Menu

Mode Gelap

Hukum · 15 Jul 2019 19:43 WITA ·

DISKOMINFOTIK NTB PERSIAPKAN PEMBENTUKAN “NTB-CSRIT”


					Gede Aryadi Perbesar

Gede Aryadi

MATARAM,DS-Mengantisipasi terus meningkatnya serangan terhadap sistem informasi yang digunakan Pemerintah daerah, maka Dinas Komunikasi, informatika dan Statistik Provinsi NTB, mulai tahun ini telah mempersiapkan pembentukan Tim Keamanan Siber Daerah atau sebuah Tim yang diberi nama NTB-Computer Security Incident Response Team (NTB-CSIRT).

Tim tersebut akan bertugas untuk menangani setiap insiden dan melakukan pemulihan keamanan bila terjadi serangan terhadap sistem informasi pemerintah daerah.

“Persiapan pembentukan CSRIT tersebut harus dimulai dari penyiapan SDM dengan meningkatkan kapasitas dan skill dibidang keamanan sistem informasi,” ujar Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi NTB, Gde Putu Aryadi, S.Sos.MH di kantornya di Jalan Udayana Mataram, Jumat (12/7-2019).

Ia menjelaskan seiring kebijakan dan komitmen Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah dan Wakil Gubernur, Dr.Hj.Siti Rohmi Djalilah untuk mewujudkan birokrasi bersih dan melayani, maka akan semakin banyak pula sistem informasi atau aplikasi yang akan digunakan. Sebagai media untuk memperlancar dan mempermudah pelayanan publik.
“Hal itu harus diimbangi dengan dukungan keamanan sistem yang handal,” tegas mantan Irbansus pada Inspektorat NTB itu.

Dijelaskannya, berdasarkan hasil assesmet dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), pada awal bulan Mei yang lalu, NTB dinilai telah siap untuk membentuk CSRIT itu. Karena telah memiliki pedoman tata kelola, komitmen dan potensi SDM yang cukup tersedia.
Karenanya, BSSN memberikan prioritas kepada NTB bersama 17 Provinsi dan Kabupaten/Kota lainnya di indonesia untuk diberikan asistensi dalam rangka persiapan pembentukan CSRIT..

Sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh pusat, tutur Aryadi, bulan Agustus ini Tim dari BSSN, sudah dikonfirmasikan akan turun memberikan asistensi. Sehingga moment tersebut akan digunakannya untuk meng-up grading SDM bidang IT di NTB agar lebih siap jika terjadi insiden.

“Kami memiliki 40 tenaga fungsional pranata komputer yang tersebar di sejumlah OPD. Mereka ini akan terus kami berdayakan untuk mem-back up keamanan jaringan data,” tegasnya. Terlebih Pimpinan telah menugaskan agar SDM dibidang IT dimaksimalkan dalam menangani sistem informasi untuk pelayanan masyarakat.

Ia menegaskan keamanan informasi penyelenggaraan e-government di tingkat Pusat maupun daerah menjadi sasaran utama serangan siber. Dampaknya akan sangat merugikan.

Sebelumnya, pada FGD kolaborasi Pusat dan daerah dalam penanggulangan keamanan Siber di Jakarta baru-baru ini, Deputi bidang penanggulangan dan pemulihan BSSN, Bridjen Dedi, SIP. M.Si mengungkapkan bahwa pada tahun 2018 jumlah serangan terhadap sistim informasi pemerintah mencapai lebih dari 224 juta kali atau meningkat 13,4 persen dibanding tahun sebelumnya.

Karena itu, Dedi mengingatkan agar Pemerintah Daerah terus meningkatkan kualitas e-goverment. Dan memperhatikan aspek keamanannya, dengan memperkuat kapasitas SDM pengelolanya. Sebab menurutnya, gangguan keamanan dan insiden yang terjadi selama ini, lebih banyak disebabkan oleh faktor kelemahan dan kecerobohan SDM.

Di NTB sendiri selama tahun 2018 lalu, menurut Gde Aryadi, sejumlah aplikasi pelayanan publik yang digunakannya, juga sempat diretas oleh serangan sebanyak 28 kali. Sehingga sempat mengganggu proses pelayanan. Itu data yang berhasil diretas saja. “Tetapi kalau intensitas serangan, barangkali mencapai ribuan kali,” ujarnya.hm

Facebook Comments Box
Artikel ini telah dibaca 9 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

BNNP NTB Musnahkan Barang Bukti Shabu dari Oknum Polisi

10 November 2022 - 14:54 WITA

Curanmor Marak, Begini Desakan Sekum HMI Cabang Mataram ke Kapolda NTB

6 November 2022 - 20:22 WITA

IKMAL Mataram Desak Kapolda NTB Tuntaskan Kasus Kematian Pilkades di Bima

4 November 2022 - 18:58 WITA

Kades Jangan Permudah Kirim BMI Ilegal

11 Oktober 2022 - 18:04 WITA

Sebanyak, 1.444 Tersangka Kasus Korupsi Tertangkap, Bimtek Anti Korupsi bagi Pelaku Dunia Usaha

8 Oktober 2022 - 14:49 WITA

DPD IMM NTB Kecam Tindakan Represif terhadap Kader IMM NTB

9 September 2022 - 15:52 WITA

Trending di Hukum