Menu

Mode Gelap

Hukum · 19 Apr 2022 16:46 WITA ·

DPD KNPI NTB Dukung Bongkar Dalang Penjual Keramba Bantuan Nelayan


					FOTO. Taupik Hidayat. (FOTO. RUL/DS). Perbesar

FOTO. Taupik Hidayat. (FOTO. RUL/DS).

MATARAM, DS – Aparat penegak hukum (APH) diminta mengusut tuntas adanya temuan dari Polres Loteng terkait dugaan penjualan Keramba Jaring Apung (KJA) Bantuan Nelayan di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) beberapa Minggu lalu.

“Kami minta agar temuan ini diusut tuntas. Ini agar ketahuan, siapa yang menjual, kemana dijual, siapa pembelinya,” ujar Ketua DPD KNPI NTB Taupik Hidayat pada wartawan, Selasa (19/4).

Menurut dia, pemilik truk yang digunakan untuk mengakut KJA itu juga harus dimintai keterangannya.Terlebih, beredar rumor bahwa kendaraan truk itu sudah dilepaskan.

“Kami minta ini juga harus diusut tuntas. Jangan sampai hajat baik Pemda Lotim untuk membangun dan memperbaiki ekonomi masyarakat pesisir melalui program ini disalahgunakan oleh oknum kepentingan tertentu untuk meraup keuntungan pribadi, apalagi ada agenda ingin menghancurkan program hebat dari Pemda Lotim ini sehingga nama baik Lombok Timur tercemar di masyarakat dan di pusat,” jelas Taupik.

Diketahui, Kabupaten Lombok Timur (Lotim), menjadi wilayah zona budidaya. Sebarannya dimulai dari Teluk Jukung dan Teluk Ekas.

Karenanya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada tahun anggaran 2020 telah memberikan Kabupaten Lombok Timur bantuan Keramba Jaring Apung (KJA) terbanyak se-Indonesia.

Jumlah penerima manfaat Keramba Jaring Apung sekitar 983 orang yang telah dibagi menjadi 73 Kelompok pada tahun anggaran 2020.

Hal itu diungkapkan, Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP, Slamet Soebjakto saat memberikan penyerahan bantuan untuk 73 kelompok nelayan budidaya.

Secara Nasional, ada 101 kelompok nelayan budidaya ikan (Pokdakan) yang menerima bantuan KKP dan Kabupaten Lombok Timur menerima bantuan program dari KKP paling banyak dengan anggota kelompok berjumlah 983 oran. Sisanya tersebar di berbagai daerah lain di Indonesia.

Pengembangan budidaya perikanan, dalam hal ini Lobster akan dipadukan dengan wisata bahari. Keramba Jaring Apung (KJA) akan ditata sedemikian rupa agar terlihat lebih tertata, sehingga wisatawan merasa betah dan nyaman.

Taupik menyarankan agar kedepannya, perlu dikaji ulang terkait berapa besar anggaran yang dikeluarkan pusat untuk bantuan KJA bagi masyarakat nelayan.

“Ini harus ada transparansinya, jangan ujuk-ujuk mendatangkan barang dengan berbentuk KJA. Ini kan uang negara, jadi kita perlu tahu,” ungkap dia.

Dalam pantauannya, lanjut Taupik, program bantuan bibit pada tahun 2020 itu, terlihat data penerimanya sangat tidak relevan.

Akibatnya, banyak pihak yang tidak layak menerima bantuan ujug-ujug mendapat durian runtuh.

Padahal, kata dia, program ini diharapkan dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat nelayan.

Namun ia menyayangkan, justru masih ada banyak oknum yang melakukan bancakan dan mengambil keuntungan pada program ini.

” Jadi, kami minta APH dalam hal ini perlu turun ke lapangan untuk mengecek kondisi lapangan, melihat bantuan KJA yang sudah diberikan kepada masing-masing kelompok, apakah KJA itu masih dipegang oleh masing-masing kelompok atau sudah banyak yang berpindah tangan. Seperti contoh yang baru-baru ini ditemukan, KJA mau diperjualbelikan ke Surabaya, dan untuk itu kami dukung langkah langkah kongkret Polres Loteng untuk membongkar kasus ini agar semuanya terang benderang,” papar Taupik menandaskan. RUL.

Facebook Comments Box
Artikel ini telah dibaca 55 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

Satu dari Empat Terduga Pelaku Pencurian di Pagesangan Tertangkap Tim Opsnal Polsek Pagutan

18 Juli 2022 - 16:31 WITA

Razia di Ruang Tahanan, Benda Ini yang Ditemukan Polisi

17 Juli 2022 - 19:06 WITA

Polda NTB akan Dalami Kasus Pencabulan yang Dilaporkan Sejumlah Mahasiswi

1 Juli 2022 - 12:36 WITA

Kuliah Umum Cegah Korupsi, Kejaksaan Sudah Petakan Pola Korupsi

29 Juni 2022 - 09:20 WITA

Turunkan 307 Personel Polresta Mataram Amankan Aksi Unjuk Rasa

10 Juni 2022 - 07:27 WITA

Desa Kumbang, Lombok Timur Calon Percontohan Desa Antikorupsi

7 Juni 2022 - 17:44 WITA

Trending di Hukum