Berbagi Berita Merangkai Cerita

Direktur Lensa Nilai Tak Ada Dampak Hukum Dalam Penerbitan Rekomendasi Tambak Udang Suryawangi

40

SELONG, DS – Pembangunan tambak udang di pantai Suryawangi, Labuhan Haji, masih menuai polemik. Bahkan karenanya, Bupati Lombok Timur, H.M Sukiman Azmy dilaporkan oleh LSM terkait penyalahgunaan wewenang dalam penerbitan surat rekomendasi.

Direktur Lembaga Transparansi Rakyat (Lensa), Hafsan SH, justru mempertanyakan maksud pelaporan tersebut tidak tepat. Karena tidak ada dampak hukum yang ditimbulkan dalam penerbitan rekomendasi tersebut. Hal itu merupakan kewenangan Bupati selaku kepala daerah.

“Rekomendasi bupati hanyalah salah satu syarat untuk menerbitkan perizinan tambak udang. Ingat yang namanya rekomendasi itu bukan izin. Jangan disalahartikan,” tegas Hafsan.

Dikatakannya, ada perbedaan yang signifikan antara rekomendasi dan izin. Rekomendasi hanyalah salah satu persyaratan dalam memperoleh izin. Namun jika tidak sesuai dengan kawasan peruntukan, maka rekomendasi tersebut dapat dicabut kembali.

Untuk memperoleh izin, pengusaha tambak udang harus memiliki 21 jenis perizinan yang dilengkapi untuk mendapatkan izin operasioanal budidaya udang. Tidak hanya sebatas rekomendasi Bupati.

Masih kata dia, Suryawangi sebagai kawasan wisata tidak mutlak pemanfaatannya jika ada alasan major project. Apalagi sesuai dengan directive pusat. Sebagaimana Surat edaran Menteri Dalam Negeri No.523/4534/SJ tanggal 10 Agustus 2020 tentang Program Strategis Proyek Besar Nasional Budidaya Tambak Udang.

“Jika mengacu pada pasal 114 A PP No.13/2017 tentang RTRW dengan alasan pembangunan tambak udang tersebut merupakan bagian dari proyek prioritas strategis Nasional,” jelasnya.

Sehingga sangat memungkinkan dilakukan perubahan Perda RTRW untuk mewujudkan program pemerintah tersebut. Bahkan sangat dimungkinkan terjadi perubahan pemanfaatan tata ruang tanpa melakukan revisi Perda RTRW. Tetapi cukup berpedoman pada PP 13/2017, khusunya pasal 114 A yang mengacu pada pasal 114 dan pasal 85 ayat (2) hurup b tentang arahan perizinan.

Ia pun mempersilahkan para pelapor untuk membuktikan dugaan penyalahgunaan wewenang yang bersifat koruptif. Namun jika tak terbukti, Bupati selaku obyek yang terzalimi dapat melakukan tuntutan balik atas pencemaran nama baik.

“Setiap daerah pasti akan menyambut baik semua pelaku usaha yang akan menanamkan investasinya di daerahnya. Terlebih pada situasi pandemi seperti ini,” tandasnya. Dd

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.