A place where you need to follow for what happening in world cup

Disnakertrans NTB Tak Punya Uang Tangani Masalah TKI

0 14

MATARAM, DS– Tidak tuntasnya persoalan TKI di NTB saat ini hingga muncul banyak persoalan para pahlawan devisi asal NTB di negara tempatan — diantaranya, Malaysia dan Singapura — dipicu dana yang diterima Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) masih menyedihkan.

Kepala Bidang (Kabid) Penempatan dan Perluasan Kerja Disnakertrans NTB, Abdul Hadi, membenarkan hal itu. Menurutnya, persoalan TKI NTB mayoritas berada di negera tempatan. Meski demikian, pihaknya tidak bisa berbuat banyak untuk melakukan advokasi dan perlindungan hukum terhadap TKI tersebut.

“Setiap tahun, biaya perjalanan dinas kami guna mengurus para TKI yang ketimpa masalah hukum memang tidak ada. Kalaupun sudah kita anggarkan, tapi saat pembahasan anggaran. Nanti, pasti di coret oleh TAPD pemprov NTB,” ujar Hadi menjawab wartawan, Sabtu (23/2).

Ia menegaskan, jika Pemprov NTB ingin serius mengatasi persoalan TKI, maka biaya peninjauan lapangan ke lokasi-lokasi kerja yang dipilih oleh para pekerja di Indonesia, khususnya masyarakat yang memilih menjadi TKI atau TKW NTB harus diberikan.

Pada tahun 2018 lalu tercatat sebanyak 23.013 orang warga NTB untuk bekerja sebagai TKI/TKW. Meski demikian, angka warga NTB yang berangkat ke luar negeri itu, mengalami penurunan bila dibandingkangkan dengan data pengiriman TKI pada tahun 2017 lalu yang berjumlah sekitar 40 ribu orang.

“Persoalan TKI NTB yang paling banyak adalalah di Malaysia. Selanjutnya negara Timur Tengah, padahal pengiriman kesana (Timur tengah) sudah ada moratorium, tapi banyak para TKI yang berangkat lewat jalur tikur. Disinilah kelemahan kami, karena kita mau awasi dan kejar mereka tapi biaya perjalanan ke luar negeri,  malah dicoret,” jelas Hadi menegaskan.

Menurut dia, jika ingin ideal antara penuntasan masalah dan jumlah TKI, maka harusnya anggaran yang diberikan ke pengawasan TKI di Disnakertrans mencapai kurang lebih Rp 5 miliar.  Sedangkan, untuk biaya pencegahan dan pemulangan TKI non prosedural (ilegal) angkannya paling minimal Rp200 juta.

“Harusnya ada kesimbangan antara tugas dan masalah yang kita hadapi. Jadi, inilah kendala kenapa kami tidak optimal bekerja selama ini, ya tidak lain, anggaran kami memang tidak ada. Semoga adanya MoU antara pak Gubernur dan pemerintah Malaysia akan membantu mengurangi persoalan TKI NTB yang bekerja disana,” tandas Abdul Hadi. RUL.

Leave A Reply

Lewat ke baris perkakas