Berbagi Berita Merangkai Cerita

DKPP Periksa Ketua dan Anggota KPU Sumbawa

33

MATARAM, DS – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) pada Sabtu (3/10).

Sidang kode etik yang bakal digelar di Kantor Bawaslu Provinsi NTB dengan nomor perkara 91-PKE-DKPP/IX/2020 itu, diadukan oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Sumbawa,  Syamsihidayat, Ruslan, Lukman Hakim, Hamdan dan Agusti.

Kelima orang tersebut mengadukan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Sumbawa, yaitu M. Wildan, Aryati, Nurul Khairani, Muhammad Ali, dan Muhammad Kaniti, yang secara berurutan berstatus sebagai sebagai Teradu I sampai V.

Dalam pokok aduan yang dibuat Pengadu, para Teradu diduga telah menolak perbaikan dukungan dari bakal pasangan calon (Bapaslon) perseorangan pada Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020. Penolakan ini diduga tidak sesuai prosedur.

Padahal, sesuai ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

“Sidang ini akan dipimpin Anggota DKPP bersama Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Provinsi NTB pada Sabtu (3/10)  pukul 09.00 Wita,” kata Sekretaris DKPP, Bernad Dermawan Sutrisno dalam siaran tertulisnya, Jumat (2/10).

Ia mengatakan, agenda sidang kali ini adalah mendengarkan keterangan Pengadu dan Teradu.

“DKPP telah memanggil semua pihak secara patut, yakni lima hari sebelum sidang pemeriksaan digelar,” ujar Bernad.

Ia menambahkan, sidang kode etik DKPP bersifat terbuka dan untuk umum.

“Sidang kode etik DKPP bersifat terbuka, artinya masyarakat dan media dapat menyaksikan langsung jalannya sidang pemeriksaan atau melalui live streaming Facebook DKPP, @medsosdkpp dan juga Youtube DKPP RI,” jelas Bernard.

Selain itu, DKPP juga melakukan antisipasi guna mencegah penyebaran Covid-19 dalam sidang DKPP, yaitu memfasilitasi tes rapid bagi seluruh pihak yang hadir dalam sidang ini. Tes rapid dilakukan satu jam sebelum sidang dimulai.

“Bagi pihak yang mendapat hasil reaktif, kami wajibkan mengikuti sidang secara virtual di luar ruangan sidang,” tandas Bernad Dermawan Sutrisno. RUL.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.