Berbagi Berita Merangkai Cerita

DPRD Lotim Soroti Dampak Penerapan PMK 50 bagi Pemdes

23

SELONG, DS – Pemberian bantuan sosial (bansos) selama 6 bulan kepada masyarakat terdampak Covid-19, mendapat sorotan dari anggota DPRD Lombok Timur. Ketua fraksi Gerindra, H. M Holdi mengatakan dirinya memahami kegalauan para Kepala Desa, yang diharuskan memberikan 6 bulan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa.

Menurutnya, Kepala Desa dihadapkan dengan pilihan dilematis dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan (PMK 50). Ditengah belum selesainya pemberian BLT Desa untuk tiga bulan pertama, Kepala Desa juga harus memikirkan pemberian BLT Desa untuk tiga bulan selanjutnya.

“Selesaikan dulu tiga bulan dengan uang program yang ada. Supaya niat baik kita, tidak menimbulkan persoalan baru di masyarakat,” ucapnya.

Kendala tentu sangat dirasakan oleh desa-desa yang telah terlebih dahulu melaksanakan program pembangunannya. Hal ini juga harus menjadi pertimbangan dalam pemberlakuan PMK 50 tersebut.

“Kalau program sudah jalan, kan tidak mungkin desa-desa ini memberikan dengan duitnya pribadi. Walaupun ini PMK namanya, memang tidak boleh ditolak. Tapi paling tidak, koordinasi itu penting,” pungkasnya.

Ditambahkannya, mensiasati dengan pengurangan kuota ataupun mengurangi besaran nilai penyaluran ke masyarakat, akan menimbulkan polemik baru bagi pemangku kebijakan di desa. “Kalau memang terlalu berisiko, ya sudahlah tiga bulan saja. Nanti yang lain-lain juga akan mengikuti. Tiga bulan betikutnya, carikan solusi,” sarannya. Dd

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.