Menu

Mode Gelap

Hukum · 30 Mar 2022 17:17 WITA ·

DP3AP2KB NTB Siapkan Regulasi tentang Penghentian Anak sebagai Joki


					DP3AP2KB NTB Siapkan Regulasi tentang Penghentian Anak sebagai Joki Perbesar

Foto : Hamzan Wadi. mad

Mataram, DS- Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB (DP3AP2KB) Provinsi NTB menyiapkan regulasi tentang penghentian penggunaan anak sebagai joki cilik di arena pacuan kuda.

Hal ini di sampaikan oleh Sekertaris DP3AP2KB Provinsi NTB, H. Hamjan Wadi, kepada wartawan di depan Kantor Gubernur NTB. Rabu (30/03/2022) Pagi.

“DP3AP2KB sebagai perwakilan Pemprov NTB sangat menyayangkan anak dimanfaatkan sebagai joki cilik diarena pacuan kuda karena hal ini adalah bentuk eksploitasi terhadap anak,” tegasnya.

Pihaknya selakuperwakilan Pemprov NTB akan mendorong regulasi atau Pergub tersebut dan meminta ke pemerintah kabupaten kota untuk membuat Perbup serupa.

“Sudah jelas dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak melalui konferensi hak-hak anak menjelaskan bahwa anak harus mendapatkan hak kelangsungan hidup, hak perlindungan, perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, kekerasan dan keterlantaran,” lanjutnya.

Sekarang, kata dia, Pemprov NTB sedang mendorong kabupaten/kota layak anak (KLA). Dalam penilaian KLA ada beberapa indikator yang harus dipenuhi, salah satunya anak mendapatkan keberlangsungan hidup, pendidikan, perlindungan maupun perlindungan dari diskriminalisasi, eksploitasi, kekerasan dan ketelantaran.mad

Facebook Comments Box
Artikel ini telah dibaca 11 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

Seorang Pria Menjadi Korban Teror Panah di Kota Mataram

22 Mei 2022 - 17:45 WITA

Gubernur Ajak Bupati Bima Bantu Mahasiswa yang Diamankan Polda NTB

20 Mei 2022 - 07:35 WITA

Perdagangan Orang Harus Dicegah Seluruh Pihak

18 Mei 2022 - 06:02 WITA

Program NTB Zero Unprosedural Mulai Terwujud, Kadis Nakertrans NTB Atensi Kiprah Kades dan Kadus

17 Mei 2022 - 17:13 WITA

Tuding Abdul Aziz Sebar Hoaks Soal Lahan 60 Hektare, Kuasa Hukum Ali BD Ajukan Rekonpensi di PN Sumbawa

12 Mei 2022 - 16:22 WITA

Korem 162/WB Gelar Penyuluhan Hukum

26 April 2022 - 15:11 WITA

Trending di Hukum