Berbagi Berita Merangkai Cerita

Ditengarai Bantu Istri Lobi Parpol di Pilkada Loteng, Made Slamet Minta Gubernur Tegur Sekda

1.410

MATARAM, DS  – Keberhasilan pasangan calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah (Loteng) Hj. Lale Prayatni bersama H Sumum memperoleh tiket dua kursi parpol terakhir, yakni PKB dan PBB untuk aju di Pilkada Loteng tahun 2020, berbuntut. Ditenggarai, keberhasilan duet birokrat Lobar dan Loteng itu, tidak lepas dari andil adanya intervensi langsung dari Sekda NTB HL. Gita Ariadi yang tidak lain adalah Suami Lale Prayatni.

Anggota DPRD NTB Made Slamet MM mengaku, sejak awal telah mengendus langkah Sekda NTB yang terus intensif membangun komunikasi politik dengan para pengurus partai politik di NTB. Selain itu, dalam postingan media sosial beberapa waktu terakhir, terlihat Sekda NTB sangat aktif mengundang para tokoh agama dan tokoh masyarakat ke kediamannya di Puyung, Loteng untuk membantu sosialisasi pencalonan istrinya yang akan maju di pilkada Lombok Tengah.

“Karena pak Sekda NTB sudah jauh masuk ke ranah politik praktis, dan meninggalkan pekerjaanya sebagai ASN aktif maka Pak Gubernur harus menegur pembantunya itu,” tegas Made menjawab wartawan, Sabtu (5/9).

Ia tidak menampik adanya dinamika politik Lombok Tengah yang begitu keras membuat Gita Ariadi turun tangan demi mendapatkan tiket untuk istrinya. Padahal, sebagai aparatur sipil negara (ASN), aktivitas tersebut sangat berpotensi melanggar aturan.

“Ingat, ASN itu tidak boleh berpolitik praktis,. Kalau mau berpolitik sekalian saja sama kayak saya sebagai politisi dan masuk menjadi anggota partai politik. Sehingga, klear dan enggak berbenturan dengan status pekerjaan sebagai pelayan masyarakat,” ujar Made Slamet seraya berharap Gubernur Zulkieflimansyah tegas terkait tindakan jajarannya yang sudah melalaikan tugasnya untuk sekadar membantu suksesnya istrinya bisa maju di Pilkada Loteng.

“Pak Gubernur harus berani menegur. Jika dibiarkan akan bisa merusak marwah dan tatanan birokrasi yang sudah baik ini. Apalagi, Sekda adalah pejabat tertinggi di birokrasi ASN yang layak menjadi contoh yang baik pada bawahannya,” tandas Made Slamet.

Terpusah,  Ketua Bawaslu Provinsi NTB, Muhammad Khuwailid mengatakan, sebagai ASN tertinggi di Provinsi NTB, Gita Ariadi harus memberikan contoh yang baik. Jangan sampai hanya mengimbau ASN tidak berpolitik praktis, sementara dia justru lupa diri.

“Sekda melakukan komunikasi politik dengan parpol, itu sudah termasuk pelanggaran. Dia bertemu parpol untuk istrinya sudah tindakan politik praktis,” tegas Khuwailid.

ASN berpolitik praktis, kata dia, sudah jelas dilarang. Hal itu diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil. Larangan tersebut juga tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN.

Menurut Khuwailid, Bawaslu Provinsi NTB tetap memantau pergerakan ASN yang coba-coba bermain politik praktis. Tidak terkecuali terhadap Gita Ariadi. “Gak boleh ASN bersentuhan dengan politik praktis. Saya dikirimkan juga konten tentang istrinya,” ungkap pria asal Lombok Tengah ini.

Meskipun Bawaslu telah mengendus aktivitas politik praktis Gita Ariadi, namun hingga saat ini belum bisa dilakukan pemanggilan. “Perbuatan materilnya ini yang belum memenuhi syarat, karena istrinya belum jadi calon. Tapi kalau sudah jadi calon, kita akan panggil Sekda NTB. Makanya kita minta Sekda hati-hati. Gak boleh lagi,” kata Khuwailid.

Berbeda halnya jika Bawaslu memiliki foto, video atau rekaman suara Sekda NTB dengan para pengurus parpol. “Apabila pertemuan tersebut berbicara tentang politik praktis terkait istrinya yang akan maju dalam pilkada, maka Sekda sudah melanggar aturan. Komunikasi politik seorang ASN seperti Sekda dengan pengurus parpol sudah tidak lagi berbicara klausul istrinya. Meski istrinya belum jadi calon, tapi Sekda itu ASN. Dan sebagai ASN, dia tidak boleh terlibat politik praktis,” tegas mantan aktivis mahasiswa ini.

Secara logika, lanjut Khuwailid, Gita Ariadi memang berpotensi melakukan politik praktis. “Namanya juga istrinya yang akan nyalon. Tapi apakah dia sudah berpolitik praktis, kita belum bisa memastikan. Butuh bukti konkret,” katanya.

Secara khusus, kembali Gita Ariadi diingatkan agar tidak melakukan tindakan dan keputusan yang dapat menguntungkan atau merugikan paslon tertentu. “Itu kalau istrinya sudah jadi calon. Sebenarnya sudah juga saya ingatkan secara langsung, agar berhati-hati. Makanya nanti kalau istrinya sudah jadi calon, kita akan langsung panggil Sekda NTB jika terlibat politik praktis,” ancam Khuwailid.

Terpisah, Divisi Pengawasan dan Penindakan Bawaslu NTB, Umar Achmad Seth mengatakan, posisi Sekda merupakan jabatan tertinggi ASN. Perannya cukup strategis di daerah. Untuk momentum pilkada serentak tahun ini, beberapa Sekda di kabupaten/kota bahkan ingin ikut bertarung di pilkada. 

“Sebelumnya Sekda Lombok Tengah dan Sekda Lombok Utara diproses oleh Bawaslu,” tandas Umar. 

Sementara itu, saat hendak dikonfirmasi ke ruangannya, Sekda NTB tidak berada di ruangannya. Gita menjawab melalui ponselnya tengah berada di Jakarta. RUL.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.