Berbagi Berita Merangkai Cerita

Dituding “Bermain” JPS Gemilang dan Beri Panjar ke Pimpinan DPRD NTB, Ketua Fraksi PKB Nilai Tudingan Ketua BK Tak Berdasar

35

MATARAM, DS – Pernyataan Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD NTB H. Najamuddin Mustafa yang menyebutkan jika ada oknum anggota DPRD DPRD setempat berinisial HAW yang mengeluarkan dana panjar bagi pimpinan DPRD guna memperoleh jatah JPS Gemilang Tahap II, menuai reaksi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD NTB.

Kecaman terhadap pernyataan Najamuddin itu disuarakan Ketua Fraksi PKB Lalu Herdian Irfani. Ketua DPW PKB NTB itu menilai tudingan Ketua BK DPRD NTB tersebut tidak berdasar dan tidak sesuai dengan fakta.

Pasalnya, oknum anggota DPRD NTB yang disebut itu merupakan anggota fraksinya yang diutus mengikuti rapat pimpinan fraksi yang mengagendakan evaluasi JPS Gemilang yang dihadiri semua pimpinan DPRD dan pimpinan fraksi itu pada Minggu lalu, tidak pernah ada pembahasan panjar pada pimpinan DPRD NTB guna memuluskan misi agar anggota fraksinya memperoleh alokasi program JPS Gemilang tahap II, khususnya komoditi beras.

“Yang ada itu, H. Abdul Wahid (HAW) berbicara lantang menyuarakan aspirasi petani dan persatuan petani penggilingan padi (Perpadi) Lombok Timur agar beras rakyat bisa masuk disuarakan oleh lembaga DPRD pada program JPS Gemilang. Jadi, enggak benar ada dugaan dana panjar itu,” tegas Herdian saat memberikan keterangan persnya di ruang fraksi PKB DPRD NTB.

Menurut dia, sangat wajar jika H. Abdul Wahid yang tidak lain adalah Ketua Perpadi menyuarakan anggotanya. Pasalnya, pada JPS Gemilang Tahap I tidak ada sekalipun para petani di wilayah daerah pemilihannnya terakomodir pada program Pemprov NTB guna mengatasi situasi kelesuan masyarakat NTB saat pandemi Covid-19 saat ini.

“Jadi, enggak benar sekali pernyataan Ketua BK DPRD NTB itu. Prinsipnya, kami sangat terganggu dengan pernyataan itu, sehingga kami akan berkoordinasi dengan pimpinan DPRD NTB setelah menggelar rapat internal fraksi terkait tudingan Ketua BK di sejumlah media massa yang mendeskreditkan internal Fraksi PKB tersebut,” ujar Herdian.

Sementara itu, Anggota Fraksi PKB DPRD NTB H. Abdul Wahid membantah dirinya melaporkan hasil rapat pimpinan fraksi yang mengagendakan evaluasi JPS Gemilang yang dihadiri semua pimpinan DPRD dan pimpinan fraksi itu pada Minggu lalu pada Ketua BK DPRD setempat.

“Yang ada itu, Ketua BK DPRD NTB yang menelpon saya. Kalaupun saya ngamuk itu guna memperjuangkan nasib petani dan lembaga yang saya pimpin. Apalagi, saya pribadi memang sudah 15 tahun berkecimpung pada urusan beras. Tapi, karena petani enggan dapat sama sekali, maka saya pun menyuarakan hal itu. Minimal lembaga DPRD bisa menyuarakan kondisi petani pada eksekutif,” ujar Wahid.

Ia menegaskan, pernyataan kerasnya pada saat rapat internal di DPRD NTB tidak lain karena program JPS Gemilang Tahap I tidak mengakomodir para petani di wilayahnya. “Saya masih sadar, dan tidak pernah ada keluar pembicaraan berbicara soal uang panjar pada pimpinan DPRD NTB. Sekali lagi, Ketua BK DPRD NTB membolak-balikkan fakta yang sebenarnya,” tegas Wahid lantang.

Ia mengaku, kendati menjadi mitra Bulog selama 15 tahun. Namun Wahid bersumpah tidak pernah sekalipun memperoleh paket pengadaan beras pada program JPS Gemilang Pemprov NTB.

“Yang ada saya hadir di lembaga ini guna menyuarakan suara petani beras. Apa jadinya, saya dipilih oleh petani tapi tidak menyuarakan suara petani. Pastinya, saya terganggu dengan pernyataan Ketua BK dan saya menyerahkan ke Ketua Fraksi dan lembaga DPRD NTB untuk menyikapinya. Sebab, niat saya menyuarakan itu adalah menjaga marwah lembaga DPRD NTB dan bukan pribadi saya yang sudah mapan secara ekonomi selama ini,” tandas Abdul Wahid.  RUL.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.