DPRD NTB Desak ITDC Seriusi Penuntasan Lahan MotoGP Mandalika

39

MATARAM, DS – Anggota DPRD Nusa Tenggara Barat, H Lalu Budi Suryata mendesak PT Tourism Development Corporation (ITDC) segera menuntaskan persoalan sengketa lahan yang masih melilit sirkuit MotoGP Mandalika di Kabupaten Lombok Tengah sehingga tidak terus berlarut-larut.

“Kalau keputusannya bayar ya bayar, kalau harus berujung di pengadilan ya selesaikan di pengadilan. Jangan ada ditunda-tunda,” tegas Budi Suryata seusai sidang paripurna DPRD NTB di Mataram, Senin.

Ia menyatakan, pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika bukan sesuatu yang harus di tawar-tawar lagi. Mengingat, pembangunan mega proyek tersebut sudah masuk sebagai agenda prioritas nasional yang harus dituntaskan.

“Perlu diketahui pemerintah sudah menetapkan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, termasuk di dalamnya sirkuit MotoGP harus tetap berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Karena itu, kalau pun ada kendala secepatnya diselesaikan,” ucapnya.

Menurut Ketua Fraksi Bintang Perjuangan Nurani Rakyat ini, pihaknya telah memetakan apa saja yang menjadi batu sandungan di kawasan tersebut. Salah satu masalah krusial yang belum clear and clean adalah persoalan lahan.

“Dalam pertemuan kami dengan manajemen ITDC belum lama ini, ternyata ada sekitar 12 hektare yang belum clear and clean. Terhadap itu kita sudah minta agar ITDC menyelesaikan. Permintaan kami bukan hanya kepada ITDC, kita juga minta pemerintah juga ikut membantu dan mengawal untuk menuntaskan masalah ini, supaya cepat selesai,” jelas Budi Suryata.

“Caranya, apakah itu melalui tukar guling lahan, bayar, atau melalui proses hukum. Tinggal pilih mau cara yang mana. Tapi kita sarankan agar ini bisa diselesaikan secara baik-baik tentunya adil,” sambung anggota DPRD NTB dari daerah pemilihan (Dapil) V Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat tersebut.

Meski demikian, Budi Suryata, mengingatkan agar tidak ada pihak-pihak yang memanfaatkan situasi tersebut. Namun, jika ada dirinya pun meminta agar pihak yang berwenang untuk menindak tegas tanpa pandang bulu.

“Kalau ada yang mengklaim tapi tidak punyak bukti kuat atas kepemilikan lahan disana, harus ada tindakan tegas dari aparat penegak hukum. Jangan sampai ada mafia-mafia lagi yang mencoba bermain-main,” tegasnya.

Disinggung terkait penyataan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) NTB Nanang Sigit Yulianto yang menyatakan pembebasan lahan KEK Mandalika sudah tuntas. Budi Suryata mengatakan sangat mengapresiasinya. Sebab, penyataan tersebut tentunya telah melalui kajian secara hukum.

“Kalau seperti itu adanya maka mestinya tidak perlu ada yang dipersoalkan. Tetapi bila mana di rasa belum ada yang tuntas oleh pihak-pihak yang bersengketa ya dituntaskan apakah itu melalui pembayaran lahan, pengadilan atau tadi tukar guling lahan. Intinya pembebasan lahan Mandalika itu harus clear and clean,” katanya.

Sebelumnya, Kajati NTB Nanang Sigit Yulianto, menyatakan pembebasan lahan KEK Mandalika, Kuta, Kabupaten Lombok Tengah, sudah tuntas.

“Semuanya ‘clear’, sudah tidak ada lagi yang perlu dipersoalkan,” kata Sigit.

Ia menegaskan hal tersebut karena melihat seluruh lahan yang menjadi lokasi pembangunan KEK Mandalika sudah berstatus hak pengelolaan lahan (HPL) yang diterbitkan PT Indonesia Tourism Development Coporation (ITDC) Persero.

“Jadi HPL sudah ada semua, apalagi yang mau digugat, tidak ada yang perlu diganti lagi,” tandas Budi. RUL.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.