Menu

Mode Gelap

Ekonomi · 23 Mei 2022 16:13 WITA ·

DPRD Minta Pemenuhan Modal Inti Bank NTB Syariah jadi Perioritas


					FOTO. Nauvar Furqony Farinduan. (FOTO. RUL/DS). Perbesar

FOTO. Nauvar Furqony Farinduan. (FOTO. RUL/DS).

MATARAM, DS – Penambahan pemenuhan modal dasar Bank NTB Syariah senilai Rp 3 triliun hingga akhir tahun 2024, harus menjadi perioritas.

Komisi III DPRD NTB bidang Keuangan dan Perbankan, mengingatkan Pemprov setempat untuk melakukan upaya konstruksi agar pemenuhan modal tersebut dapat terwujud.

“Tapi tetap pemenuhan modal dasar itu tidak mengganggu sirkulasi keuangan daerah untuk kebutuhan pembangunan lainnya,” ujar Wakil Ketua Komisi III DPRD NTB, Nauvar Furqony Farinduan pada wartawan, Senin (23/5).

Menurut Politisi Gerindra itu, saat sidang paripurna DPRD NTB atas pemandangan lima komisi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Akhir Tahun Anggaran 2021 di sidang paripurna, Rabu Petang (18/5) kemarin, pihaknya sengaja tidak membacakan laporan tersebut.

Namun hanya bersifat menyerahkan saja. Meski demikian, Farin mengingatkan bahwa adanya kelonggaran waktu untuk pemenuhan modal tersebut agar tidak malah dilupakan.

Karena itu, sejumlah alternatif logis harus mulai difikirkan. Hal ini agar kebijakan penyertaan modal tidak menganggu sirkulasi keuangan daerah.

“Ingat jika kita tidak terpenuhi adanya modal dasar itu, maka grade Bank NTB Syariah akan turun dari bank umum menjadi BPR,” kata dia.

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mewajibkan bank memenuhi ketentuan modal minimum Rp3 triliun di tahun 2024. Hal itu diatur dalam POJK Nomor 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum.

Bank NTB Syariah, salah satunya yang harus memenuhi modal inti sebesar ini. Jika tidak, pilihannya ada dua. Turun kelas menjadi Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS), atau izin usaha bank dibekukan.

Menjawab hal ini, Direktur Utama Bank NTB Syariah, H. Kukuh Raharjo, menjelaskan. Baru-baru ini, Bank NTB Syariah baru saja menyelesaikan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun 2020 di Bima. Salah satu agendanya adalah pembahasan pemenuhan modal inti Bank NTB Syariah.

Sebelum RUPS digelar, perhelatan dimulai dengan rapat koordinasi antara Kementerian Dalam Negeri dengan seluruh kepala daerah, DPRD NTB dan Kabupaten/Kota. Rapat koordinasi ini kata H. Kukuh, agendanya membahas strategi-strategi permodalan terkait POJK mengenai modal inti minum bank umum syariah, khususnya bank daerah. Agenda lainnya adalah mendengar pemaparan dari OJK.

Dalam pemaparan Kepala OJK Provinsi NTB, Rico Rinaldi, dijelaskan gambaran tentang kinerja Bank NTB Syariah pascakonversi tahun 2018 lalu. Secara pertumbuhan, bank NTB syariah berada di atas rata – rata nasional dan rata – rata industri. Dengan penguatan modal inti ini, diharapkan Bank NTB Syariah ke depannya bisa tetap tumbuh.

Secara permodalan saat ini, jumlah modal inti Bank NTB Syariah yang tercatat sampai dengan Desember 2020 sebesar Rp1,374 triliun. Artinya, Bank NTB Syariah masih memiliki kekurangan modal inti sebesar Rp1,6 triliun lebih untuk memenuhi Rp3 triliun tahun 2024 nanti. Pada saat pemaparan dengan narasumber dari Kemendagri, disampaikan diantaranya, satu-satunya BUMD yang memberikan keuntungan terbesar bagi daerah adalah bank daerah. dalam konteks NTB adalah Bank NTB Syariah.

“Kementerian Dalam Negeri menggugah emosional para pemegang saham. Mendagri berharap semua pemegang saham menjaga status bank daerahnya,’’ kata Kukuh.

Dari pemaparan para narasumber ini, para pemegang saham Bank NTB Syariah memberikan komitmen untuk tetap menjaga kelangsungan Bank NTB Syariah.

Bagaimana caranya? Dari Bank NTB Syariah memberikan lima alternatif untuk pemenuhan modal inti. Dari lima ini, difokuskan untuk dilakukan adalah dua.

Pertama adalah penyertaan aset milik pemegang saham. Kedua seluruh dividen dikembalikan jadi modal bank (tidak dibagi).

“Dan kemarin sudah ada penandatanganan komitmen yang akan ditindaklanjuti oleh masing-masing pemegang saham untuk menjaga status Bank NTB Syariah,” imbuhnya.

Untuk aset, ada tambahan sekitar Rp150 miliar sampai Rp160 miliar.

Dividen tambahan sekitar Rp350 miliar. Sehingga total Rp500 miliar tambahan penyertaan modal. Sisanya Rp1,2 triliun akan coba dipenuhi oleh seluruh pemegang saham dengan cara penyetoran/penyertaan kembali modal.

Kukuh juga menyampaikan perihal dibukanya kesempatan kepada investor luar untuk menyertakan modal bahwa pemegang saham (pemerintah daerah) sudah sepakat untuk tetap memiliki saham Bank NTB Syariah secara penuh.

“Insya Allah, sebelum 2024 modal inti Rp3 triliun sudah bisa dipenuhi. Tiga tahun penambahan modal oleh 10 kabupaten/kota dan provinsi. Sekitar Rp20-an miliar setahun masing-masing, selama tiga tahun, bisa menutupi kekurangan modal inti,’’ jelas Kukuh. RUL.

Facebook Comments Box
Artikel ini telah dibaca 25 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

Gawe Gubuk Desa Truwai Lombok Tengah Bikin Heboh

21 Juni 2022 - 17:14 WITA

Jelang Idul Adha,Bisnis Kambing Merebak

16 Juni 2022 - 15:38 WITA

Sekda NTB Serahkan Santunan BPJamsostek Pegawai Non ASN BPSDM

15 Juni 2022 - 15:39 WITA

Dari Limbah Nenas, Produk Aisyah Mampu Tembus Pasar Eropa

14 Juni 2022 - 15:51 WITA

Babinsa Dikerahkan, Pantau Harga Minyak Goreng di Klungkung

13 Juni 2022 - 18:14 WITA

MXGP Pacu Pertumbuhan Investasi Daerah

13 Juni 2022 - 17:52 WITA

Trending di Ekonomi