Berbagi Berita Merangkai Cerita

DPMPTSP dan BPJamsostek Lombok Timur Sepakati Perlindungan Tenaga Kerja

19

Penandatanganan kerjasama

SELONG, DS – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Lombok Timur menandatangani perjanjian kerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJamsostek), Senin (12/10/2020).

Bentuk perjanjian kerjasama yang disepakati pada hari itu adalah memastikan setiap perusahaan yang beroperasi di Lombok Timur memberikan jaminan perlindungan kerja bagi karyawannya. Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomer 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS).

Dimana dalam UU BPJS mewajibkan setiap perusahaan memberikan hak perlindungan dengan mendaftarkan karyawannya sebagai peserta BPJamsostek.

“Hari ini adalah penandatanganan perpanjangan perjanjian kerjasama. Sebelumnya sudah berjalan di tahun 2017,” ucap Kepala BPJamsostek Lombok Timur, Akbar Ismail.

Pria yang pernah bertugas di bumi cendrawasih ini juga menuturkan pembayaran klaim jaminan sosial telah mencapai Rp. 13,8 miliar, yang terhitung sejak Januari hingga Oktober 2020.

Namun sayangnya, dari ribuan perusahaan yang beroperasi di Lombok Timur, yang memiliki kesadaran untuk mendaftakan pekerjanya ke BPJamsostek hanya 605 perusahaan.

“Yang mendaftarkan karyawannya hanya 605 badan usaha. Jumlah ini tidak berbanding lurus dengan yang mengajukan perizinan ke DPMPTSP,” ungkap Akbar.

Sementara itu, Kepala BPJamsostek NTB, Adventus Edison, mengharapkan kerjasama dengan DPMPTSP juga terkait tunggakan pembayaran premi. Karena dengan terjadinya penunggakan pembayaran, hak-hak karyawan yang seharusnya didapatkan dari BPJamsostek menjadi ikut tertunda.

“Kita bisa kerjasama juga terkait dengan penunggakan. Mungkin saat mengajukan izin, bisa ditunda. Karena ada hak karyawan yang di abaikan,” ungkapnya.

Selain itu, diharapkannya pemerintah daerah juga dapat mempertimbangkan untuk memberikan jaminan keselamatan kerja kepada pekerja mandiri, seperti petani dan nelayan. Dengan skema penganggaran melalui keuangan daerah.

“Pemerintah juga harus memperhatikan para pekerja mandiri. Seperti di kota Mataram, saya sarankan pak Wali Kota agar Pemkot menganggarkan untuk para kusir cidomo,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala DPMPTSP, Muksin mengatakan perlunya ada koordinasi yang tersistem untuk mengontrol perusahaan yang mengabaikan jaminan sosial tenaga kerjanya.

“Terkait dengan koordinasi ini harus berjalan dengan tersistem. Bagaimana supaya tenaga kerja kita terlindungi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Muksin.

Ditegaskan olehnya, setiap perusahaan yang beroperasi di Indonesia harus mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta BPJamsostek seperti yang diamantkan UU BPJS. Ia pun berjanji akan menelusuri perusahaan yang tidak memberikan jaminan keselamatan kerja terhadap karyawannya.

“Nanti kita akan telusuri kembali, mana perusahaan yang belum melaksanakan BPJamsosteknya, harus kita tegaskan. Bisa kita gunakan untuk meninjau izin yang ada,” janjinya. Dd

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.