Berbagi Berita Merangkai Cerita

DPRD NTB Atensi Pemberhentikan Ketua KPU Loteng

0 21

MATARAM, DS – Langkah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang telah menjatuhkan sanksi memberhentikan Ahmad Fuad Fahrudin dari jabatannya sebagai Ketua KPU Kabupaten Lombok Tengah dan Lukmanul Hakim dari jabatannya sebagai Koordinator Divisi Teknis dan Penyelenggaraan, diatensi kalangan DPRD NTB.

Anggota DPRD NTB dapil Lombok Tengah, H. Ruslan Turmudzi menegaskan, keputusan DKPP itu sangat tepat. Menurut dia, sejak awal kisruh  Pemilu tahun 2019 lalu di wilayahnya, dipicu sikap penyelenggara pemilu yang terkesan tidak netral. Oleh karena itu, Ruslan mendorong agar sanksi juga dijatuhkan tidak saja pada KPU. Namun pada jajaran Sekretaris KPU, serta pihak PPK dan PPS. Sebab, pelanggarannya sangat berat dan terstruktur dilakukan.

“Jadi, saya usulkan semua perangkat KPU di Loteng dari tingkat kabupaten, kecamatan hingga desa di valuasi. Jika tetap sama maka akan sama saja proses dan produk yang mereka hasilkan,” ujar Ruslan menjawab wartawan, Kamis (30/1).

Menurut Politisi PDIP itu, kesalahan yang dilakukan KPU Loteng itu merupakan sebuah jaringan yang saling terkait satu sama lainnya. Sehingga perlu dilakukan perubahan komposisi kepengurusannya dari level Kabupaten hingga tingkat Desa. Sehingga, Ruslan meminta agar KPU Provinsi NTB untuk mengambil alih kepengurusan KPU Loteng. Mengingat, kata dia, dari 10 kabupaten/kota di NTB, justru di KPU Lombok Tengah yang bermasalah.

“Karena status KPU Loteng masuk katagori bermasalah. Itu artinya, mereka status quo, maka keseharian organisasi disana perlu KPU NTB yang mengambil alih dan menjalankan kesehariannya,” jelasnya. “Ini saran kita sebagai langkah antisipasi. Sebab, Lombok Tengah kini masuk daerah yang menjadi wikayah pelaksana Pilkada di NTB. Makanya, perlu komitmen bersama untuk menjaga Pemilu berintegritas kedepannya,” sambung Ruslan.

Sementara itu, Ketua KPU NTB Suhardi Soud mengaku, pihaknya akan menindaklanjuti putusan DKPP tersebut. “Secepatnya akan segera ditindak lanjuti,” kata Suhardi dalam siaran tertulisnya.

Diketahui, Ketua Majelis sekaligus Plt Ketua DKPP Muhammad mengatakan, pihaknya menjatuhkan sanksi peringatan keras dan pemberhentian dari jabatan Ketua KPU Kabupaten Lombok Tengah kepada Teradu I, Ahmad Fuad Fahrudin. “Putusan ini berlaku terhitung sejak putusan ini dibacakan,” kata Muhammad. Mereka diberhentikan dari jabatan sebagai ketua dan Koordinator Divisi Teknis KPU Kabupaten Lombok Tengah, namun mereka masih menjabat sebagai komisioner dan posisi mereka digantikan oleh komisioner lain sesuai hasil pleno internal.

DKPP juga memberikan peringatan keras terhadap komisioner yang lainnya, yakni Alimudin Sukri, Lalu Darmawan serta M. Zaeroni terkait dua perkara berbeda yakni nomor 289-PKE-DKPP/IX/2019 dan 298-PKE-DKPP/IX/2019.

Para teradu terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu dalam dua perkara itu. RUL.

Leave A Reply