Membangun Masyarakat Cerdas dan Berwawasan Luas

DPRD Lotim Rekomendasikan Pembubaran TBUPP

224

SELONG, DS – DPRD Lombok Timur menggelar rapat paripurna, Jumat (10/07/2020), dengan agenda laporan Gabungan Komisi I DPRD Lombok Timur, tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Lombok Timur, Tahun Anggaran 2019.

Pada kesempatan tersebut, disampaikan beberapa rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten. Diantaranya, perbaikan sistem penyaluran Jaring Pengaman Sosial (JPS) Kabupaten, dan rekomendasi pembubaran Tim Bupati Untuk Percepatan Pembangunan (TBUPP).

Keberadaan TBUPP dinilai sudah tidak relevan dengan manajemen pemerintahan. “Keberadaan TBUPP, berdasarkan hasil serapan kami, baik di tingkat masyarakat maupun OPD, keberadaannya seringkali melampaui batas kewenangan yang dimiliki,” ucap Juru Bicara Komisi I, Abrorni Luthfi.

Menanggapi rekomendasi Komisi I tersebut, Bupati Lombok Timur, H.M Sukiman Azmy mengatakan perlu menindaklanjuti rekomendasi DPRD tersebut. Terutama terkait sengkarut permasalahan JPS Kabupaten. “Pembenahan di sana-sini, insyaallah akan kita lakukan,” janji Sukiman.

Sementara terkait pembubaran TBUPP, Bupati mengatakan akan mengevaluasi kinerja TBUPP. Namun, tidak menegaskan akan melakukan pembubaran, seperti yang direkomendasikan DPRD. Bupati hanya menjawab, akan mengevaluasi kinerja, jumlah personil, dan anggaran yang digelontorkan untuk TBUPP.

“Tentu akan kita evaluasi juga. Apakah anggarannya terlalu besar, atau orangnya terlalu banyak, atau fungsinya yang tidak berjalan,” katanya. dd

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.