Berbagi Berita Merangkai Cerita

Dishub NTB Konsultasikan Aturan Teknis Pengelolaan Transportasi Online ke Sulsel

0 7

Makasar, DS – Dinas Perhubungan Provinsi NTB berkunjung ke Dishub Pemprov Sulsel guna melaksanakan dengar pendapat tentang pengelolaan transportasi online yang belakangan mulai marak di NTB.

Pertemuan yang dilaksanakan Senin (17/8) tersebut dikarenakan keberadaan jasa transportasi online terus berkembang, sehingga dirasa perlu untuk dicarikan regulasi tata pengelolaannya agar kedepan tidak menimbulkan masalah dengan pengelola transportasi konvensional.

“Transportasi laut, darat di Sulawaesi jelas lebih maju. Sementara NTB baru akan membangun seperti pelabuhan peti kemas Gilimas. Kami ingin dampak positif bagi masyarakat dan tidak terjadi pro kontra,” ungkap Sekretaris Dinas Perhubungan NTB, Ari Setiarini, yang didampingi Wakil Ketua DPRD NTB, Mori Hanafi.

Ia mengatakan regulasi tentang transportasi online ini belum ada, namun sudah banyak transportasi online yang beroperasi.

Senada dengan yang disampaikan Wakil Ketua DPRD NTB, Mori Hanafi, keberadaan jasa transportasi diyakini akan berkembang pesat mengikuti perkembangan zaman. Sehingga, sebelum jasa transportasi ini beroperasi dengan masif akan sangat baik jika ada regulasi yang jelas. Teknis awal yang diambil Pemrov NTB adalah dengan melakukan sharing dengan daerah yang dianggap maju dan berkembang seperti Sulawesi Selatan.

“Memang direncanakan buat Pergub. Kalau memang Pemerintah Pusat menyerahkan kewenangan ke daerah. Tidak menutup kemungkinan dibuatkan Perda, namun masih dipelajari dampak dan regulasinya,” ujarnya.

Persoalan transportasi online yang dialami NTB juga telah lebih dulu dialami daerah yang terkenal sebagai pusat industri Indonesia di bagian timur itu.

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan, H. Ilyas Iskandar, saat menerima kunjungan itu mengatakan, Dinas yang dipimpinnya belum memberikan izin operasional untuk jasa transportasi online ini. Alasannya karena belum ada regulasi.

“Taxi dan ojek online ini sedang beberapa waktu terakhir. Tapi sedikit memusingkan kepala, ngurus online dan konvensional capek dan membosankan. Tapi, kami masih tahap pembinaan karena belum mendapatkan regulasi yang tepat, sehingga belum berani berikan jawaban atas permohonan operasional tansportasi online,” katanya.

Dia menjelaskan, bahwa telah ada permasalahan yang timbul terkait hal ini di Sulsel. Sempat terjadi konflik dan pemerintah provinsi sedang menggodok teknis terbaik dalam mengatur kondisi itu.

“Kami telah memberi batas waktu untuk penyedia jasa transportasi online agar melengkapi persyaratan sesuai dengan pemrmen No 26 Tahun 2017, ada 11 point didalamnya,” jelasnya.

Dia juga menceritakan harapannya agar semua pengusaha jasa transportasi konvensional bisa ikut mengembangkan diri, dengan bergabung atau membuat aplikasi sendiri agar bisa bersaing dengan yang masuk sekarang ini.

“Pemerintah akan menentukan tarif berdasar pada Pergub, buka pintu 6ribu, 4.800 perkilometer. sementara untuk online, buka pintunya sama namun perkilometer naik menjadi 6.000. Karena baru kan kendaraannya,” lanjutnya.

“Ini konsep yang akan kami ajukan pada kementerian, karena pemerintah memberi ijin untuk diatur dalam perkada (peraturan kepala daerah).” jelasnya. (hl)

Leave A Reply